





Bupati Sambas H. Satono, S.Sos.I., M.H., bersama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sambas mengikuti rapat paripurna penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, delapan fraksi DPRD menyampaikan persetujuan disertai sejumlah catatan dan rekomendasi untuk menjadi perhatian pemerintah daerah. Foto: Istimewa.



MajalahMataBorneoNews.com, Sambas –
Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2027. Dalam laporan tersebut, Banggar menyampaikan sejumlah catatan, rekomendasi, serta penekanan terhadap arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah agar pelaksanaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Laporan Badan Anggaran tersebut disampaikan oleh Supni Alatas pada Jumat, 20 November 2026. Penyampaian laporan menjadi bagian penting dari rangkaian pembahasan Raperda APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2027 sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Dalam proses pembahasannya, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sambas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah melaksanakan serangkaian rapat kerja, pendalaman, konsultasi, sinkronisasi hingga finalisasi penyempurnaan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan tersebut dilaksanakan melalui rapat kerja Banggar bersama TAPD pada 10 sampai dengan 20 November 2026, rapat pendalaman bersama Komisi I, II, III, dan IV, serta rapat konsultasi dan sinkronisasi dengan BKAD, Bapenda Provinsi, Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bappenas RI, hingga rapat finalisasi penyempurnaan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam laporannya, Supni Alatas menjelaskan bahwa seluruh tahapan pembahasan tersebut bertujuan memastikan penyusunan APBD Tahun 2027 berjalan sesuai prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik.
"Pembahasan ini bertujuan untuk memastikan APBD Tahun 2027 disusun secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Sambas," demikian disampaikan dalam laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sambas.
Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp1,85 Triliun
Berdasarkan hasil pembahasan dan penyempurnaan yang telah dilakukan, postur APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2027 disepakati dengan target pendapatan daerah sebesar Rp1,85 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp317,18 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,53 triliun. Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1,72 triliun dengan pembiayaan daerah ditargetkan surplus sebesar Rp127 miliar.
Banggar menjelaskan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga. Seluruh alokasi tersebut diselaraskan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta kebijakan pemerintah pusat untuk mendukung Hasta Cita Presiden Republik Indonesia.
Adapun sejumlah sektor yang menjadi prioritas meliputi pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi, penguatan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian, perikanan dan UMKM, penanggulangan kemiskinan dan stunting, serta peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
Menurut Banggar, komposisi APBD tersebut harus menjadi dasar dalam menentukan program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah dan masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Banggar Tekankan Optimalisasi PAD dan Efisiensi Belanja
Dalam laporan hasil pembahasannya, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sambas menyampaikan sejumlah catatan penting kepada pemerintah daerah, khususnya terkait bidang pendapatan.
Banggar meminta pemerintah daerah lebih optimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah, terutama dari sektor pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset daerah. Upaya peningkatan PAD tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat agar tidak membebani masyarakat kecil.
Selain itu, Banggar juga menilai perlunya koordinasi dan konsultasi dengan Bapenda Provinsi guna mengetahui potensi, kendala, serta solusi agar penerimaan Dana Bagi Hasil dari provinsi dapat lebih optimal bagi Kabupaten Sambas.
Dalam bidang belanja, Banggar menekankan agar penggunaan anggaran dilakukan secara efisien, tepat waktu, dan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
"Banggar menekankan agar belanja dilakukan secara efisien, tepat waktu, dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Belanja yang bersifat seremonial dan perjalanan dinas yang tidak prioritas agar dikurangi dan dialihkan ke belanja yang langsung menyentuh masyarakat," demikian salah satu catatan dalam laporan tersebut.
Pada sektor pendidikan dan kesehatan, Banggar menyepakati penambahan alokasi untuk beasiswa bagi siswa kurang mampu, perbaikan ruang kelas, peningkatan layanan puskesmas, serta pencegahan stunting.
Sementara pada sektor infrastruktur, pembangunan jalan dan jembatan di wilayah perbatasan serta daerah terpencil diminta menjadi prioritas utama. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan juga harus diperketat agar kualitas pekerjaan tetap terjaga.
Banggar turut mendorong penguatan bantuan bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM, termasuk melalui pelatihan, permodalan, serta perluasan akses pemasaran hasil produksi daerah.
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sambas menerima dan menyetujui Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Banggar juga meminta Bupati Sambas melaksanakan APBD secara disiplin, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh OPD diminta menjalankan program dan kegiatan sesuai target kinerja yang telah disepakati bersama serta menyampaikan laporan realisasi APBD secara berkala kepada DPRD sebagai bentuk pengawasan.
Delapan Fraksi Sampaikan Pendapat Akhir
Selain laporan Badan Anggaran, rangkaian pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 juga diikuti penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sambas.
Delapan fraksi, yakni Fraksi Gerindra, NasDem, Golkar, PDI Perjuangan, PKB, PAN, PKS, dan Demokrat, pada prinsipnya menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Meski demikian, masing-masing fraksi memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi strategis agar pelaksanaan APBD ke depan benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat.
Fraksi Gerindra Minta Jalan Alternatif untuk Atasi Kemacetan Tebas
Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam pendapat akhirnya memberikan perhatian terhadap penurunan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, fraksi ini mengapresiasi adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di tengah penurunan pendapatan transfer.
Fraksi Gerindra menilai peningkatan PAD menunjukkan adanya kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi pendapatan daerah. Karena itu, upaya peningkatan PAD harus terus didorong agar mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembiayaan pembangunan.
Selain persoalan pendapatan dan pembangunan infrastruktur, Fraksi Gerindra secara khusus mengangkat persoalan kemacetan yang kerap terjadi di wilayah Kecamatan Tebas.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Gerindra menyampaikan bahwa kemacetan di wilayah Tebas tidak hanya dirasakan masyarakat Kabupaten Sambas, tetapi juga masyarakat dari daerah lain yang melintasi jalur tersebut.
"Kami dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyarankan dalam upaya mengatasi persoalan kemacetan di daerah Tebas perlu adanya pembangunan jalan alternatif," demikian disampaikan Fraksi Gerindra.
Fraksi tersebut juga menekankan pentingnya kajian mendalam sebelum pembangunan jalan alternatif dilaksanakan, terutama berkaitan dengan kebutuhan panjang dan lebar jalan serta persoalan pembebasan lahan masyarakat yang terdampak.
Fraksi NasDem Dorong APBD Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat
Fraksi Partai NasDem menyampaikan apresiasi atas seluruh proses pembahasan APBD yang telah dilaksanakan bersama pemerintah daerah, mulai dari pandangan umum fraksi, jawaban Bupati, rapat komisi bersama mitra kerja, pembahasan Banggar bersama TAPD hingga rapat finalisasi.
Fraksi NasDem memandang APBD sebagai instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Fraksi Partai NasDem berharap APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2027 benar-benar diarahkan pada program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," demikian salah satu penegasan dalam pendapat akhir Fraksi NasDem.
Fraksi NasDem juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan PAD, meningkatkan efisiensi belanja, serta memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pemerataan pembangunan.
Penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan UMKM juga dinilai perlu terus ditingkatkan melalui pembinaan oleh dinas terkait.
Fraksi NasDem berharap seluruh program dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel sehingga penggunaan anggaran benar-benar memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas.
Fraksi Golkar Tekankan Optimalisasi PAD dan Belanja Pro-Rakyat
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) memberikan sejumlah penekanan terhadap kemampuan keuangan daerah di tengah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Fraksi Golkar mendesak agar pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai potensi PAD, di antaranya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pajak makan dan minum, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), retribusi parkir serta opsen pajak.
Optimalisasi tersebut harus dilaksanakan secara transparan dan berkeadilan tanpa memberatkan ekonomi masyarakat kecil.
Selain itu, Fraksi Golkar meminta agar alokasi belanja daerah difokuskan pada pemenuhan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, jalan tani dan poros desa.
Perhatian juga harus diberikan terhadap peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat, sektor pendidikan, pertanian dan perikanan produktif, serta upaya menekan angka pengangguran melalui kewajiban rekrutmen tenaga kerja lokal oleh investor.
Fraksi Golkar turut mengingatkan pentingnya akuntabilitas pengelolaan surplus anggaran untuk menutup defisit pembiayaan daerah agar tetap sehat dan berpihak kepada kepentingan publik.
Fraksi PDI Perjuangan Dorong Kemandirian Fiskal dan Perlindungan Pelayanan Dasar
Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian besar terhadap penguatan kemandirian fiskal daerah, perlindungan pelayanan dasar, percepatan serapan anggaran, serta keberpihakan pemerintah terhadap petani, nelayan dan pelaku UMKM.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen angka-angka statistik antara pendapatan dan belanja, melainkan instrumen kebijakan fiskal yang menentukan arah pembangunan, kualitas pelayanan publik serta tingkat kesejahteraan masyarakat.
Menghadapi penurunan alokasi dana transfer pemerintah pusat, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah tidak bersikap pasif, tetapi harus konsisten menjalankan strategi peningkatan PAD melalui berbagai terobosan dan inovasi.
Fraksi ini juga mendorong digitalisasi sistem tata kelola keuangan, pengawasan terhadap potensi kebocoran pajak dan retribusi daerah, serta penegakan hukum yang adil.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan secara khusus merekomendasikan agar pemerintah daerah mempertimbangkan pembentukan badan atau dinas pendapatan daerah yang berdiri sendiri sebagai satu OPD otonom.
Dalam sektor pelayanan dasar, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan pendidikan dan kesehatan.
"Fraksi PDI Perjuangan memberikan penekanan yang sangat kuat, tegas, dan mutlak bahwa kebijakan penyesuaian maupun efisiensi belanja yang ditempuh oleh pemerintah daerah pada Tahun Anggaran 2027 tidak boleh sekali-kali mengorbankan sektor-sektor esensial yang menyangkut hajat hidup orang banyak," demikian penegasan dalam pendapat akhir fraksi tersebut.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta agar efisiensi lebih diarahkan pada pengeluaran seremonial, rutinitas birokrasi dan belanja administratif yang kurang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Terkait pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah diminta memastikan proses pengadaan barang dan jasa dimulai sejak awal tahun anggaran agar tidak terjadi penumpukan serapan anggaran pada penghujung tahun.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong penyediaan bantuan sarana dan prasarana produksi bagi petani, perlindungan nelayan tradisional serta stimulus berkelanjutan bagi pelaku UMKM lokal.
Fraksi PKB Minta Pemerataan Pembangunan dan Ketepatan Sasaran Bansos
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Sambas dalam meningkatkan target pendapatan daerah sebagai fondasi pembiayaan pembangunan.
Fraksi PKB menilai Kabupaten Sambas memiliki potensi besar sebagai daerah pertanian, perkebunan, perikanan serta wilayah perbatasan yang memiliki nilai strategis. Namun, sejumlah tantangan masih harus diselesaikan, terutama infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah.
Fraksi PKB meminta optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah dilakukan tanpa memberatkan masyarakat serta pelaku usaha kecil dan menengah.
Selain itu, sektor perdagangan lintas batas, pariwisata daerah, perikanan dan kelautan, perkebunan, pertanian modern serta pengelolaan aset daerah perlu dikembangkan untuk memperkuat pendapatan daerah.
Dalam bidang belanja, Fraksi PKB menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, beasiswa mahasiswa berprestasi, penguatan pendidikan keagamaan, pesantren, madrasah dan lembaga pendidikan berbasis masyarakat.
Fraksi PKB juga memberikan perhatian terhadap persoalan perubahan data penerima bantuan sosial PKH dan program sembako, termasuk pencoretan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta pemeriksaan rekening penerima bantuan yang terindikasi digunakan untuk judi online.
"Kami dari Fraksi PKB berharap kepada instansi terkait untuk menindaklanjuti hal tersebut dengan upaya melakukan verifikasi kondisi ekonomi masyarakat desa setempat, sehingga penerima manfaat tepat sasaran," demikian disampaikan dalam pendapat akhir Fraksi PKB.
Tidak hanya itu, Fraksi PKB juga mendorong dukungan pemerintah terhadap tiga Raperda, yakni Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Raperda tentang Perlindungan, Pembinaan dan Fasilitasi Pesantren serta Santri, dan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional.
Fraksi PAN Tekankan Kemandirian Fiskal dan Pemerataan Pembangunan
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai komposisi pendapatan daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2027 yang direncanakan sebesar Rp1,85 triliun masih menunjukkan ketergantungan cukup tinggi terhadap transfer pemerintah pusat.
Dengan target PAD sebesar Rp317,18 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,53 triliun, Fraksi PAN meminta pemerintah daerah memiliki strategi konkret untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
Optimalisasi potensi pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, pariwisata serta pengelolaan aset daerah dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat kemandirian fiskal.
Fraksi PAN juga memberikan perhatian terhadap penurunan belanja daerah menjadi Rp1,72 triliun atau turun 8,62 persen dibandingkan APBD Murni Tahun 2026.
Menurut Fraksi PAN, keterbatasan fiskal tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
"Kami mendorong evaluasi terhadap belanja birokrasi dan kegiatan yang kurang produktif agar anggaran lebih diarahkan kepada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," demikian penegasan Fraksi PAN.
Fraksi ini juga menekankan pemerataan pembangunan hingga desa-desa, kawasan pesisir, pedalaman dan perbatasan. Pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, kesehatan serta infrastruktur penunjang ekonomi harus ditentukan berdasarkan kebutuhan dan tingkat urgensi masing-masing wilayah.
Selain itu, penguatan ekonomi masyarakat dan pemberian ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kapasitas, kewirausahaan, kreativitas serta penguasaan teknologi juga menjadi perhatian Fraksi PAN.
Fraksi PKS Ingatkan Pengelolaan Surplus Anggaran Harus Akuntabel
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memandang struktur APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2027 dengan target pendapatan Rp1,85 triliun dan belanja Rp1,72 triliun mencerminkan upaya pemerintah daerah menjaga stabilitas fiskal di tengah penyesuaian pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Fraksi PKS menyampaikan sejumlah catatan strategis, terutama optimalisasi PAD, efektivitas belanja serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan surplus anggaran.
Dengan target PAD sebesar Rp317,18 miliar di tengah pendapatan transfer sebesar Rp1,53 triliun, pemerintah daerah diharapkan terus berinovasi menggali potensi pendapatan baru secara terukur tanpa membebani masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro.
Fraksi PKS juga meminta agar belanja daerah benar-benar diprioritaskan pada program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur penunjang ekonomi rakyat, ketahanan pangan serta sektor ekonomi kerakyatan.
Terkait surplus anggaran sebesar Rp127 miliar, Fraksi PKS mengingatkan agar pengelolaannya dilakukan secara hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Surplus anggaran sebesar Rp127 miliar yang dialokasikan untuk menutup defisit pembiayaan daerah hendaknya dikelola secara prudent, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Sambas," demikian salah satu catatan Fraksi PKS.
Fraksi Demokrat Minta Anggaran Tidak Hanya Habis untuk Birokrasi
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat memandang APBD sebagai instrumen kebijakan publik yang harus mampu menjawab kebutuhan, persoalan dan harapan masyarakat Kabupaten Sambas.
Fraksi Demokrat menegaskan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan harus memiliki manfaat nyata, berorientasi pada kepentingan rakyat serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Fraksi Demokrat mencermati pendapatan daerah dalam RAPBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2027 mengalami penurunan sekitar 0,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp1,87 triliun menjadi Rp1,85 triliun.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat, tetapi juga terus melakukan inovasi dan optimalisasi PAD.
Dalam bidang belanja, Fraksi Demokrat meminta agar anggaran sebesar Rp1,72 triliun benar-benar diarahkan pada kebutuhan mendasar masyarakat, khususnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, penguatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan UMKM.
Fraksi Demokrat juga mengingatkan agar belanja perjalanan dinas, kegiatan seremonial dan belanja operasional yang kurang produktif dievaluasi secara serius.
"Jangan sampai anggaran lebih banyak habis untuk membiayai birokrasi daripada memenuhi kebutuhan masyarakat," demikian penegasan Fraksi Demokrat dalam pendapat akhirnya.
Selain itu, pemerataan pembangunan antarwilayah kecamatan juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh kecamatan memperoleh perhatian sesuai kebutuhan dan tingkat ketertinggalan infrastrukturnya, termasuk wilayah pedesaan dan perbatasan.
Delapan Fraksi Sepakati Raperda APBD 2027
Setelah melalui seluruh rangkaian pembahasan, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sambas bersama delapan fraksi menyampaikan persetujuan terhadap Raperda APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut disertai berbagai catatan dan rekomendasi yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran tahun 2027.
Secara umum, terdapat sejumlah isu penting yang menjadi perhatian bersama seluruh fraksi, di antaranya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pengurangan ketergantungan terhadap dana transfer pusat, efisiensi belanja, pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan mampu memastikan seluruh program pembangunan dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, tepat waktu dan akuntabel.
Dalam laporan penutupnya, Supni Alatas menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD, seluruh anggota DPRD, Bupati Sambas, TAPD serta seluruh OPD yang telah bekerja keras dalam proses pembahasan APBD tersebut.
"Semoga APBD Tahun Anggaran 2027 ini benar-benar menjadi instrumen untuk mewujudkan Kabupaten Sambas yang beriman, berilmu, dan berkemajuan," demikian disampaikan dalam penutup laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sambas.
Dengan disepakatinya Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, berbagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan Banggar maupun delapan fraksi diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah, sehingga anggaran yang telah disusun tidak hanya menjadi dokumen perencanaan keuangan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui pembangunan yang merata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas. (Nop)






Komentar
Masuk dengan akun member Weblu untuk menulis komentar.