BPJS Penyelamat Atau Momok ?!

Tahun depan 2020 dipastikan Iuran BPJS naik 100%, berlaku untuk semua kelas. Walau pada akhirnya untuk  Kelas 3  tidak  jadi dinaikkan tetapi akan disubsidi oleh Pemerintah, setelah menuai  kritikan dan protes oleh DPR Komisi IX yang agenda rapatnya viral videonya  di Medsos. Untuk soal BPJS ini, Penulis salut dan sangat  apresiasi  terhadap komisi IX DPR RI, mereka benar-benar mendengar suara rakyat dan memperjuangkannya.

Bagi masyarakat menengah ke bawah iuran BPJS memang sudah cukup berat, apalagi jika jadi dinaikkan akan semakin berat dan mencekik. Memang jika dilihat nominalnya Rp 25.500 per orang/bulan  untuk kelas 3 tidaklah besar, namun persoalannya iuran BPJS itu harus dibayar oleh satu keluarga sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang tertera di kartu keluarga (KK), dan celakanya kebanyakan masyarakat menengah ke bawah di Republik ini dalam satu keluarga biasanya lebih dari  4 orang, karena  tidak mengikuti program KB 2 anak. Ada yang jumlah anaknya 6 yang berarti harus membayar  untuk 8 orang/bulan  (Ayah, Ibu dan 6 Anak) yang berarti totalnya 8 x Rp.25.500 = Rp.204.000,-perbulannya dan kewajiban iuran ini harus dibayar dipakai atau tidak dipakai seumur hidup. Bayangkan saja jika nilai untuk kelas 3 tersebut dinaikkan, rasanya tunggakkan BPJS akan semakin besar dan rakyat kecil yang paling dominan menjadi penghuni negeri ini dipastikan terancam kesehatannya karena tak bisa berobat ke Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah karena belum bayar BPJS.

Idea awal adanya program BPJS pada hakekatnya adalah untuk menjamin kesehatan bagi seluruh warga Negara Indonesia tanpa pandang bulu dengan model pembiayaan subsidi silang  atau diistilahkan sebagai gotong royong, Si Kaya membantu membayar Iuran bertarif tertinggi, Yang  Menengah membayar iuran bertarif menengah kelas 2, sedangkan yang merasa berpendapatan pas-pasan cukup membayar iuran tarif kelas 3. Dan yang tidak mampu atas masyarakat sangat miskin dicover  atau dibayarkan oleh Pemerintah pusat dan daerah, meskipun  di lapangan masih banyak warga yang tidak mampu belum tercover khususnya yang tidak memiliki akses ke Pemerintah dan luput dari pendataan. Namun implementasi program BPJS realitanya masih jauh dari harapan, dari sisi kesiapan Rumah Sakit Penyelenggara, Ketersediaan obat-obatan, serta layanan bagi pasien. Terkait segala kekurangan dan komplain untuk implementasi BPJS yang dikeluhkan di masyarakat, sidang pembaca yang terhormat bisa akses ada banyak baik via medsos maupun pemberitaan media tinggal digoogling saja.

BPJS tak hanya menyimpan kegagalan dalam memberikan layanan bagi masyarakat pesertanya, tetapi  juga buruk dari sisi manajemen atau pengelolaan karena terlilit hutang alias defisit anggaran. Salah satu penyebabnya karena banyaknya tunggakkan dari masyarakat.  Sudah barang tentu ada banyak penyebab dari menunggakknya masyarakat membayar, salah satu kemungkinannya adalah karena kurang puas terhadap kinerja layanan BPJS, lainnya yang paling banyak dan pasti adalah ketidakmampuan membayar karena situasi perekonomian yang memang kurang baik saat ini.

Celakanya untuk menutupi defisit anggaran BPJS itulah, Pemerintah menaikkan iuran 2 kali lipat alias 100% tahun depan, padahal tungggak yang lalu saja belum terbayarkan karena mayoritas memang kesulitan keuangan, hanya sebagian kecil saja yang memang sengaja tak membayar. Bahkan untuk mendukung kelancaran pembayaran iuran BPJS ke depan,   diwacanakan akan ada  Tukang Tagih (Debt Collector) serta  sejumlah sanksi bagi penunggak, yaitu tidak bisa dapat layanan public, seperti pembuatan IMB, SIM, Paspor, Sertifikat Tanah, STNK.

Wow…., mau bilang apa lagi, jika itu telah menjadi suatu peraturan yang sah. Dan Wakil rakyat di Senayanpun juga menyetujuinya. Solusi bagi masyarakat tinggal menurunkan kelasnya ke layanan 2 dan 3 bagi yang merasa terbebani, yang dulunya kelas 3 mungkin juga bisa mengusulkan ke Pemerintah pusat dan daerah untuk membayar iurannya. BPJS rasanya seperti Momok baru yang menakutkan, bukan lagi jadi penyelamat. (L. Sahat Tinambunan)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *