Pengerusakan Fasilitas Desa Bungkong Baru, di Duga Akibat Perebutan Batas Wilayah

Majalahmataborneonews.com, Sintang- Terkait dengan pengeruskan dan penyegelan fasilitas desa Bungkong Baru, Camat Sepauk mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan oleh oknum kepala desa dan masyarakat desa Sungsong, pada hari Kamis (21/5/2020).

Camat Sepauk Chinghan mengungkapkan bahwa para oknum tersebut tidak hanya melakukan penyegelan terhadap beberapa fasilitas desa melainkan juga melakukan pengeruskan dan pencoretan gedung.

“Mereka bukan hanya melakukan penyegelan terhadap beberapa fasilitas desa tetapi juga melakukan pengrusakan dan mencoret – coret ,serta membongkar baleho” ungkapnya saat di temui di Kantor Polres Sintang, Jumat (22/5)

Pemerintah Kecamatam Sepauk tentu sangat memyangkan tindakan tersebut, Chinghan mengatakan proses penyelesaian batas wilayah desa tersebut sudah sampai ditangan Kemendagri dan masih menunggu karena memerluka proses yang masih panjang. Sehingga pengerusakan fasilitas desa yang dilakukan oleh pihak Desa Sungsong ini adalah tindakan yang tida menyenangkan.

Sebelum kejadian tersebut, kepala desa Sungsong telah mengundang Kades beserta Sekdes Desa Bungkong Baru mengingat saat itu desa Bungkong Baru sedang melakukan penjaringan perangkat desa dan ada warga Sungsong yang ikut mendaftar di desa Bungkong Baru.

Sementara Kepala DPMPD Herkulanus Roni serta pihak yang mendampingi perangkat desa Bungkong Baru membuat laporan tertulis ke Polres Sintang terkait dengan insiden penyegelan dan pengrusakan sejumlah fasilitas umum milik desa Bungkong Baru yang diduga dilakukan oleh sejumlah warga kabupaten lain.

“Indikasinya dari kabupaten Sekadau,konflik ini sebenarnya konflik batas wilayah yang cukup lama. Proses yang dilakukan pemerintah dan saat ini sudah sampai Kemendagri, dan sekarang kita sedang menunggu hasilnya seperti apa dari Kemendagri” jelas Kepala DPMPD tersebut.

Terkait dengan klaim bahwa desa Bungkong Baru masuk wilayah kabupaten Sekadau dan sudah ada nomor registrasinya, Roni menyampaikan baik desa Sungsong maupun desa Bungkong sesuai dengan PP 72, bahwa masing masing desa sudah diperdakan oleh pemerintahan kabupaten masing masing.

“Untuk desa Bungkong Baru ini kita menggunakan Perda nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan desa. Bungkong Baru sendiri hingga saat ini belum memiliki instrumen suara dari pemerintah yang dibatalkan, dan sejak tahun 2011 kita sudah membiayai desa Bungkong Baru APBD desnya ditanggung Pemerintah Kabupaten Sintang melalui APBD” paparnya.

Untuk itu atas proses hukum yang berjalan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya  kepada pihak yang berwajib yakni Polres Sintang.

Kapolres Sintang AKBP.Jhon Halilintar Ginting membenarkan telah menerima laporan tertulis dari pihak desa Bungkong Baru.

“Ya benar mereka telah melaporkan ke Polres Sintang atas dugaan tindak pidana ,dan kami akan melakukan penyelidikan sesuai aturan yang berlaku,” ungkap AKBP John.

Kapolres juga menyebutkan untuk menangani kasus tersebut, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak Polres Sekadau.

Penulis: Susianti
Editor: Dinda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *