Dua Puluh Tahun Kabupaten Landak, Sekedar Catatan

19 tahun lalu, tepatnya  tanggal 14-15 Maret 2000, Penulis bersama Guru Besar Politik Universitas Tanjungpura  Prof. Dr. AB. Tandililing, MA, bersama sejumlah tokoh masyarakat Landak , politisi  dan akademisi ,  beberapa  diantaranya telah almarhum (Drs. Ikot Rinding, Rahmad Sahudin, B.Sc). Selanjutnya ada   Daniel Edward Tangkau, SH, Drs. Yus Suhardi,  Dr. Silvester Ansel  Urip, SE, M.Sc, Drs. Cornelis,MH , Drs. Agus Salim , sebagai pembicara dan narasumber  lokakarya  “Persiapan Menuju Kabupaten Landak Ke Depan Dalam Perspektif Otonomi Daerah”  yang digagas dan diprakarsai  oleh LSM YSBK serta Forum Komunikasi Masyarakat kabupaten Landak (FMKL). Intisari dari kegiatan tersebut tentunya  mempersiapkan sebaik mungkin dari berbagai aspek menjadikan Landak kabupaten definitiv  yang tentunya juga Bupati definitiv sesegera mungkin. Pada akhirnya hasil dari kegiatan tersebut dibawa oleh para tokoh-tokoh  masyarakat Landak ke Kementerian Dalam Negeri  di Ibu Kota Negara, peran penulis bersama teman aktivis lainnya hanya memfasilitasi kegiatan dan mendorong keberangkatan para tokoh yang mewakili ke Depagri. Singkat cerita Kabupaten Landak pun secara resmi definitive dengan Bupati yang terpilih oleh para anggota DPRD  yaitu Drs. Cornelis.  Memang  pada masa itu Pemilihan Kepala Daerah belum secara langsung dipilih oleh rakyat, tetapi melalui dewan perwakilan rakyat (DPRD).

Waktu memang cepat berlalu, tak terasa Dua Dasawarsa kabupaten Landak telah berdiri sebagai kabupaten dan dikenal sebagai  KOTA INTAN. Dan kepala daerahnya pun telah pula berganti-ganti mengikuti dinamika peta perpolitikan yang ada. Dua puluh tahun adalah rentang waktu yang cukup  untuk melihat dan menelaah perubahan pada masyarakat suatu daerah atau wilayah. Dua puluh tahun adalah 4 kali Repelita, 4 kali pesta pesta demokrasi pemilu pilkada dan pemilu legislative.  Jika dikaitkan dengan studi perubahan sosial, sebagaimana yang dikatakan Piotr Sztompka (2004:48),” waktu tak hanya merupakan dimensi universal tetapi menjadi inti dan menentukan”.

Melihat kabupaten Landak berarti juga melihat bagian  perjalanan  reformasi bangsa ini, terbentuk di era reformasi yang melahirkan produk UU otonomi daerah tahun 1999 setelah gejolak reformasi di tahun 1998 yang melengserkan rezim ORBA.  Ini berarti semangat pembentukkan kabupaten Landak adalah semangat reformasi, semangat suatu perubahan manakala rezim ORBA yang berkuasa membangun pemerintahan yang sentralistik, Jawa sentries dan melupakan daerah  yang berujung menjadi tertinggal. Semangat UU Otonomi  daerah  adalah upaya penyeimbangan, kesetaraan dan pembagian kue pembangunan yang adil dan proporsional yang tujuan akhirnya adalah pada kesejahteraan masyarakat. Pastinya pembentukkan kabupaten Landak pada masa itu, memang didasarkan pada kebutuhan akan pelayanan bagi masyarakat karena luas wilayah kabupaten Pontianak (Kini menjadi Mempawah), selain bertepatan dengan momen politik tentunya.

Kini setelah 20 tahun berjalan, tentunya patutlah untuk dilihat  implementasi  dari semangat otonomi daerah yang diperjuangkan pada masa reformasi terdahulu, yaitu kesejahteraan masyarakat dan pemerataannya, plus semakin gampangnya masyarakat memperoleh pelayanan diberbagai bidang. Berbicara kesejahteraan berarti kita juga harus berbicara pemerataan, karena akan percuma jika pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi persentase kepincangan antara si kaya dan si miskin begitu lebar.  Ada banyak indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan mulai dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks kebahagian serta lainnya .  Angka statistik dapat berbicara banyak mengenai berbagai indikator yang merujuk pada kemampuan daerah untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Tetapi yang lebih terpenting adalah realitas di masyarakat itu sendiri, karena kuantitas (angka statistik) terkadang tak sama  dengan realitas yang dirasakan masyarakat (Kualitas).  Untuk itu kemampuan mendengar, memahami  serta memberikan solusi yang cepat haruslah dimiliki oleh sang Leader, dalam hal ini adalah Bupati.  Apalagi bupati dipilih secara langsung oleh warganya “One man one vote”, tentunya secara emosional terjalin kedekatan dengan warga pemilih.

Di era otonomi daerah dimana Leader dipilih secara langsung oleh rakyat, jelas memiliki nilai lebih yang kuat, lebih power full karena legitimasi langsung oleh masyarakatnya. Karena itu aktor utama untuk agen perubahan di daerah kabupaten adalah Sang Bupati. Selain memiliki legitimasi dari masyarakat pemilih yang dominan, Ia juga didukung oleh partai koalisi yang pastinya juga kuat di parlemen. Karena itu kemampuan manajerial dari sang Bupati sebagai aktor utama agen perubahan mutlak dikuasai untuk menggerakkan sumber daya lainnya.

Dua puluh tahun kabupaten Landak adalah refleksi dan evaluasi, sebagai dasar untuk menjadikan kabupaten Landak lebih baik, maju dan mampu mensejahterahkan masyarakatnya.  “Selamat Hari Jadi Kabupaten Landak Ke-20”. (L. Sahat Tinambunan)

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *