Perlunya Kampung Awas saat Pilkada

Majalahmataborneonews.com,Bengkayang,-  Tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 susah dimulai.  Bawaslu Kabupaten Bengkayang mengundang Camat dan Kepala Desa serta Lurah pada kegiatan Penguatan Pengawasan Partisipatif Desa/Kelurahan di Wisma Jovan, Selasa (15/10/2019).

“Output dari kegiatan ini,  terbentuknya Kampung Awas di Kabupaten Bengkayang,” ungkap Faisal Riza,  Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat ditemui di Jalan Perwira,  kemarin.

Ical-sapaan akrabnya melanjutkan, di Kalbar sudah ada beberapa kabupaten telah melounching Kampung Awas seperti Kabupaten Sanggau dan Sekadau beberapa waktu yang lalu.

Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat ini menjelaskan, dengan adanya Kampung Awas menjadi komitmen warga untuk bersama sama pengawas pemilu  mengawasi setiap tahapan dan melakukan pencegahan di wilayahnya serta aktif melaporkan dugaan pelanggaran. Sehingga di wilayah tersebut meminimalisir terjadinya dugaan pelanggaran pemilu salah satunya ialah politik uang.

Yopi Cahyono, Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Bengkayang menambahkan,  pihaknya mengundang Camat dan Kepala Desa/Lurah di Kecamatan Lumar, Bengkayang,  Teriak,  Sungai Betung, dan Jagoi Babang.

“Terimakasih atas kedatangan para peserta pada kegiatan Penguatan Pengawasan Partisipatif Desa/Kelurahan,” ungkap Yopi.

Ia berharap,  peserta yang hadir menjadi agen pencegahan dugaan pelanggaran pada Pilkada mendatang.

Apalagi pejabat publik seperti Camat dan Kepala Desa,  yang memiliki wilayah dan masyarakat, tentunya sangat berpengaruh dalam mensukseskan penyelenggaraan Pilkada yang jujur,  adil,  langsung,  umum,  bebas,  rahasia dan berintegritas.

Ambeng,  Camat Lumar menuturkan,  dirinya sangat menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkayang.

“Kami sangat awam terkait pengawasan pemilu. Dengan mengikuti kegiatan ini,  dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait pengawasan pemilu, ” ujarnya.

Senada dikatakan Amit,  Kepala Desa Lamolda Kecamatan Lumar.  Hal seperti ini yang dibutuhkan dirinya sebagai pejabat publik. Sehingga dirinya mengetahui mana yang boleh dan tidak boleh saat tahapan Pemilu atau Pilkada berjalan.

Penulis : Cahyo

Editor  : Kiki

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *