Majalahmataborneonews.com, Sambas-
Langkah Pemerintah Indonesia terkait Board of Peace (BoP) yang dipimpin oleh Donald Trump sedang menjadi sorotan utama. Pada 22 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan di Davos, Swiss, untuk menandatangani Piagam Board of Peace.
BoP merupakan organisasi internasional baru bentukan Donald Trump untuk mengawasi transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi di Gaza. Kantor Staf Presiden memberikan alasan mengapa Indonesia memutuskan menjadi bagian dari keaggotaan BoP diantaranya solusi dua negara.
Jelas ini memberikan jalan bagi Palestina untuk menentukan nasib dan memeroh kemerdekaan penuh. Selama masa transisi, Gaza akan dikelola oleh Komite Palestina, bukan oleh Israel. Kemudian Indonesia ingin terlibat langsung dalam proses rehabilitasi dan pembangunan kembali Gaza agar bantuan tepat sasaran.
Rony Ramadhan Putra, Ketua Yayasan Borneo Bela Negara memandang upaya Presiden Prabowo Subianto tidak tepat dikarenakan muncul kontroversi domestik, utamanya terkait biaya keanggotaan permanen sebesar US$1 miliar (sekitar Rp16,8 – 17 triliun).
“Selain angka rupiah yang tidak sedikit, struktur BoP menempatkan Donald Trump sebagai Chairman for Life dianggap tidak sejalan dengan prinsip multilateralisme”, ujarnya.
Sentimen juga dikemukakan sejumlah ormas Islam dan kelompok mahasiswa yang mendesak pemerintah untuk keluar, disebabkan kekhawatiran BoP hanya menjadi alat kepentingan citra politik AS dan Israel. Pemerintah pun akhirnya membuat keputusan penangguhan pembayaran iuran BoP.
Namun, seiring meningkatnya intensitas serangan Amerika-Israel terhadap Iran, Rony menilai strategi RI-1 cukup tepat dalam keikutsertaannya pada forum perdamaian dunia, mengingat Indonesia termasuk negara dengan karakteristik bebas aktif, sehingga bisa masuk dan diterima siapapun.
“Pengalaman kita mengurangi ketegangan antara Rusia dan Ukraina bisa ditularkan, meski kondisi perang AS-Israel versus Iran lebih kompleks”, ungkap Akademisi Politeknik Negeri Sambas.
Lanjut dia, selain berperan sebagai mediator, Indonesia tidak lantas putus koneksi dengan Palestina. Justru dengan memonitor kegiatan BoP, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri, Sugiono, bisa mengomunikasikannya kepada Pihak Otoritas Palestina.
“Indonesia sejatinya berada di posisi ideal, serta berpotensi mengganggu konsentrasi Donald Trump, dikarenakan Bumi Pertiwi tetap berhubungan erat dengan negara yang saat ini menjadi pihak kontra AS-Israel, seperti China, Rusia, bahkan Iran itu sendiri”, lugas dia. (Nop)
