KMKS Usulkan DPRD Kabupaten Sambas Dibubarkan, Dinilai Sudah Kehilangan Fungsi
Majalahmataborneonews.com, Sambas-
Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) mengusulkan untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, usulan tersebut timbul karna ketidakpuasan KMKS terhadap kinerja DPRD Kabupaten Sambas yang saat ini tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas daerah. KMKS menilai DPRD sudah kehilangan fungsi sebagai lembaga pengawasan dan kini hanya menjadi simbol kosong yang membebani anggaran tanpa kontribusi nyata bagi masyarakat.
DPRD Sambas hari ini hanya menjadi pelengkap struktur pemerintahan yang tidak terasa fungsinya. Mereka gagal total menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan APBD, padahal itu adalah tugas konstitusional mereka sebagai wakil rakyat.
Azwar abu bakar, selaku kabid internal KMKS menyampaikan “Usulan pembubaran DPRD Kabupaten Sambas yang kami ajukan bukan sekadar bentuk protes, melainkan cerminan nyata dari ketidakberdayaan lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai pengawas pemerintahan daerah. Ketika DPRD gagal total dalam mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka keberadaannya patut dipertanyakan, ucapnya.
seperti yang tercantum dalam “UU no 23 tahun 2014” yang menyebutkan bahwa DPRD kabupaten memiliki fungsi pengawasan, fungsi pengawasan ini mencakup pengawasan terhadap perda(peraturan daerah) dan APBD.
maka dari itu DPRD yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Namun, kenyataannya, lembaga ini justru menjadi simbol kosong yang membebani anggaran tanpa memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, tegasnya
Kami, KMKS, melihat bahwa pembubaran DPRD Kabupaten Sambas adalah langkah awal yang tepat untuk mengevaluasi dan mereformasi sistem legislatif daerah. Ini bukan sekadar tentang membubarkan sebuah lembaga, tetapi tentang membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya mewakili suara rakyat, lanjutnya.
Kami menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah ini demi terciptanya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan benar-benar berpihak kepada rakyat.” tutupnya. (*)
