Sawit Di Landak, Ngeri-Ngeri Sedap

Komoditas Sawit menjadi andalan utama bagi perekonomian dikawasan kabupaten Landak saat ini, setelah komoditas Karet mati suri dan komoditas perkebunan lainnya tak juga merangkak tumbuh, bahkan dilirikpun tidak. Sebutlah seperti Komoditas Kakao (Cokelat), Kopi, Lada, Kelapa dan lain sebagainya. Dari total 188.861 Ha perkebunan dikawasan Kabupaten  Landak, maka  112.873  Ha  adalah Sawit, 75.988 ha Karet, Kakao, Lada, serta lainnya. Bahkan hingga saat inipun  masyarakat  masih berlomba-lomba menanam Sawit.  Sawit menjadi primadona perekonomian daerah dan masyarakat saat ini,  ke depannya ?! Bisa jadi malah jadi boomerang atau bencana bagi kemerosotan ekonomi daerah dan masyarakat, pergeseran nilai social dan budaya, kerusakan lingkungan dan Hutan. Kemerosotan ekonomi dimungkinkan karena komoditas Sawit ini adalah sebagain besarnya untuk Ekspor yang harganya ditentukan oleh mekanisme pasar dunia, sama seperti Karet. Sedangkan dampak social, budaya dan lingkungan serta berkurangnya kawasan hutan cukup jelas dan mulai dirasakan. Cerita tentang komoditas Sawit ini rasanya seperti “Ngeri-ngeri Sedap”. Sebagaimana yang disampaikan oleh para peserta Dialog FGD  “Potret Komoditas Sawit Penopang Perekonomian Daerah (Keberlanjutan, Tantangan dan Dampak”  yang diselenggarakan oleh redaksi Majalah Mata Borneo & www.mataborneonews.com di kantor redaksi, Jumat (01/06) bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Diskusi dihadiri oleh Dinas Perkebunan, DISKUMINDAG, ASKAPINDO, DEKOPINDA, ORMAS, Perwakilan Petani Plasma, Perwakilan Koperasi Sawit, Perwakilan Kepala Desa, Komisi B DPRD Landak, serta Perwakilan DAD  Kabupaten Landak. Sayangnya tak satupun perwakilan perusahaan hadir, demikian pula perwakilan Asosiasi Perusahaan.

Para peserta diskusi sangat sepakat, jikalau komoditas Sawit ini perlu dijaga keberlanjutannya ke depannya, karena menjadi penopang ekonomi sebagian besar masyarakat. Salah satu upaya untuk menjaga keberlanjutannya adalah peremajaan atau replanting, ditingkat petani replanting menjadi kesulitan tersendiri, karena biaya untuk replanting per Hektarnya mendekati anggka 60 jutaan. Namun kesulitan petani plasma tersebut sedikit terbantu, karena menurut  Ketua Komisi B DPRD Landak, Evi Yuvenilis, SH, saat ini Pemerintah pusat melalui Kementerian terkait telah menyediakan dana bantuan hibah perpetani 25 Juta Ha untuk bantuan replanting yang saat ini sedang diproses, dimana kisarannya mendekati 400 Milyar. “Kita telah berupaya ke Dirjen perkebunan bersama tim agar proses untuk replanting ke petani Plasma dipercepat dan di permudah” ungkap Evi  yang dibenarkan oleh Cendra Sunardi yang juga anggota DPRD Landak.

Sedangkan untuk proses pengajuan replanting dari petani terkendala diadministrasinya seperti adanya perbedaan nama pemilik sebenarnya dengan nama di Sertifikat, sebagaimana yang diungkapkan Herodias Ruslan, salah seorang petani Plasma. “Dalam pengajuan nama yang berbeda kita sudah minta keterangan dari Kades, tetapi ditolak, dan diminta keterangan dari badan Pertanahan” Ujarnya seraya meminta Pemerintah tidak mempersulit Petani dalam hal administrasi. Terkait dengan persoalan ini, Dinas Perkebunan Landak, melalui Kabid usaha Perkebunan Siswandi, serta  Frans Kosmas, Staf Disbun selaku Pengelola Penilai Usaha Perkebunan. Mengungkapkan bahwa pihak dinas telah berupaya maksimal memfasilitasi petani untuk memperoleh dana hibah replanting ini. “Dalam waktu dekat ini, kita juga ada agenda pertemuan mengenai administrasi kelengkapan replanting ini yang melibatkan berbagai pihak terkait, khususnya petani tersebut” ujar Frans.

Selain keberlanjutan usaha perkebunan ditingkat petani, maka yang tak kalah pentingnya adalah keberlanjutan usaha perkebunan yang dikelola oleh Perusahaan-perusahaan Sawit yang beroperasi di wilayah kabupaten Landak, karena perkebunan kelapa Sawit yang ada diwilayah ini HGU nya dominan dimiliki oleh perusahaan. Perkebunan yang dikelola oleh perusahaan Sawit memiliki kontribusi yang sangat besar bagi sumbangan perekonomian bagi daerah dan masyarakat yang telah terlanjur memberikan lahan untuk dikelola oleh perusahaan, dimana para petani mempercayai pengelolaan hasilnya melalui badan Koperasi selaku mitra perusahaan perkebunan. Berkaitan dengan perusahaan ini, menurut beberapa peserta banyak yang ingkar janji dan terkesan membohongi masyarakat.  Lain waktu sosialisasi lainpula realita ketika kebun telah beroperasi.  Aminus Kepala Desa Amang Kecamatan Ngabang, mempertanyakan tentang pembagian hasil kemitraan untuk petani yang kecil dan tak jelas perhitungannya . Lalu lahan yang ditanam tahun 2009 oleh anak Perusahaan Wilmar Group, tetapi hingga saat ini belum dikonversi atau dibagi ke petani. Hal senada  diungkapkan oleh Sukirjo Stepanus, pengurus Koperasi mitra PT. IGP  yang heran dengan belum dikonversikannya lahan yang telah belasan tahun umur tanamnya kepada Petani, bahkan yang membingungkannya adanya istilah konversi bersyarat.  Politisi Hanura, Cendra Sunardi yang juga pengurus Koperasi  Sama Bangun Mitra PTPN XIII, mengungkapkan bahwa masih banyak perusahaan yang memiliki ijin tetapi menelantarkan lahannya. Cendra juga mengungkapkan bahwa usaha perkebunan rakyat semakin sulit dikarenakan  kebun rakyat (plasma) tidak bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan. Ia juga menyarankan agar memperhatikan kesejahteraan masyarakat disekitar kebun yang tidak memiliki sama sekali lahan. “Perkebunan Kelapa sawit memang semakin lama akan semakin berkurang lapangan pekerjaan, karena itu harus disikapi dengan bijak oleh masyarakat sekitar kebun” ujarnya.

Ketua Asosiasi Petani Sawit (ASKAPINDO) Klemen Apui, juga menuturkan hal senada, Perusahaan diawal masuk akan jor-joran mengeluarkan dananya dan akan semakin sulit ketika telah berjalan. Menurut Klemen masyarakat harus mulai bisa memahami dan belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Terkait dengan keberlanjutan usaha perkebunan Sawit ini, Klemen mengharapkan agar perlu mulai dipikirkan industry hilirnya. “Selama ini kita masih berkutat pada industry hulunyanya yaitu TBS dan CPO. Kedepannya agar keberlanjutan terus dipertahankan tentunya diperlukan kebijakan baru dan terobosan baru di industry hilirnya” ujar mantan politisi ini. Dilanjutkan olehnya bahwa Askapindo ada untuk memperjuangkan nasib petani, khususnya saat ini bila harga TBS turun. 

Koperasi yang selama ini menjadi jembatan antara Petani dengan perusahaan juga perlu diperkuat keorganisasiannya dan keahlian manajerialnya. Petani yang menjadi mitra perusahaan telah mempercayakan pengelolaan hasil kebunnya ke Koperasi. “ karena itu pengurus Koperasi memang harus paham betul mengenai usaha perkebunan sawit, tidak hanya produksinya tetapi juga berkaitan dengan keuangannya. Pengurus koperasi selain paham, juga kritis dan berani agar memiliki nilai tawar ke perusahaan, sehingga para petani yang menjadi anggotanya tidak dirugikan” Ujar Brian Paskalis Dilan, S.Pd, Kasi Bina Koperasi dari DISKUMENDAG Landak.  Supendi, SE dari DEKOPINDA juga menekan pentingnya para petani berkoperasi untuk memperkuat posisi tawar tidak hanya terhadap perusahaan, tetapi untuk keberlangsungan ke depannya. “Karena perusahaan kapan pun bisa angkat kaki dan berganti manajemen, tetapi petani  harus tetap berproduksi, karena itu berkoperasi itu penting, dan kami siap memfasilitasi untuk pelatihan pengurusnya” ujarnya.

Untuk mencapai pembangunan perkebunan Sawit yang baik dan berkelanjutan yang minim konflik dimasyarakat yang terpenting adalah komitmen dan taat serta tegakkan  aturan atau regulasi yang ada, baik Pemerintah, Dunia Usaha maupun masyarakat. “Untuk itu kami selaku dinas yang menangani perkebunan khususnya sawit ini telah melakukan usulan perbaikan yang telah di Perdakan seperti; Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, Pelaksanaan kemitraan yang sehat, Pendataan kebun swadaya mandiri, perbaikan system pengelolaan & pemasaran TBS dengan kemitraan melalui kelembagaan Koperasi” ungkap Siswandi Kabid Usaha Perkebunan. Ketua Komisi B yang juga membidangi perkebunan Sawit, Evi Yuvenalis, juga mengatakan bahwa PERDA No 10 2018 Tentang Perkebunan atas inisiatif DPRD yang baru diparipurnakan, Kamis (31/06) telah cukup baik mengakomodir mengenai usaha perkebunan sawit ini. “Yang jelas kita berharap perkebunan sawit lebih banyak memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani sawit, masyarakat Landak, Pendapatan Daerah, ini yang kita upaya atur dalam regulasi yang baru ini” ujar Politisi Banteng ini.

Dewan Adat Dayak (DAD) kabupaten Landak, yang diwakili Drs. Erick Yohanes juga menekankan pentingnya mentaati aturan yang ada baik hukum positif maupun hukum adat sehingga gejolak social bisa ditekan “Laksanakan aturan yang ada pada UU No.39 Tahun 2014 dan Permentan Tahun 2013 Tentang Perijinan Usaha perkebunan, sehingga masyarakat tidak terjadi gejolak social” ungkap Erick.  Beberapa kejadian kisruh social terjadi karena beberapa oknum perusahaan tidak menghormati nilai budaya dan adat istiadat  masyarakat. “Wajar masyarakat marah dan menuntut, kalau Pantak’ atau Panyugu dan Kuburan Tua juga ikut digusur. Itukan hal yang sudah keterlaluan dan memang tidak bisa dibiarkan” tegas Frans Cosmas atas beberapa kasus yang pernah diikutinya seputar konflik perusahaan dengan masyarakat adat. 

“Kita tidak bisa menutup mata kalau masuknya Perusahaan-perusahaan perkebunan sawit membuat masyarakat di pedalaman terbuka aksesnya ke dunia luar” ungkap Miko seraya menambahkan hal sama bahwa ketidaktaatan dan tidak komitmen terhadap regulasi yang adalah yang menyebabkan konflik social dan kerusakan lingkungan kerap terjadi.

Pada akhirnya, menjaga keberlanjutan agar usaha perkebunan Sawit tetap memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah menjadi sebuah keniscayaan, seraya cepat membuka ruang untuk komoditas lainnya berkembang dan mampu menopang ekonomi masyarakat dan daerah ke depannya sebagai sumber alternative pendapatan lainnya. Sudahi eforia perekonomian yang ditopang Sawit, toh telah lebih separoh sudah hutan alam heterogen  musnah beserta faunanya digantikan oleh tanaman ini. Alangkah lucunya Negeri Borneo, jika suatu saat tak satupun Pohon Tengkawang yang tersisa, tak satu pun Burung Enggang yang berbunyi, lalu Ia hanya sekedar mascot atau dongeng dikala tidur untuk generasi mendatang. Ironis. (MB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *