Massa Solidaritas Bela Peladang Minta Ke Enam Peladang Dibebaskan ; Tradisi Beladang Telah Ada Jauh Sebelum Negara Ini Berdiri

Majalahmataborneonews.com, Sintang – Rabu (12/02/2020) kasus enam orang petani peladang di kabupaten Sintang, kembali digelar di Pengadilan Negeri Sintang, dengan agenda mendengarkan tuntutan jaksa. Kasus peladang ini menjadi viral dan menarik perhatian hampir semua elemen masyarakat, baik itu masyarakat adat, Ormas, para akademisi, politisi nasional dan daerah DPR/D, bahkan Komnas HAM turut hadir dipersidangan sebelumnya sebagai saksi yang meringankan. Para peladang  disangkakan sebagai pelaku kejahatan pembakar hutan dan lahan (Karhutla) . Baca juga https://majalahmataborneonews.com/aliansi-masyarakat-adat-nusantara-kalbar-tegaskan-berladang-kegiatan-kearifan-lokal/

Sidang kali ini juga dihadiri oleh banyak elemen massa, baik tokoh masyarakat, tokoh adat,  Ormas, serta berbagai elemen masyarakat lainnya yang peduli dengan nasib para ke enam peladang yang terdakwa, serta nasib para peladang ke depannya. Karena aktivitas berladang bukan hanya sekedar untuk bertahan hidup atau sebagai mata pencaharian semata, tetapi berladang adalah Ruh adat istiadat  yang diwariskan dari leluhur yang berupaya dilestarikan oleh para petani penunggu kampung, karena generasi yang telah mengeyam pendidikan tinggi dipastikan beralih ke profesi lainnya. Dengan ditahan serta diproses hukumnya para peladang tentunya menjadi preseden buruk bagi pelestarian adat istiadat  tradisi berladang. Sebagaimana yang disampaikan oleh para tokoh yang berorasi di tengah massa di depan PN Sintang, salah satunya adalah Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Yakobus Kumis. Baca juga artikel : https://majalahmataborneonews.com/asap-akibat-ulah-kapitalis-nakal/

“Kami hadir bukan mau menghalangi proses hukum, tetapi hadir sebagai bentuk solidaritas terhadap peladang, karena peladang adalah sebuah pekerjaan mulia, yang sudah turun temurun dikerjakan oleh nenek moyang kita “ tegas Yakobus.

Yakobus juga menerangkan bahwa, para peladang hanya mengerjakan lahan tidak lebih dari 2 hektar, dan saat membakar ladangnya juga tidak ada api yang menjalar diluar area lahannya, karena sudah dibuatkan pembatas dan dijaga, yang berarti sudah sesuai dengan aturan undang-undang tentang kearifan lokal, dan menjadi keanehan baginya karena dipaksakan ke proses hukum, setelah ditangkap oleh Polisi 10 hari usai membakar ladang.Baca juga artikel:https://majalahmataborneonews.com/dibalik-kabut-asap-ada-denda-korporasi-tersendat-rp-189-triliun-cermin-ketidaktegasan-pemerintah/

Secara tegas dikatakan juga oleh Yakobus, bahwa petani peladang bukanlah suatu tindakan kriminal, oleh sebab itu gerakan yang dilakukan selama ini adalah perjuangan  membela harkat  dan martabat petani peladang yang juga masyarakat Dayak Borneo.

“Jika kami dianggap bersalah, berarti kami bukan lagi bagian dari Negara ini, yang sudah merendahkan harkat dan martabat adat serta tradisi. Kami bukan intervensi dengan proses hukum, tetapi kami hadir sebagai bentuk solidaritas. ” tegas Yakobus seraya menyatakan bahwa pada sidang putusan berikutnya  akan hadir massa yang lebih besar  lagi . baca artikel terkait :https://majalahmataborneonews.com/wiranto-gagal-paham-sebut-peladang-penyebab-karhutla-jenderal-tuduhan-itu-salah/

Glorio Sanen, salah satu pembela terdakwa dalam sidang persidangan via whatsap, mengungkapkan bahwa dari pihak Kejaksaan selaku penuntut menyampaikan 5 dakwaan, dengan ancaman pidana 6 bulan percobaan 1 tahun. Adapun yang memberatkan terdakwa adalah tidak melaksanakan program Pemerintah yaitu pencegahan kebakaran hutan dan lahan.  Sidang lanjutan berupa pembelaan dari kuasa hukum akan dilanjutkan kembali pada hari Senin, 24 Februari 2020 ( Team MB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *