Borneo Tanpa Menteri (Refleksi Dekade 1 Pemerintahan Jokowi-JK)

Kabinet  Jokowi-JK memang telah usai dibentuk, nama-nama menteri pun relatif bersih karena telah melalui mekanisme pemeriksaan ke KPK dan PPATK, tidak ada indikasi korupsi dan tidak ada transaksi keuangan yang dikategorikan mencurigakan. Rasanya patutlah kita apresiasi model perekrutan menteri ala Jokowi-JK ini. Karena sangatlah tidak mungkin membersihkan lantai kotor dengan sapu atau pengepel yang kotor.  Apalagi Menteri yang direkrutpun kebanyakan adalah dari kalangan professional, khususnya untuk bidang-bidang yang memang membutuhkan sentuhan tenaga yang paham dan menguasai bidangnya. Slogan Kabinet  Kerja  sepertinya bukanlah omong kosong, apalagi dengan masuknya Susi Pudjiastuti dijajaran kabinet sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, semakin menguatkan kalau “Kerja lebih penting daripada Retorika”.  Keahlian dan Pengalaman lapangan lebih dibutuhkan karena telah teruji  daripada gelar akademis yang berderet-deret, Prof. Dr, tetapi hanya jago konsep, namun nihil implementasi.

Untuk Kabinet Kerja yang lebih baik, okelah kita apresiasi. Namun patut juga disayangkan dan sesalkan, jikalau kabinet besutan Jokowi-JK ini tidak mengambarkan dan mengakomodir Indonesia yang menusantara. Pembantu presiden itu, tak satupun dari Kalimantan atau  Borneo. Padahal sebagai pulau terbesar di Republik ini, dengan 4 provinsi, dan wilayah yang berbatasan dengan Negeri Jiran, memiliki sumber daya alam yang luar biasa besar, namun melambat dalam pembangunan, bahkan bisa dikatakan tertinggal, apalagi dibandingkan dengan Negara tetangga yang didaerah perbatasan. Tak mengherankan jika sebagian warga perbatasan lebih kenal dan butuh Ringgit, ketimbang Rupiah, karena hari-hari mereka kehidupan ekonominya bergantung dengan Malaysia. Beberapa WNI perbatasan malah ada yang telah bermukim dan pindah menjadi warga Negara sebelah. Jika terus demikian adanya, tanpa adanya tindakan nyata dari Pemerintah memperbaiki kondisi pembangunan di perbatasan, tak menutup kemungkinan semakin banyak kampung di perbatasan lebih memilih Malaysia ketimbang Republik ini.

Memang menjadikan salah satu “Putra Borneo” sebagai Menteri, tidaklah lantas seketika mengubah Kalimantan menjadi seperti Jawa pembangunannya, namun paling tidak, ada bentuk perhatian dan penghargaan dari Pemerintah yang baru, bahwa Kalimantan, disamping Sumber Daya Alamnya, SDM-nya pun layak untuk dipakai. Siapa yang lebih tahu banyak tentang Hutan Belantara, dengan segala kekayaan Hayati yang ada di rimba belantara Borneo ini?!…Selain Putra Borneo itu sendiri. Sayangnya, Menteri Kehutananpun bukan dari pulau yang masih memiliki kawasan hutan ini. Setengah bercanda seorang teman berseloroh, jikalau Pemerintah Pusat hanya perduli pada daerah yang bergolak secara politis, sedangkan Kalimantan adalah anak manis. Ok, semoga itu tidak benar adanya. Dan 5 tahun dari sekarang Pembangunan di Kalimantan, khususnya Kalimantan barat, dibidang infrstruktur melaju pesat. (L. Sahat Tinambunan- Artikel ini telah dimuat dalam edisi cetak di Majalah Mata Borneo 2014 dengan judul yang sama di catatan redaksi))

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *