Dana Desa : Awas Uang Membutakan Mata!!

 

 

 

Gagasan besar Pemerintahan Jokowi-JK membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari pinggiran, yaitu wilayah  perbatasan dan wilayah perdesaan mengubah paradigma lama yang berorientasi ke kota  sentris, ini tentunya menjadi angin segar perubahan bagi keadilan kue ekonomi bagi wilayah-wilayah yang dulunya kurang disentuh, khususnya di wilayah perdesaan.  Dengan dana yang cukup besar tersebut tentunya akan mengubah pola kerja pembangunan di Perdesaan, dari yang dulunya hanya sebagai objek, pasif  menunggu gelontoran kue pembangunan dari hasil mengajukan proposal Musrenbang ke Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Kini memiliki dana sendiri dengan Postur APBDes yang cukup besar untuk memulai membangun wilayah perdesaan serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi di desa. Membangun negara mulai dari desa, jauh sebelumnya telah dilakukan oleh Negeri Tiongkok, dan kini di era globalisasi Negeri Tiongkok sukses menikmatinya sebagai salah satu  Negara Adidaya baru yang kekuatannya diperhitungkan oleh dunia. Jauh sebelum Negara Republik Indonesia berdiri, keberadaan desa telah ada, dengan sebutan yang berbeda sesuai dengan daerahnya, seperti Kampung, Nagari, Binua, serta sebutan lainnya, dengan tatanan dan otonomi cukup luas pada masa itu.

Kini di era Pemerintahan Jokowi-JK, keberadaan Desa sebagai Pemerintahan yang paling bawah dan yang langsung  berinteraksi dengan warganya, coba dikembalikan keotonomannya, melalui UU Desa Tahun 2014 Nomor 6; seperti adanya pengakuan masyarakat adat dan wilayahnya. Serta dikucurkannya anggaran dana desa dari APBN untuk memperkuat  APBDes yang sebelumnya dominan dari ADD. Sehingga APBDes posturnya semakin besar selain Dana Desa, ADD serta Bagi PDRB Kabupaten/Kota, serta ditambah dengan bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kab/Kota, Sumbangan Pihak ketiga dan Pendapatan asli desa yang sah.  Rata-rata desa mendapatkan kurang lebih 1 Milyar Perdesanya dari alokasi dana desa yang bersumber dari DD, ADD dan Bagi PDRD. Provinsi Kalbar dengan jumlah desa 1.977 Desa, rata-rata desa mendapatkan dana Rp.  1.132.086.000,- per desa, yang bersumber dari DD Rp. 1.241.607.506.000,- ADD Rp. 956.748.710.000,- dan Bagian Hasil PDRB Rp. 39.778.659.000,-. (Kemenkeu, 2016).

Ditahun 2017 yang sedang berjalan ini, alokasi dana desa  akan semakin besar porsinya,  tentunya akan semakin mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan perekonomian desa dengan catatatan dana tersebut dipergunakan tepat sasaran dan benar peruntukkannya untuk kepentingan membangun desa. Memang, dana yang besar tersebut tentunya juga berpotensi untuk dicurangi oleh oknum aparatur desa yang tidak siap mental sprituilnya, karena bagaimanapun uang bisa membutakan mata. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, selama Januari-Juni 2017, ada 459 laporan terkait dengan dana desa (detik.com). Serta telah ada 900 Kades yang terciduk aparat terkait pengelolaan dana desa ini (Merdeka.com), dan kasus penyelewengan dana desa akan terus bertambah, jika warga masyarakat desa tidak kritis mengawasi penggunaan Dana desa ini. Aparatur yang mengawasi pengelolaan dana desa seperti Inspektorat jumlahnya terbatas dan rawan suap.  Ingat, uang membutatkan mata toh…., untuk itu pengawasan dari warga desa adalah faktor kunci dalam mengawal dana desa yang ada, semakin banyak mata dan telinga, semakin kecil potensi kecurangan terjadi (Sahat)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *