Bupati Satono Sambut Kunjungan BPKP Kalbar Kawal Pembangunan Sambas, Soroti PAD dan Ketahanan Pangan
Majalahmataborneonews.com, Sambas-
Kabupaten Sambas menjadi salah satu titik perhatian Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap. Dalam kunjungan kerjanya pada Senin (11/08/2025), ia menyampaikan pesan tegas terkait kinerja pemerintah daerah.
“Kalau kepala daerah tidak perform, berarti Kepala Perwakilan BPKP juga tidak perform. Birokrasi di pemerintahan juga harus aware dengan adanya angka-angka makro, itu jadi dasar kita untuk mengelola keputusan investasi dan keputusan pembiayaan,” ujar Rudy.
Kunjungan Rudy bersama seluruh Koordinator Pengawasan Perwakilan BPKP Kalbar ini disambut oleh Bupati Sambas Satono, Wakil Bupati Heroaldi, dan jajaran pejabat di Kantor Bupati Sambas.
Menurut Rudy, tata kelola pemerintahan yang baik harus diiringi dengan upaya peningkatan pendapatan daerah. Ia menilai, meski realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sambas menunjukkan tren positif, potensi yang ada belum dimanfaatkan sepenuhnya.
BPKP juga menemukan sejumlah masalah di perusahaan daerah, seperti capaian pelayanan yang rendah, tingkat kehilangan air di atas standar 25%, serta minimnya kesadaran akan implementasi Governance, Risk, and Compliance (GRC).
Tidak hanya itu, Rudy menilai ketahanan pangan daerah masih menghadapi kendala serius. Produksi komoditas pangan di luar beras dan jagung dinilai belum memadai, biaya produksi tinggi, dan infrastruktur irigasi belum terhubung optimal. Persoalan lain mencakup lemahnya pengawasan penyaluran solar bersubsidi dan pupuk, serta tidak adanya pengawasan mutu pakan ternak dan penggunaan pestisida.
Sebagai bentuk dukungan, BPKP akan melaksanakan sejumlah rencana pengawasan, termasuk audit tata kelola pengadaan barang dan jasa pada Triwulan III tahun 2025, serta reviu atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.
“Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membantu Pemkab Sambas dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara,” tambah Rudy.
Bupati Satono pun menyambut baik kunjungan ini. Ia berharap ada rekomendasi konkret yang dapat memperbaiki sistem pengelolaan anggaran.
“Sinergi antara Pemkab Sambas dan BPKP menjadi wujud nyata dari komitmen bersama untuk menciptakan pemerintahan yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Sambas,” kata Satono.
Dengan dukungan penuh dari BPKP, Pemkab Sambas optimis memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (*)
