BUMDes Apa Kabar Mu? Semoga Tak Seperti BUMN – BUMD Jadi Parasit Yang Menggerogoti Induknya.

Idealnya  perusahaan-perusahaan yang didirikan dan dimodali oleh negara yang familiar dengan  sebutan BUMN  atau  oleh Pemerintah Daerah disebut BUMD adalah bertujuan  untuk menambah pendapatan keuangan Negara atau Pemda. Namun realitas berkata lain, ibarat kata pepatah jauh panggang dari api. Bukannya menambah pundi-pundi pendapatan Negara atau Pemerintah Daerah, justru sebaliknya  malah jadi parasit yang menggerogoti induknya, jadi sarang koruptor berdasi.

Tak perlulah data, publik pun telah tahu apa yang terjadi. Apalagi saat ini di era Menteri BUMN Erik Tohir satu persatu perusahaan BUMN itu ditelanjangi boroknya. Benar-benar berengsek dan bedebah, sudahlah digaji dengan angka  rupiah yang fantatis diluar nalar rakyat jelata yang untuk beli beras, bayar BPJS, bayar listrik, ngantri gas elpiji 3 kg susah dan morat-marit. Mereka malah memperkaya diri sendiri dengan barang mewah dan plesiran ke luar negeri. Hukuman mati atau ditembak di depan umum seperti yang dilakukan oleh Korea Utara dan RRC, rasanya patut untuk para Koruptor tersebut.

Itu cerita sisi buruk  BUMN – BUMD, tak semuanya memang, masih ada yang berprestasi dan membantu menambah pendapatan Negara maupun Pemda, tapi seperti kata pepatah karena Nila setitik rusak Susu sebelanga. Lantas bagaimana dengan BUMdes?  miniatur dari BUMN dan BUMD yang tujuan dan misinya setali tiga uang. Yaitu bertujuan untuk menambah pendapatan  keuangan desa. Pasca diberlakukannya UU No 6 2014 Tentang Desa, diikuti dengan dikucurkannya alokasi dana ke desa-desa yang nilainya cukup significant untuk mengubah wajah fisik dan perekonomian desa. Selanjutnya untuk semakin memperkuat perekonomian desa dengan memberdayakan potensi sumber daya yang ada, dibentuklah BUMDes, melalui regulasi Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, sebagai payung hukumnya. Dan Negarapun melalui Kementerian Desa menyediakan tenaga terlatih berupa fasilitator Desa, serta fasilitator terlatih untuk mendampingi dan memfasilitasi BUMDes di seluru desa yang ada di Republik ini. Bagi Penulis gagasan ini sangatlah brilliant dan dahsyat bagi perekonomian Negara ini umumnya dan desa khususnya. Bukankah Negara Tirai Bambu Cina, melalui Mao Zedong telah memulai program itu membangun mulai dari Desa, betapa kuatnya perekonomian Cina saat ini.

Dilansir dari REPUBLIKA.CO.ID (27/11/2018) data dari Kemendes PDT, hingga November 2018 jumlah BUMDdes telah mencapai 41 ribu unit di seluruh Indonesia, tersebar di 74.957  desa. Dan jumlah BUMDes dipastikan hingga tulisan ini dibuat akan terus bertambah. Kita sangat apresiasi atas bertumbuhnya kuantitas BUMDes itu, namun tentunya yang paling terpenting adalah kualitas dari BUMDes tersebut, seberapa besar kemampuannya dalam menambah pendapatan kas pemerintahan desanya, serta seberapa besar multi efek yang ditimbulkan terhadap perekonomian desa, khususnya bagi kesejahteraan warga desa. Untuk itu, kualitas pengelola BUMDes berupa kemampuan manajerial serta moralitas kejujuran haruslah benar teruji. Serta adanya pengawasan dari aparatur desa dan warga masyarakat tentunya akan membuat BUMDes bisa diandalkan. Jika tidak, maka bisa jadi akan sama nasibnya seperti moyangnya BUMN dan BUMD malah menggerogoti keuangan desa (L. Sahat Tinambunan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *