Ketenagakerjan Di Kabupaten Landak Butuh Banyak Pembenahan; Relasi Buruh – Perusahaan Masih Pincang

Isyu seputar  perburuhan adalah isyu yang strategis  dan tiada habisnya, karena berbicara mengenai buruh atau tenaga kerja, berarti bicara tentang perjuangan mayoritas anak manusia yang mencari penghidupan yang lebih baik di tengah perekonomian yang mengglobal ala kapitalis. Meskipun Negara kita bukan murni kapitalis liberalis, tetapi menganut ekonomi pancasila. Namun ruang para kapitalis untuk berkembang sangat terbuka, dan memang realita menunjukkan jikalau perekonomian kita lebih ditopang oleh sector swasta . Perusahaan-perusahaan swasta tumbuh menggerakkan roda perekonomian, dari yang besar hingga skala mikro, dari perkebunan, perdagangan dan jasa, hanya segelintir saja Perusahaan  BUMN/BUMD yang dimiliki Pemerintah.  Tak mengherankan jikalau interaksi sebagian besar buruh terpusat dengan perusahaan baik skala besar maupun mikro diberbagi sector. Demikian pula halnya dikabupaten Landak, dimana perusahaan-perusahaan tumbuh dan menjamur, yang tentunya juga mempekerjakan para karyawan/buruh dalam berbagai level untuk menggerakkan usahanya.

Terkait isyu perburuhan tersebut, bertepatan dengan bulan Mei memperingati hari buruh , Majalah Mata Borneo, mengadakan diskusi terbatas dalam forum FGD, Jumat (04/05)  yang dihadiri oleh Kepala Dinas  Penanaman Modal, Perijinan Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Mindar, SE, MM. Ketua Komisi C DPRD Landak, Cahyatanus, SH,.  Kabag Hukum Pemda Landak, Nikolaus, SH.  Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Indonesia,  Yasiduhu Zalukhu alias Yusuf. Ketua APINDO  Landak, Paulus Adi. Praktisi Hukum Glorio Sanen, SH.  Kepala BPJS Kesehatan Landak, Eka Nurdiyara. Ketua Ormas Persatuan Orang Belangin (POB) Ignasius Miko, SE.  dan unsur Pers.  Dari hasil diskusi seputar ketenagakerjaan tersebut  terungkap bahwa persoalan buruh dikabupaten Landak masih sangat besar dan berpeluang menimbulkan konflik interaksi Buruh – Perusahaan yang besar dan berkepanjangan. Seperti masih banyak karyawan yang belum terakomodir dalam program jaminan social, dari data BPJS Kesehatan Landak, yang dikemukan oleh Eka Nurdiyara, bahwa masih banyak Perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS. Dari 55 perusahaan yang telah terdafatar di BPJS, baru mendaftarkan 5.980 (2%) karyawan saja, sedangkan usaha mikro belum sama sekali. Masih ada sekitar 16.975 jiwa karyawan perusahaan yang belum terdaftar.  Demikian pula halnya dengan upah, masih jauh untuk mencapai kesejahteraan, bahkan masih ada yang memberikan di bawah UMK seperti di Toko Swalayan. Aktivis buruh, Yusuf, juga memaparkan bahwa status buruh banyak yang tak jelas diperusahaan, bertahun-tahun bekerja status tetap sebagai  buruh harian (BHL), bahkan hingga di PHK pun uang Pesangon ala kadarnya, tak sesuai dengan peraturan pengupahan. “ Yang seperti ini banyak, hanya sebagian kecil saja yang bisa kita perjuangkan” ujarnya.  Yusuf juga mengakui, jikalau tak semua karyawan secara sadar mau bergabung diserikat pekerja, hanya sebagian kecil saja yang mau bergabung. Padahal melalui serikat lah buruh punya posisi tawar yang lebih baik, tegas Yusuf.  Ketua APINDO, Paulus Adi,  memaparkan bahwa dikabupaten Landak Perusahaan-perusahaan masih enggan bergabung di organisasi yang dipimpinnya, sehingga keanggotaannya minim, lebih banyak yang tidak ikut bergabung.  Terkait dengan buruh, Paulus mengungkapkan jikalau perusahaan-perusahaan di bawah naungannya untuk UMK telah memenuhi syarat-syarat per Undang-undangan.  Menurut Paulus, persoalan tenaga kerja selain hak-hak buruh, yang juga sangat penting adalah Etos Kerja, karena menurutnya, Etos kerja tenaga local masih kurang baik, terutama untuk disiplin kerjanya. Hal ini dibenarkan juga oleh Kadis Tenaga Kerja. Untuk itu menurut Mindar, etos kerja wajib diperbaiki sehingga Perusahaan yang mempekerjakan tidak merasa dirugikan. Terkait dengan BPJS, menurut Kadis Ketenagakerjaan ini, Dinas yang dipimpinnya telah bekerjasama dengan BPJS untuk mendorong semua karyawan perusahaan menjadi anggota BPJS. “ Kita telah lakukan Mapping & Mendatangi perusahaan agar karyawannya didaftarkan” tegas Mindar.

Kadis Penanaman Modal PTSP & Tenaga Kerja, juga mengemukakan bahwa terkait hubungan kerja yaitu status karyawan di Perusahaan, ada banyak karyawan yang tidak memiliki perjanjian kerja, kasus ini yang banyak ditemukan. “ Mekanisme ini yang perlu diperbaiki yaitu adanya perjanjian kerja, sehingga statusnya sebagai karyawan tetap atau buruh harian menjadi jelas” ujarnya.  Terkait perjanjian kerja, aktivis buruh, Yusuf, mengemukakan jika masih banyak perjanjian kerja yang dibuat oleh sepihak, merugikan pekerja. Untuk itu menurut Yusuf, perjanjian kerja yang dibuat hendaknya harus mengacu pada aturan atau UU yang ada, dan Pemerintah dalam hal ini dinas terkait harus mengetahui dan menyetujui mekanisme perjanjian tersebut.

Ketua komisi C DPRD Landak, Cahyatanus, SH  mengutarakan bahwa diperlukannya payung hukum berupa PERDA tentang Ketenagakerjaan di kabupaten Landak. “ Dengan adanya payung hukum tentang Ketenagakerjaan ini, akan semakin memperbaiki mekanisme yang sudah ada, sehingga para buruh bisa terjamin penghidupannya  demikian pula dengan Perusahaan bisa beroperasi dengan lancar” jelas Tanus. Anggota Legislator ini juga menyampaikan beberapa point  seperti Pentingnya Serikat Buruh juga  memperhatikan Pekerja di Supermarket, serta ada upaya dari Serikat Pekerja dan Dinas terkait serta Apindo untuk memberikan pelatihan agar Etos Kerja para karyawan menjadi lebih baik.  

Praktisi hukum, Glorio Sanen, juga mengemukakan perlunya PERDA Ketenagakerjaan, serta adanya upaya untuk menyadarkan para buruh/karyawan untuk ikut bergabung dengan Serikat pekerja, sehingga persoalan-persoalan buruh dapat dideteksi sedini mungkin. Rio juga menekankan agar  perusahaan-perusahaan tergabung dalam APINDO, sehingga mempermudah koordinasi. “Karena persoalan ketenagakerjaan ini, ada ruang dan forum penyelesaian tersendiri, mulai dari Bipartit hingga  Tripartit. Upaya mekanisme sesuai UU Ketenagakerjaan yang perlu di ke depankan terlebih dahulu, karna itu perwakilan pekerja maupun perwakilan pengusaha sangat diperlukan untuk mempermudah koordinasi” ujar Rio.

Nikolaus, SH, Kabid Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Landak, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah sangat siap dalam menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pengganti PP 78 Tahun 2015 dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA), atau peraturan Bupati sebagai payung hukum dalam hal pengupahan ketenakerjaan. Demikian juga yang berhubungan dengan aspek Jaminan social dan aspek hubungan industrial, juga akan dibuat Peraturan tingkat Daerah sesuai amanat peraturan per Undangan-undangan. “Untuk itu memang perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam, identifikasi masalah terkait aspek pengupahan, jaminan social dan hubungan industrial, sehingga upaya dan rencana penyelesaian baik jangka pendek, menengah dan panjang dapat terakomodir dengan baik” ujar Niko. (Catatan FGD –Ketenagakerjaan, 4 Mei 2018)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *