





Keterangan Foto: WALHI Kalimantan Barat secara resmi melayangkan laporan dan pengaduan dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada areal konsesi 11 perusahaan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat, disertai hasil investigasi dan pemantauan lapangan tahun 2026.



MajalahMataBorneoNews.com, Pontianak –
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat (WKB) mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di areal konsesi perusahaan perkebunan sawit dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan Barat. WALHI juga meminta pemerintah mengevaluasi hingga mencabut izin perusahaan yang terbukti lalai dalam menjaga areal konsesinya.
Desakan tersebut disampaikan menyusul hasil pemantauan lapangan terhadap lima perusahaan yang terbakar di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan fakta lapangan secara faktual serta membuktikan bahwasanya perusahaan abai dan lalai dalam menjaga tata kelola usaha mereka.
Hasil investigasi dan verifikasi lapangan yang dilakukan WKB menemukan fakta bahwa seluruh titik panas yang berada di konsesi perusahaan terbukti terbakar dan berada di dalam areal konsesi, termasuk di dalam kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) serta Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV) yang menjadi habitat penting satwa dilindungi seperti orangutan (Pongo pygmaeus).
Dalam menghitung luas kebakaran, WKB menggunakan Peta Analisis Citra Temporal Perubahan Tutupan Hutan dan Lahan pada Citra Sentinel C2 10m/px skala 1:10.000 dengan periode citra yang digunakan 1 Agustus hingga 12 September 2026.
Adapun lima perusahaan yang dipantau WKB meliputi:
WALHI menilai kejahatan ekologis yang mengakibatkan dampak begitu hebat tidak bisa dianggap sepele tanpa adanya penegakan hukum dan sanksi tegas. Aparat penegak hukum juga diminta berani menyeret aktor intelektual yang berada di balik karhutla.
Atas dasar itu, WALHI Kalimantan Barat secara resmi melayangkan laporan dan pengaduan tindak pidana karhutla ke Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat.
Langkah hukum ini ditempuh menyusul masifnya kejahatan ekologis di atas konsesi perkebunan sawit dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang kembali melumpuhkan ruang hidup rakyat sepanjang tahun 2026.
Berdasarkan hasil kajian spasial dan investigasi lapangan yang dilakukan tim WKB pada Oktober 2026, karhutla yang membakar puluhan ribu hektare kawasan gambut lindung, gambut budidaya, hingga zona konservasi merupakan akibat langsung dari kelalaian terstruktur, ketiadaan infrastruktur mitigasi dan pembiaran sistemik oleh korporasi.
Secara keseluruhan, terdapat 11 perusahaan perkebunan sawit dan PBPH HT yang dilaporkan. Rinciannya, lima perusahaan berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan enam perusahaan berdasarkan analisis spasial Peta Analisis Citra Temporal Perubahan Tutupan Hutan dan Lahan pada Citra Sentinel C2 10m/px skala 1:10.000.
WALHI: Negara dan Pemerintah Terlampau Abai
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat, Sri Hartini, menegaskan bahwa kewajiban pemegang izin untuk menjaga fungsi hidrologis gambut dan mengendalikan api di area kerja mereka selama ini hanya dianggap sebagai formalitas di atas kertas.
"Negara dan pemerintah selama ini terlampau abai dan tidak becus menertibkan pemegang izin. Ketika ekosistem gambut dikeringkan secara paksa lewat pembuatan kanal tanpa pemeliharaan sekat air, dan api membakar berulang kali di konsesi yang sama, itu adalah bentuk kejahatan terencana yang dilindungi oleh rantai impunitas," tegas Sri Hartini.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, mengungkapkan bahwa temuan lapangan mematahkan seluruh alibi korporasi yang kerap menyalahkan masyarakat atau mengklaim api berasal dari luar konsesi.
"Selama pemantauan, kami menemukan fakta bahwasannya perusahaan telah abai dan lalai dalam menjaga tata kelola areal konsesi mereka, dan perusahaan tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi ancaman El Nino. Selain itu, konstitusi juga sudah memandatkan kepada seluruh pemegang izin konsesi bahwasannya pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di areal kerjanya," ungkap Indra Syahnanda.
Selain itu, kerusakan ekosistem gambut yang terjadi pada areal konsesi perusahaan yang dipantau menjadi satu persoalan yang memicu karhutla. Dalam hal ini, pemerintah harus segera mendesak pemilik konsesi untuk melakukan pemulihan gambut pada areal konsesi mereka supaya kebakaran berulang tidak terjadi.
Sebelas Perusahaan Masuk dalam Daftar Pengaduan
Dalam dokumen lampiran daftar perusahaan yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan pada areal konsesi di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026, terdapat 11 perusahaan yang dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan status verifikasi.
Kelompok A merupakan perusahaan yang telah terverifikasi lapangan sebanyak lima perusahaan. Sementara Kelompok B merupakan indikasi berbasis citra satelit yang belum diverifikasi lapangan sebanyak enam perusahaan.
Kelompok A – Terverifikasi Lapangan
Lima perusahaan yang masuk dalam kelompok terverifikasi lapangan berdasarkan pemantauan 11–17 Oktober 2026, yakni:
Kelompok B – Indikasi Berbasis Citra Satelit (Belum Diverifikasi Lapangan)
Enam perusahaan lainnya masuk dalam kelompok indikasi berbasis citra satelit yang masih memerlukan verifikasi lapangan. Perusahaan tersebut meliputi:
Dalam dokumen tersebut, enam perusahaan pada Kelompok B masih memerlukan verifikasi lapangan. Dengan demikian, data luas indikatif terbakar pada kelompok ini masih berdasarkan indikasi citra satelit dan belum diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan.
WALHI Ungkap Indikasi Pelanggaran Hukum
Sementara itu, perusahaan-perusahaan tersebut diduga melakukan pelanggaran hukum. WKB menekankan bahwa keberulangan karhutla dari tahun ke tahun di konsesi yang sama menunjukkan adanya rantai impunitas dan pembiaran sistemik.
Korporasi-korporasi tersebut diduga kuat telah melanggar sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya:
Tiga Tuntutan WALHI Kalimantan Barat
Sehubungan dengan temuan tersebut, WALHI Kalimantan Barat menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.
Pertama, Ditreskrimsus Polda Kalbar diminta melakukan penyelidikan dan penyidikan secara transparan, menerapkan prinsip hukum strict liability (pertanggungjawaban mutlak), serta menindak tegas korporasi beserta pimpinan pengambil keputusan, bukan hanya pelaku di tingkat lapangan.
Kedua, Kementerian Lingkungan Hidup diminta memeriksa tingkat kerusakan lingkungan serta memastikan penegakan hukum pemulihan fungsi ekologis gambut dan tata air dibebankan sepenuhnya kepada korporasi, bukan kepada negara atau masyarakat.
Ketiga, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diminta mengevaluasi, meninjau dan menjatuhkan sanksi administratif hingga pencabutan izin HGU terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan dan hutan tanaman yang terbukti lalai membiarkan lahannya terbakar berulang kali.
WALHI Kalimantan Barat menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap dugaan karhutla di areal konsesi perusahaan harus dilakukan secara serius dan transparan. Pemulihan ekosistem gambut, perlindungan kawasan konservasi, serta pertanggungjawaban korporasi menjadi bagian penting agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang di Kalimantan Barat. (Nop)






Komentar
Masuk dengan akun member Weblu untuk menulis komentar.