Sunardi Desak Gubernur Kalbar Copot Kepala Dinas KLHK Provinsi, Dinilai Lamban Tangani Soal Air Sungai Sambas Besar Menguning
Majalahmataborneonews.com, Sambas-
Sunardi Warga Dusun Segerunding Desa Beringin Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, kembali menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kinerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Provinsi Kalimantan Barat.
Kali ini, Sunardi mendesak Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan untuk mencopot Kepala Dinas KLHK Provinsi, karena dinilai lamban dan tidak responsif dalam menangani masalah pencemaran air Sungai Sambas Besar.
Menurutnya, pencemaran air Sungai Sambas Besar telah berlangsung lama sekitar lebih dua bulan dan telah menimbulkan berbagai masalah bagi masyarakat sekitar.
“Air sungai yang tercemar telah menyebabkan berbagai masalah kesehatan bagi kami, seperti penyakit kulit dan lain-lain,” kata sunardi dengan nada kesal. Sabtu (19/7/2025) di Sambas.
Sunardi juga mengungkapkan bahwa mereka sampai saat ini belum ada sampel air laboratorium yang disampaikan secara resmi oleh Pemerintah kepada masyarakat yang terdampak dari pencemaran air sungai Sambas besar yang diduga aktivitas PETI dan diduga limbah sawit yang tak terkendali.
“KLHK dinilai lamban dan tak responsif atas persoalan yang kami hadapi saat ini. Jadi, saya berharap kepada Gubernur Kalbar untuk mencopot Kepala Dinas KLHK Provinsi,” tuturnya.
Karena itu, Sunardi mendesak Gubernur Kalimantan Barat untuk mencopot Kepala Dinas KLHK Provinsi, karena dinilai tidak mampu menangani masalah pencemaran air sungai ini dengan efektif.
“Kami berharap Gubernur Kalbar dapat mencopot Kepala Dinas KLHK Provinsi, karena mereka tidak mampu menangani masalah ini dengan baik,” kata Sunardi.
Sebab, pencemaran air Sungai Sambas Besar telah menjadi masalah serius bagi masyarakat sekitar, dan perlu tindakan yang cepat dan efektif untuk menyelesaikannya dikarenakan untuk mengehentikan menguningnya air sungai Sambas itu tidak mungkin dihentikan, kecuali dari sumbernyalah yang harus dihentikan.
“Kami berharap bahwa Gubernur Kalimantan Barat dapat mendengar aspirasi mereka dan mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini,” imbuh Sunardi.
Sunardi mengatakan, perubahan warna air sungai telah memicu kekhawatiran masyarakat. Data Dinas Kesehatan Kalbar mencatat lonjakan kasus diare, dermatitis, dan gangguan pencernaan sejak awal 2025.
“Saya melihat nelayan melaporkan penurunan hasil tangkapan ikan, yang mengancam mata pencaharian warga,” terangnya. (Nop)
