Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sambas, Fraksi Gerindra Sampaikan Pandangan Umum terhadap Dua Raperda

Majalahmataborneonews.com, Sambas-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sambas, Selasa (27/10/2026), di ruang sidang DPRD Kabupaten Sambas.

Dua Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2027 dan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Sambas H. Heroaldi Djuhardi Alwi, S.T., M.T., Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Dr. H. Rachmad Robby, Ketua DPRD Kabupaten Sambas H. Abu Bakar, S.Pd.I., unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta undangan lainnya.

Dalam agenda tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap dua Raperda yang menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah.

Pandangan Umum Fraksi Gerindra disampaikan oleh H. Asmuli. Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra menyoroti sejumlah persoalan terkait rancangan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2027, khususnya mengenai pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur dasar, dan skema pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Mengacu pada penyampaian Bupati Sambas pada Senin (26/10/2026), Fraksi Gerindra menyoroti target pendapatan daerah yang dalam naskah pandangan umum disebut sebesar Rp1,66 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp317,18 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,53 triliun.

Fraksi Gerindra mempertanyakan langkah pemerintah daerah dalam mengatur skema pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur dasar, di tengah persoalan penurunan pendapatan daerah.

Selain itu, Fraksi Gerindra meminta penjelasan mengenai skema pembiayaan PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu, termasuk apakah kebutuhan pembiayaannya telah dimasukkan dalam rancangan anggaran belanja daerah Tahun 2027.

Terhadap Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Fraksi Gerindra menyoroti perlunya penyesuaian regulasi daerah setelah perubahan ketentuan mengenai desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah perubahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun, yang berdampak terhadap pengaturan masa jabatan dan mekanisme pemilihan kepala desa.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra mengajukan tiga pertanyaan kepada pemerintah daerah, yaitu mengenai pengaturan pencalonan kepala desa, penyelesaian apabila kepala desa terpilih menghadapi persoalan hukum atau meninggal dunia sebelum pelantikan, serta mekanisme pengisian jabatan kepala desa yang masa jabatannya berakhir setelah pemilihan serentak, sementara pemilihan serentak berikutnya masih relatif lama.

Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi Gerindra meminta penjelasan terhadap berbagai persoalan yang disampaikan sebagai bahan pembahasan dan penyempurnaan kedua Raperda Kabupaten Sambas.

Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan Raperda di DPRD Kabupaten Sambas sebelum dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku. (Nop)