Dibalik Kabut Asap : Ada Denda Korporasi Tersendat Rp 18,9 Triliun , Cermin Ketidaktegasan Pemerintah

Karhutla atau kebakaran hutan  dan lahan bukan kejadian baru di negeri ini, tapi cerita yang berulang dalam setiap dekade musim kemarau. Ada banyak catatan untuk itu, Mbah Google menyimpannya dengan baik.  Tetapi yang pasti kejadian Karhutla  di Republik ini bisa dikatakan mulai parah dan berdampak polusi asap hingga ke se-Asia Tenggara hingga Australia semenjak pemerintah mulai membuka lahan-lahan perkebunan kelapa Sawit  di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Jadi tak mengherankan toh, bila wilayah Sumatera dan Kalimantan langganan kebakaran hutan dan lahan.

Bolehlah kalau penulis berpendapat bahwa dimana ada perkebunan sawit dengan skala yang luas dipastikan pada musim kemarau akan ada Karhutla (sekedar berhipotesis, meskipun data dan fakta  memang demikian adanya). Dan Karhutla semakin masif terjadinya manakala pemerintah (dimulai dari rezim ORBA) mulai mengaungkan dan mengandalkan Kelapa Sawit (CPO) sebagai komoditas utama penopang perekonomian, setelah minyak bumi dan industri perkayuan menipis dan dipastikan hampir habis jika tak ingin dikatakan musnah. Maka perusahaan swasta yang dulunya bergerak di industry  perkayuan dari hilir ke hulu pun banting setir beramai-ramai beralih ke industry perkebunan sawit penghasil CPO, tak hanya pemodal dalam negeri, pemodal asingpun ramai berinvestasi.  Pastinya koorporasi asing berinvestasi dikarenakan memang di Negara mereka tak memiliki lahan, seperti Singapura. Sementara Malaysia ekspansi perkebunan sawit memang telah dilarang oleh pemerintahannya. Dan kita dengan bangganya menerima para Kapitalis itu, untuk mengubah hutan-hutan tropis yang tersisa dari era “Booming Kayu” menjadi lahan-lahan perkebunan sawit. Tak mengherankan bila hutan sawit lebih gampang ditemui dibandingkan hutan sesungguhnya.

Selain  banyaknya investor sawit, maka  kita juga  memperoleh bonus polusi asap seperti yang kita rasakan saat ini, Sabtu (21/9/2019). Mengapa demikian…?!, Karena memang Karhutla lebih banyak terjadi dilahan-lahan perkebunan sawit, baik di sengaja maupun tidak, khususnya dilahan-lahan yang bergambut.  Membuka lahan atau land clearing dengan cara membakar lebih praktis dan murah tanpa harus menggunakan alat-alat berat yang berbiaya mahal. Namanya Kapitalis pastilah memilih cost extra minimum untuk keuntungan exstra maximum, perkara lingkungan rusak dan polusi asap buat masyarakat menderita, mana peduli, yang penting untung. Dan celakanya Pemerintah tak tegas terhadap kapitalis penyebab karhutla ini. Alih-alih menindak tegas korporasi justru mengkambinghitamkan peladang.https://majalahmataborneonews.com/wiranto-gagal-paham-sebut-peladang-penyebab-karhutla-jenderal-tuduhan-itu-salah/

Karhutla di masa lalu adalah bukti ketidaktegasan itu, terparah pada tahun 1997  selama 7 bulan (juli 97 s/d Februari 98) yang bahkan mengakibatkan jatuhnya Pesawat Garuda GA 152  di Deli Serdang, Sumatera utara, menewaskan habis penumpangnya 234 orang. Tak hanya menyisakan catatan kelam peristiwa tragis tersebut, tetapi juga menyisakan catatan ketidak tegasan Pemerintah, yaitu masih banyaknya perusahaan yang tidak membayar denda ganti rugi karena telah dengan sengaja menjadi penyebab Karhutla hingga hari ini. Dari Total nilai Rp 18,6 Triliun, baru terbayar ke pemerintah Rp.400 Miilyar (bbc.com), setelah puluhan tahun berlalu, setelah rezim berganti berkali-kali. Dan kini, September 2019 manakala kemarau melanda, dan karhutla terjadi lagi masih ditempat yang serupa sekitar  Sumatera dan Kalimantan. Dengan puluhan lahan perusahaan yang ikut terbakar, CNN.Com melansir ada 42 lahan perusahaan telah disegel (15/09/2019). Kita mau bilang apa lagi ??. Selain mendukung kerja keras dan cerdas satgas pemadam kebakaran , serta berharap  dan berdoa agar hujan segera turun, dan kemarau selama 7 bulan di tahun 1997 tak terulang lagi.  (By : L. Sahat Tinambunan)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *