Dilema Pers Daerah Dalam Perspektif Demokrasi (Refleksi Hari Pers Nasional 9 Februari 2020)

Tanpa Pers pastinya demokrasi kehilangan esensinya, bahkan bisa dikatakan mustahil  demokrasi berjalan tanpa kehadiran pers. Sehingga Pers merupakan salah satu pilar demokrasi, selain  lembaga Eksekutif (Pemerintah), Yudikatif  (Hukum), dan Legislatif (DPR/D – DPD).

 Bahkan dalam  konteks hubungan posisi kekuatan komponen dalam suatu masyarakat, yakni komponen  Negara diinprestasikan sebagai penguasa dan perangkatnya (masyarakat politik). Komponen Kapital  (masyarakat ekonomi) pemilik modal baik individu maupun lembaga, serta  komponen Civil  society (masyarakat madani) seperti LSM. Maka pers merupakan komponen ke empat, sebagai komponen penengah atau penyeimbang  antar komponen dalam masyarakat agar demokrasi dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Peran pers (media massa) sebagai lembaga kontrol sosial bahkan berakibat pada kedekatannya pada komponen civil society (LSM) guna mengontrol masyarakat ekonomi (Kapital) dan masyarakat politik agar tidak menindas rakyat atau dengan kata lain memfungsikan diri sebagai media perlawanan terhadap kekuasaan (Atmadja & Ariyani, Sosiologi Media Perspektif Teori Kritis, 2017: 69-73).

Peran dan fungsi pers semakin dipertegas dalam konsitusi yang mengatur tentang pers, yaitu UU Nomor 40 Tahun 1999, Pasal 3 (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol  sosial. (2) Pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Berbicara tentang pers atau media massa, tak lepas dari aktor utama pembentuknya, yakni wartawan sebagai pencari dan pembuat berita. Serta Perusahaan media sebagai penyaji atau produsen dari konten-konten berita yang ada.  Sebagai bagian dari sebuah industry dimana pers adalah juga sebuah lembaga ekonomi, maka keberlangsungannya untuk terus dapat berjalan sebagai marwah demokrasi (control sosial) hitungannya adalah bisnis. Artinya perusahaan pers dapat terus memproduksi konten-konten beritanya, jika perusahaan itu berjalan dengan baik berupa adanya pemasukan penghasilan. Sehingga mampu untuk memberikan kompensasi yang pantas kepada wartawannya. Dalam hal pendapatan, perusahaan pers memperoleh dari pihak ketiga, baik jasa iklan, publikasi dan sumber legal lainnya.

Berkaitan dengan sumber penghasilan ini, menjadi suatu hal yang dilematis bagi penggiat pers di daerah-daerah, karena minimnya sumber-sumber dari pihak ke tiga, khususnya perusahaan-perusahaan pengguna jasa iklan yang kebanyakan memiliki kantor pusat di Kota-kota besar khususnya Jakarta. Sementara daerah biasanya hanya perwakilan yang tak punya wewenang yang berkaitan dengan jasa publikasi dan dana iklan. Sehingga  pers daerah dominan penghasilan diperoleh melalui pemerintah daerah, baik melalui jasa kerjasama publikasi maupun jasa iklan.

Kebijakan Pemeritah Daerah  (PEMDA) yang melakukan kerjasama publikasi pemberitaan di perusahaan media daerah tidak hanya menjadi penyelamat bagi industry media daerah, tetapi lebih jauh lagi adalah sebagai upaya untuk tetap menjaga marwah berjalannya demokrasi sesuai dengan relnya, seperti dipublikasikannya ke publik tentang program-program serta kebijakan untuk diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu, kehadiran media daerah juga menjadi penyeimbang atau penanggkal dari pemberitaan-pemberitaan Media Sosial (Medsos) yang marak hoaksnya.

Ke depannya tentunya diharapkan semakin banyak Pemda, khususnya di provinsi Kalimantan Barat melakukan upaya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan media daerah. Seperti yang dilakukan oleh Pemkab Sintang, Sanggau, Landak serta lainnya. Demikian juga halnya dengan lembaga Legislatif yang semestinya lebih banyak publikasinya agar sepak terjangnya dalam memperjuangkan nasib rakyat serta mengawal uang rakyat dapat diketahui oleh masyarakat luas. Apalagi pasca bergulirnya UU Desa diikuti mengalirnya dana, otomatis centrum pergerakkan ekonomi daerah khususnya di perdesaan semakin besar yang membutuhkan control sosial dan publikasi yang intens agar dapat berjalan dengan semestinya. “Selamat Hari Pers – Selamat mengawal demokrasi melalui tulisan yang kritis dan membangun para wartawan/jurnalis dimanapun anda berkarya” (L. Sahat Tinambunan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *