Korupsi, Kuasa & Budaya

      Rasanya keseharian kita akrab dengan hal “itu”, korupsi maksudnya, Ia hadir dalam berbagai istilah, modus, bentuk dan rupa. Mulai dari pungli dengan aneka jenisnya, gratifikasi, suap,  fee proyek, mark up anggaran, program fiktif, sppd fiktif dan sebagainya. Pastinya korupsi itu bertujuan untuk memperkaya diri  dan merugikan pihak lain, khususnya  Negara dan masyarakat . Ia hadir dan menyasar disemua tempat dan pihak;  terutama penyelenggara Negara dari  Pusat hingga ke ujung desa, Institusi pendidikan, institusi agama, institusi swasta dan semua hal yang berkaitan dengan adanya “PULUS” alias duit dipastikan ada korupsi, hanya kadar dan tingkatannya saja berbeda. Nah lho?!!

Jadi tak mengherankan toh, bilamana hari-hari ada pejabat teras yang tertangkap karena korupsi.  Yang tertangkap, pasti lagi apes,  hanya ketiban sial saja, sasaran target saja.  Inikan “Negara Hukum” harus ada yang menjadi tersangka dan terhukum, jika tidak apa guna perangkat hukum itu, dus lembaga anti korupsi – KPK .

Sepertinya  di masyarakat kita korupsi alias suap dengan berbagai bentuk dan level lazim adanya,  terbiasa dilakukan entah berdasarkan kerelaan maupun keterpaksaan; kerelaan berbentuk pemberian uang atau barang sebagai bentuk ucapan terima kasih. Dikatakan keterpaksaan karena memang diminta untuk membayar (pungli). Sederhanya korupsi  bertujuan untuk memperlancar urusan, memperpendek birokrasi. Jangan-jangan korupsi di Republik ini bagian dari budaya masyarakat kita, jika kita merujuk pada arti kata budaya di Kamus Besar Bahasa Indonesia : “sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah”.  Sepertinya Iya!.

Tak ada Negara yang bebas korupsi, hanya kadar tingkatannya saja yang berbeda. Indonesia menurut Transparency International, pada tahun 2018, Corruption perceptions index berada di posisi 89 dari total 180 negara yang disurvey. Terlepas dari keakuratan dan metodologi yang digunakan untuk memberikan penilaian, Korupsi di Republik ini memang akut dan kronis. Budaya  yang buruk mesti dibuang dan dimusnahkan karena menggerogoti dan merusak kehidupan bernegara. Memang akan butuh proses panjang dan kerja keras di  semua elemen diberbagai level tingkatan  masyarakat  dan penguasa, karena ini menyangkut kebiasaan alias budaya. Sederhananya dilevel masyarakat kebiasaan untuk memberi tanda terima kasih kepada petugas atau pejabat apapun tidak dilakukan lagi, ikuti prosedur dan laporkan bila di pungli.

Korupsi memang lekat dengan kekuasaan, karena para penguasa atau pejabat saja yang memiliki kuasa untuk menentukan dan menetapkan segala macam kebijakan dan aturan dalam sebuah system bernegara, termasuklah kebijakan penggunaan penganggaran. Di Negara demokrasi seperti Indonesia, kekuasaan memang terpisah, dengan konsep trias politica nya. Pemerintah (Eksekutif), Parlemen (DPR/Legislatif) serta kekuasaan penegakkan hukum (yudikatif). Idealnya ketiga kekuasaan itu saling bersinergy  dan saling mengawasi sehingga aturan dan kebijakan yang dibuat dipastikan semata-mata untuk tujuan kesejahteraan rakyat. Namun realitas jauh panggang dari api, yang terjadi justru korupsi dilakukan secara bersama-sama, terstruktur dan massif (ada banyak anggota legislative pusat dan daerah, Penegak hukum :Hakim, Jaksa. Serta  Gubernur, Bupati yang tertangkap KPK).  Filsuf Yunani  Aristoteles, ratusan tahun yang lalu telah memperingatkan akan adanya bahaya pemerintahan yang dikuasai dan digerakkan oleh sekumpulan kawanan yang diistilahkan dengan “Mob Rule” tersebut.

Kehadiran KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di tengah pemerintahan model “Mob Rule” atau korupsi berjamaah yang terjadi saat ini, setidaknya mampu meredam dan mengurangi keganasan gerombolan kawanan menggerogoti keuangan Negara  diberbagai lini. Demikian pula halnya dengan kebebasan Pers yang berperan  membantu menyuarakan pemberantasan korupsi. Pers menjadi corong untuk menginformasikan kebobrokan korupsi dan para pelakunya, menggugah kesadaran masyarakat untuk kritis menyikapi dan melawan korupsi dengan membantu penegak Hukum seperti KPK. Memang selain kesadaran masyarakat untuk berupaya menghilangkan budaya korupsi, maka penegakkan hukum untuk pelaku korupsi haruslah juga bisa menimbulkan efek jera. Berkaca pada Negara Cina yang menerapkan hukuman mati. Korea utara yang juga Tembak mati setidak menjadikan Negara tersebut berkurang tingkat korupsi. Bukan seperti Indonesia, dimana pelaku korupsi justru diberikan remisi, hingga tak mengherankan jika hingga hari ini,  kita akan terus menyaksikan di media para pemegang kuasa diberbagai sector dan lini tertangkap  oleh KPK. (By : L. Sahat Tinambunan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *