Catatan Dari Dialog Terbatas (FGD) : Tantangan Dan Peluang BUMDes Dalam Menggerakkan Perekonomian Desa Di Kabupaten Landak

Redaksi Majalah Mata Borneo & www.mataborneonews.com  bekerjasama dengan Yayasan Swadaya Bina Kalimantan Barat (YSBK) mengadakan diskusi terbatas seputar isyu teraktual yaitu tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).  Pasca dikeluarkannya UU Desa  Nomor 6 Tahun 2014, diikuti dengan mulai digelontorkannya Dana Alokasi Desa  bagi desa-desa dengan jumlah rata-rata 1 Milyaran dan terus bertambah ditiap tahunnya, menjadikan wilayah Perdesaan mengalami perubahan yang drastis. Melalui anggaran yang besar ini, Pemerintahan Desa jelas memiliki amunisi baru untuk mulai secara mandiri membangun wilayahnya masing-masing. Salah satu yang menjadi prioritas alokasi dari dana desa adalah pengembangan ekonomi desa melalui BUMDes. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, melalui Permen Nomor 4 tahun 2015 mengatur tentang tata cara pendirian dan pengelolaan BUMDes ini sebagai payung hukum untuk mendorong desa-desa diseluruh Indonesia memanfaatkan dan mengembangkan produk unggulannya guna memajukan desa serta mensejahterahkan desanya.

Namun persoalan tidaklah sesederhana itu, mendirikan BUMDes tidaklah sulit, apalagi dengan adanya gelontoran Dana Desa. Bagian yang sangat pentingnya adalah bagaimana BUMDes tersebut mampu bertahan dan berkembang serta menghasilkan profit dan benefit bagi pendapatan desa serta mampu menambah income bagi warga masyarakat desa tersebut. Karena bagaimanapun Pemerintahan Desa memiliki keterbatasan dan relative baru mengelola anggaran yang besar tersebut, selain itu SDM di desa yang memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengurus dan mengelola BUMDes sangatlah minim. Bahkan BUMD yang dimiliki Pemda serta BUMN yang dimiliki Negara pun banyak yang gagal, bukannya memberikan profit dan benefit bagi Pemda dan Negara, malah justru menggeroti dan membebani Keuangan Pemerintah. Tentunya hal ini yang tidak diinginkan dan diantisipasi sedini mungkin, agar BUMDes yang didirikan oleh desa-desa diwilayah kabupaten Landak memang kompoten, bukan hanya sekedar latah karena adanya dorongan dari program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa.

Berikut coba dipaparkan dari hasil  Focus Group Discussion (FGD)  yang diselenggarakan pada tanggal 19 Juli lalu, dihadiri oleh stakeholder yang terlibat dan memahami persoalan BUMDes, diantaranya  Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DSPMPD) kabupaten, Komisi A DPRD Kabupaten Landak, Biro Hukum Pemkab Landak,  perwakilan Camat, perwakilan Kepala desa, Perwakilan Pengurus BUMDes, Direktur BUMD, Tenaga Ahli Pendamping BUMDes, serta perwakilan  Fasilitator Pendamping Desa.

BUMDes Mulai Bermunculan Di kawasan Perdesaan Landak

 Banyak Potensi Tak Tergarap

Joni Kurnia  Konsultan Tenaga Ahli P3MD untuk kabupaten Landak yang mendampingi dan memfasilitasi pembentukan BUMDes di desa-desa bersama Tim Fasilitaor desanya,  menuturkan bahwa progress hingga akhir Juni 2018 telah terbentuk 38 BUMDes diberbagai desa dengan penyertaan modal  2 Milyar lebih (Rp. 2.143.571.000,-). Dari 38 BUMdes tersebut  telah aktif sebanyak 23 BUMDes tersebar diberbagai kecamatan. Menurut Joni, ke depannya BUMDes akan semakin bertambah karena kabupaten Landak memiliki 156 Desa dengan 13 Kecamatan. Beberapa desa masih sedang berlangsung proses pembentukkan BUMDes ini, baik persiapan PERDES, maupun penyiapan pengurus serta sosialisasi ke warga masyarakat. Dijelaskan oleh Joni, bahwa  BUMDes adalah upaya dalam rangka mengakomodasi potensi desa dan pemenuhan kebutuhan warga desa, melalui UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal.  Untuk itu, Bumdes menjadi wadah  pemerintah desa dan warganya yg secara proporsional melaksanakan program pemberdayaan ekonomi di tingkat desa.  Keberadaan bumdes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakan roda perekonomian desa.

Armandus Andus, Tenaga Ahli Teknologi Tepat Guna  P3MD  yang juga  turut hadir dalam diskusi mengemukakan bahwa potensi  produk unggulan sangat banyak di kawasan perdesaan kabupaten Landak ini, bertebaran dan tak tersentuh. Sebutlah di kecamatan Air Besar dan Kuala Behe terdapat potensi wisata seperti Air terjun yang mungkin dikembangkan menjadi desa wisata dan dikelola oleh BUMDes. Selain itu terdapat tanaman Markisa, Bawang Merah, Lada yang masih bisa diolah dan dikelola untuk mendapat Nilai tambah. Dilanjutkan oleh Andus, bahwa beberapa BUMDes yang saat ini telah aktif  seperti BUMDes desa Pahuman menangkap peluang pengelolaan sampah, selanjutnya BUMDes Senakin memfokuskan pada perdangan pasar sayur dan usaha potong ayam.

Pemda Landak & DPRD  Dukung Sepenuhnya BUMDes

Pemerintah kabupaten Landak melalui Kabag Hukum dan HAM, Nikolaus, SH menuturkan dalam diskusi bahwa Pemda sangat mendukung desa-desa memiliki Badan Usaha sendiri guna menyokong kemandirian desa serta mendukung perekonomian warga desa, karena itu saat ini kita telah memiliki Peraturab Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa, tentunya dengan adanya Perda mengenai BUMdes ini, para aparatur di Pemerintahan Desa semakin bersemangat dalam mendirikan BUMDes di desanya masing-masing. Disampaikan juga oleh Nikolaus, bahwa BUMdes yang telah berdiri sebelum adanya Perda Nomor 5 ini, tidak dipersoalkan selama tidak bertentangan. Jikapun terdapat perbedaan, tentunya Pemerintah Desa juga sesegera mungkin menyesuaikan PERDES BUMDesnya sesuai dengan PERDA  yang ada.

Ketua Komisi A DPRD Landak yang membidangi Pemerintahan Desa, Yanto Mardino, menuturkan bahwa dirinya beserta beberapa anggota legislator khususnya di komisi yang dikomandani juga sangat mendukung dan mendorong terbentuknya BUMDes ini, karena itu menurut Yanto, dalam pembahasan PERDA tentang BUMDes, Ia kerap mengundang dan berdiskusi dengan Konsultan Tenaga Ahli Bumdes ini, serta masukan dari berbagai sumber lain termasuklah dari masyarakat dan pengurus Desa. Menurut Yanto Mardino, Pemda dan DPRD telah berupaya mendukung, khususnya melalui PERDA guna memperkuat payung hukumnya agar implementasi pelaksanaan pendirian dan pengelolaan BUMDes dapat dipahami dengan jelas oleh Aparatur desa serta Pengurus BUMDes. Selanjutnya Yaanto juga menghimbau agar Pemerintah Desa serta pengurus BUMDes yang sudah terbentuk maupun yang akan terbentuk, jeli melihat peluang, khususnya  potensi produk yang yang memiliki prospek serta sarana dan prasarana yang telah ada di desa yang memungkinkan untk diberdayakan melalui BUMDes. Sehingga BUMDes tidak hanya terpaku pada dana ADD yang ada, tetapi juga bisa menggunakan sumber atau sarana yang telah ada. “Di desa saya ada banyak kelompok tani yang memproduksi padi, ini berarti ada peluang  bagi BUMDes untuk mengelola produk beras, melalui penambahan nilainya tentunya, seperti distribusi pemasaran, packingnya. Sehingga anggota POKTAN terbantu dalam pemasaran hasil pertaniannya, sedangkan BUMDes mendapat income dari proses pemasaran tersebut. Demikian pula dengan sarana dan prasarana, pengurus BUMDes bisa berkoordinasi dengan Kades sarana apa yang bisa digunakan oleh BUMDes, seperti penggunaan ruangan Kantor Balai Desa untuk Kantor, Alat Mesin Pertanian yang tidak digunakan serta asset desa lainnya yang bisa dipergunakan sebagai penyertaan modal dari Pemerintah Desa, jadi tidak mesti melulu dalam bentuk Uang” ujar Yanto.

Yulita yang mewakili Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa juga menyampaikan bahwa peluang desa untuk mendirikan BUMDes yang potensial sangat terbuka dikarenakan adanya  Asset yang sudah dimilki desa, potensi sumber daya alam desa serta adanya dorongan dari Pemerintahan pusat melalui Kementerian Desa serta pengalokasian dana desa yang juga diprioritaskan untuk BUMdes.

Ada Banyak Kendala Untuk BUMDes Bertahan & Berkembang

Disamping peluang dan potensi yang ada dimiliki Pemerintahan Desa untuk mendirikan BUMDes, maka kendala dan permasalahan yang dihadapi juga banyak, ungkap Yulita. Seperti kualitas SDM (Pengurus BUMDes dan pola pikir Kepala Desa yang masih intervensi terhadap BUMdes,  Kurang mampu menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa serta keterbatasan anggaran yang dimiliki.

Klemen Apui, Direktur BUMD –PT. Landak Berajaki  yang turut hadir, membagikan pengalamannya bahwa mengelola usaha berupa badan Usaha tidaklah mudah, hendaklah benar-benar dikaji dengan matang, khususnya untuk keberlangsungan jangka panjangnya dan menghasilkan profit. Dituturkan oleh Apui, bahwa sebelum dirinya dipercaya menjadi Direktur BUMD PT. Landak Barajaki, beberapa usaha telah dijajaki namun selalu gagal, padahal  untuk anggaran operasional bukanlah masalah karena dikucurkan dari Pemerintah kabupate. Untuk itu Apui mengingatkan agar usaha yang akan dikelola benar-benar bisa dilaksanakan sesuai dengan kemampuan SDM yang ada serta teknologi sederhana dan adanya kepastian pasarnya. Klemen Apui juga membuka diri jika ada pengurus BUMDes yang mau berbagi dan menimba pengalaman dalam pengelolaan Badan Usaha ini.

Drs. L. Toto Martono, M.Si  Camat di kecamatan Jelimpo, dengan tegas dan rinci mengungkapkan kendala dan kelemahan Pemerintahan Desa untuk memiliki BUMDes yang maju dan kuat.  Menurut Toto,  kualitas Sumber Daya Manusia masih sangat kurang, baik SDM di Pemerintahan Desa – BPD maupun SDM diwarganya masih kurang, sehingga pengurus BUMDes dipastikan kurang professional. Hal ini dapat dilihat dari Administrasinya yang tidak baik, seperti Penyusunan PERDES maupun kesulitan dalam penyusunan AD/ART. Disampaikan juga oleh Camat Jelimpo ini, bahwa dalam pendirian BUMDes ini  bisa jadi tidak ada kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan BPD serta sosialisasi kepada masyarakat, dikarenakan rendahnya SDM tadi.  “Untuk menggali dan mengelola potensi komoditas local yang berorientasi pasar dengan SDM yang kurang jelas sulit, karena dibutuhkan kreativitas dan inovasi” ujar Toto seraya membagi pengalamannya studi banding di desa Pulau Jawa dimana BUMDes nya sukses dan maju karena SDM pengurusnya berkulaitas . Untuk itu Toto mengharapkan agar pendampingan oleh tenaga fasilitator  benar-benar difokuskan pada upaya meningkat kualitas SDM Pemerintahan Desa-BPD serta pengurus BUMDes secara intensif, sehingga pendirian BUMDes benar memiliki manfaat bagi desa yang bersangkutan.

Evivianus Ivo, Pendamping Desa yang bertugas di kecamatan Kuala Behe merasakan betul susahnya memfasilitasi pembentukkan BUMDes di kecamatan tersebut, sehingga belum ada satupun BUMDes yang terbentuk dikecamatan binaanya. Menurut Ivo, SDM yang kurang menyebabkan belum bisa terbentuknya BUMDes, seperti  pengurus kesulitan dalam menentukan potensi  yang ada di desa, serta pemahaman yang masih kurang dari beberapa Aparatur Desa tentang manfaat BUMDes bagi desanya.

Sedangkan Pengurus BUMDes Desa Pahuman, Antonius menuturkan bahwa dukungan dari Pemerintahan Desa serta warga masyarakat desanya masih sangat kurang. “Meskipun BUMDes di desa kita telah terbentuk, namun dalam pelaksanaannya masih belum direspon dengan baik oleh pengurus desa dan warga” ujarnya, seraya mengatakan bahwa saat ini BUMDes yang diurusnya sedang berupaya untuk focus pada pengolahan sampah.

Sementara  Pengurus BUMDes Desa Senakin, Jemirius Manopo dan Adrianus Samabue, mengatakan bahwa disamping kurang responnya warga dengan kehadiran  BUMDes. Merekapun masih kesulitan dalam menentukan Usaha yang dinilai tepat dan sangat layak untuk dikembangkan.

BUM Desa Hilir Kantor  Melangkah Maju

Kabar baik datang dari pengurus BUMDes Hilir Kantor Kecamatan Ngabang, YM. Djinarso Wibowo, yang mengatakan bahwa saat ini BUMDes yang mereka kelola telah ada yang mulai berjalan, sementara yang lainnya sedang dalam proses perijinan. Dik atakan oleh Djinarso, bahwa unit usaha yang sudah berjalan tersebut adalah Penyewaan Tenda & Kursi.  Sementara wisata air dan memancing di Taman Kota, Perahu Engkol, Kendaraan Andong, serta ekonomi warga berupa pemberdayaan PKL masih dalam proses perizinan ke instansi terkait seperti Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Koperasi. Disampaikan juga oleh Djinarso, bahwa Pemerintahan Desa Hilir Kantor telah mengalokasikan dana sebesar RP.100.000.000,- untuk BUMDes Hilir Kantor di T.A 2018  serta menyertakan 1 unit Tosha yang digunakan untuk kereta Andong.

Pendamping Desa Kecamatan Ngabang, Ya’ Zuppriadi  mengungkapkan bahwa untuk kecamatan Ngabang baru 2 desa yang telah terbentuk BUMDesnya, Di Desa Hilir Kantor yang memang telah mulai berjalan, hal ini dikarenakan Pengurus BUMDesnya yang paham Tugas dan Fungsi, serta dukungan dari Pemerintahan desa yang proaktif. Untuk itu menurut Zuppriadi, saat ini Ia focus memberikan pendampingan maksimal kepada 2 BUMDes untuk menjadi contoh bagi desa-desa lainnya di kecamatan Ngabang.

Kepala Desa Hilir Kantor Yohanes, S.Pdk  yang turut hadir dalam dialog mengungkapkan bahwa keberadaan BUMDes sangat penting bagi desa, karena bisa menambah penghasilan desa serta membantu perekonomian masyarakat di desanya, karena itu Ia dengan tanggap bersama aparatur desa lainnya membuat PERDES  serta mensosialisakan ke warga guna mendirikan BUMDes , hingga akhirnya BUMDes bisa berdiri dan mulai bisa berjalan saat ini. “Kita memang berupaya mendorong dan memfasilitasi BUMDes yang kita miliki, tidak hanya berupa alokasi dana serta sarana tetapi juga motivasi moral agar pengurus bisa bekerja secara professional membuat inovasi-inovasi yang membuat BUMDes semakin berkembang sehingga tidak hanya memberikan income bagi desa, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesejahteraan ekonomi warga desa” ujar Yohanes (by:Sahat)                                                                                       

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *