Ketapang tak Cukup Dengan Jalan Baru: Konektivitas untuk Pemerataan Penulis: Alfinos fino

Majalahmataborneonews.com, Ketapang - Di Kabupaten Ketapang, jarak bukan sekadar angka di peta. Jarak menentukan berapa harga sekarung beras di pedalaman, berapa lama seorang ibu hamil sampai ke puskesmas, dan seberapa besar hasil kebun warga yang akhirnya bisa dijual dengan layak. Menurut data Kementerian Dalam Negeri, Ketapang seluas sekitar 30 ribu kilometer persegi dengan 20 kecamatan dan 253 desa. Dengan permukiman yang tersebar jauh dari pusat kota, pembangunan tidak hanya soal seberapa banyak yang dibangun, tetapi seberapa jauh hasilnya benar-benar sampai ke masyarakat. 

Kondisi infrastruktur penghubung masih jauh dari memadai. Dokumen RPJMD Kabupaten Ketapang 2025–2029 mencatat bahwa tingkat kemantapan jalan kabupaten pada 2024 mencapai 20,34, atau setara 50,43 persen dari target yang ditetapkan sebesar 40,34. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan antara target pembangunan dan capaian kemantapan jalan. Ruas Pelang sempat ditimbun menjelang Idul Fitri, tetapi kembali rusak setelah diguyur hujan, sebagaimana disampaikan Bupati dalam Musrenbang RPJMD 20252029. Di jalan provinsi, ruas Tumbang Titi–Tanjung, Pesaguan–Kendawangan, dan Simpang Sei Gantang–Teluk Batu dilaporkan rusak berat pada Januari 2026. 

Persoalannya bukan hanya jalan rusak. Ketika Sungai Pawan meluap pada September 2021, Jalan Poros Trans Kalimantan di Nanga Tayap tergenang sekitar 60 sentimeter. Banjir yang kembali melanda Nanga Tayap, Marau, Air Upas, dan Kendawangan pada Oktober 2025 berdampak pada sekitar 2,4 ribu warga. Setiap kali jalur penghubung terganggu, mobilitas warga terbatas, distribusi barang terhambat, dan biaya logistik berpotensi naik. 

Argumen saya sederhana: konektivitas Ketapang tidak cukup dijawab dengan menambah panjang jalan. Yang menentukan adalah apakah ruas yang dipilih menghubungkan sentra produksi dengan pasar dan layanan dasar, apakah ruas itu dirawat dan tahan banjir, dan apakah hasilnya diukur dari manfaat yang dirasakan warga. 

Mengapa Jarak Melahirkan Ketimpangan

Ekonom François Perroux memperkenalkan konsep pusat pertumbuhan (growth pole): pusat ekonomi memang menggerakkan pertumbuhan, tetapi manfaatnya tidak otomatis menyebar. Gunnar Myrdal menjelaskan sebabnya. Pusat yang maju dapat menyedot tenaga kerja, modal, dan perdagangan dari wilayah sekitarnya (backwash effect). Manfaat baru mengalir ke pinggiran (spread effect) bila ada penghubung yang memadai. 

Bagi petani sawit dan karet di Ketapang, artinya konkret. Ketika jalan rusak dan ongkos angkut mahal, bagian harga yang sampai ke tangan petani mengecil, sementara pedagang yang lebih dekat dengan pasar dapat menikmati selisihnya. Itulah backwash effect di tingkat desa. Sebaliknya, jalan yang andal memangkas ongkos dan waktu tempuh, sehingga harga di tingkat petani lebih layak, barang kebutuhan masuk ke desa dengan harga lebih terjangkau, dan sekolah serta puskesmas lebih mudah dijangkau. Itulah spread effect. Ekonom David Aschauer juga menunjukkan bahwa investasi infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas, meskipun besar dampaknya diperdebatkan. 

Yang Dipertaruhkan Warga  

Perlu jujur diakui, data khusus Ketapang tentang selisih ongkos angkut, harga di tingkat petani, atau waktu tempuh pada ruas rusak belum tersedia dalam sumber yang saya rujuk. Karena itu, dampak di atas saya tempatkan sebagai mekanisme yang patut diperhatikan, bukan fakta lokal yang telah terbukti. Mekanisme ini sejalan dengan studi ekonom Dave Donaldson (2018) tentang kereta api di India masa kolonial, yang menemukan bahwa akses transportasi menurunkan biaya perdagangan dan menyempitkan selisih harga antarwilayah. Konteksnya berbeda, tetapi logikanya serupa. Pemerintah daerah sebaiknya mulai mengumpulkan data lokal agar dampak jalan rusak di Ketapang dapat diukur langsung. 

Kerentanan ini diperparah oleh alam. Sungai Pawan menjadi nadi kehidupan sekaligus sumber banjir yang berulang. Infrastruktur yang baik bukan hanya yang kuat saat dibangun, tetapi juga tangguh menghadapi musim hujan. Perencanaan jalan dan jembatan perlu memperhitungkan elevasi, drainase, dan jalur alternatif agar keterhubungan tidak terputus setiap kali air meluap. 

Memilih Jalan yang Tepat 

Selama ini, perdebatan infrastruktur kerap berhenti pada pertanyaan “berapa banyak jalan yang dibangun”. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan lebih dari Rp56 miliar untuk jalan provinsi di Ketapang pada 2026, setelah sekitar Rp80 miliar pada 2025. Anggota DPRD Kalbar asal Ketapang sendiri mengakui bahwa perbaikan total tidak bisa tuntas dalam 

satu tahun anggaran karena panjangnya ruas. Karena anggaran terbatas, pertanyaan yang lebih penting adalah “jalan mana yang paling mengubah kehidupan warga”. 

Pemerintah dapat menjawabnya dengan lima kriteria: jumlah penduduk yang terlayani, keterhubungan dengan sentra produksi dan pasar, tingkat kerusakan serta risiko banjir, biaya pembangunan dan pemeliharaan, dan dampak pada akses pendidikan serta kesehatan. Skor numerik tidak wajib selama datanya belum lengkap. Yang terpenting, publik dapat memahami dasar keputusan di balik setiap ruas yang dipilih. 

Dengan kriteria itu, ada lima langkah yang patut ditempuh. Pertama, prioritaskan ruas yang menghubungkan sentra produksi dengan pasar dan pusat pengolahan. Satu ruas yang menyambungkan kebun rakyat dengan jalan utama sering kali berdampak lebih besar daripada proyek megah yang minim pengguna. Kedua, kembangkan konektivitas multimoda. Sungai, pesisir, dan dermaga yang layak dapat melengkapi jalan di wilayah sulit dijangkau, sehingga tidak semua persoalan harus dijawab dengan jalan baru. Ketiga, perkuat konektivitas digital. Internet yang stabil memungkinkan desa mengakses informasi harga, memasarkan produk, dan memperoleh layanan tanpa menempuh perjalanan jauh. Keempat, utamakan pemeliharaan. Jalan yang tidak dirawat rusak lebih cepat dan menjadi pemborosan, sehingga skema pemeliharaan berkala harus masuk perencanaan sejak awal. Kelima, libatkan masyarakat dan buka informasi anggaran. Warga paling tahu titik rawan di wilayahnya, dan keterbukaan memudahkan pengawasan publik. 

Risiko yang Perlu Diwaspadai 

Infrastruktur bukan obat mujarab. Jalan baru membawa kewajiban pemeliharaan jangka panjang. Ruas di wilayah rawan banjir berisiko rusak berulang bila elevasi dan drainase diabaikan, seperti ruas Pelang yang kembali rusak setelah hujan. Jalan yang tidak terhubung dengan pasar pun belum tentu menaikkan pendapatan warga, dan manfaatnya bisa tetap terkonsentrasi di wilayah yang sudah berkembang. Pembangunan fisik harus berjalan bersama pemeliharaan berkelanjutan, akses pasar, dan perencanaan yang sesuai dengan geografi Ketapang yang luas, bersungai, dan rawan banjir. 

Oleh karena itu Pemerataan tidak akan terwujud hanya dengan memperbanyak proyek, melainkan dengan memastikan setiap proyek menghubungkan yang terpinggirkan dengan pusat kegiatan ekonomi. Keberhasilannya pun harus dinilai dari manfaat yang diterima masyarakat, bukan semata-mata jumlah proyek atau anggaran yang terserap: waktu tempuh yang lebih singkat, ongkos angkut dan harga barang di desa yang lebih terjangkau, pendapatan petani yang meningkat, dan layanan dasar yang lebih mudah dijangkau. 

Ketapang memiliki potensi besar. Tugas kita adalah memastikan potensi itu tidak terkurung oleh jarak dan akses yang terbatas. Sebab pada akhirnya, pembangunan yang merata bukan tentang seberapa jauh jalan terbentang, melainkan seberapa banyak warga yang akhirnya terhubung dengannya. 

Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Sanata Dharma