Indonesia Paparkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencakup lebih dari 98% penduduk di Sidang CPD ke-58 PBB
Majalahmataborneonews.com, New York, (9 April 2025) – Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencakup 98,67% penduduk Indonesia. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.
Pencapaian ini disampaikan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka mewakili Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN dalam Expert Panel III bertema “Ensuring Healthy Lives and Promoting Well-being for All at All Ages” pada Sidang *Commission on Population and Development (CPD) sesi ke-58 yang berlangsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat tanggal 7-11 April 2025.
Dalam intervensinya, beliau menegaskan bahwa menjamin cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC) bagi 283,8 juta penduduk Indonesia merupakan prioritas utama Pemerintah Indonesia.
“Saat ini, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencakup lebih dari 98% penduduk. Pemerintah menargetkan cakupan sebesar 99% dalam empat tahun ke depan,” papar Wamen Isyana.
Program JKN bukan hanya memberikan akses terhadap layanan kesehatan, namun juga menjamin kualitas layanan tanpa membebani secara finansial. Hingga kini, program ini telah berhasil menurunkan pengeluaran langsung (out-of-pocket) masyarakat menjadi 27,5% dari total pengeluaran kesehatan, serta menurunkan angka pengeluaran kesehatan katastropik secara signifikan.
Pemanfaatan layanan kesehatan termasuk layanan kesehatan ibu juga meningkat. “Perempuan kini lebih mungkin untuk melakukan kunjungan antenatal, mendapatkan layanan dari tenaga kesehatan terampil, dan melakukan persalinan di fasilitas kesehatan,” tambahnya.
Wamen Isyana juga menyampaikan bahwa terdapat tiga kunci utama keberhasilan sistem JKN di Indonesia, yaitu penataan ulang sistem kesehatan dengan investasi yang memadai, dengan menempatkan layanan kesehatan primer sebagai prioritas kebijakan nasional; Kemitraan lintas sektor melalui pendekatan pentahelix, yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan media untuk mendorong inovasi dan solusi.
“penyusunan kebijakan dilakukan berbasis data, yang didukung oleh pengumpulan data, riset, pemantauan, dan evaluasi yang ketat, sehingga intervensi yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat,” ujar Wamen Isyana.
Dalam panel tersebut, Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN melaksanakan program pembangunan manusia yang komprehensif berbasis pendekatan siklus hidup manusia, melalui lima program unggulan. Kelima inisiatif ini dirancang untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh tahapan kehidupan manusia.
“Program unggulan Kemendukbangga/BKKBN diantaranya GENTING yaitu Gerakan Pencegahan Stunting melalui pendekatan pentahelix, TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak), GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), LANSIA BERDAYA yaitu Program pemberdayaan lanjut usia, serta Supper App “Keluarga Indonesia” sebuah aplikasi digital terpadu untuk memperkuat ketahanan keluarga,” ujarnya.
Sebagai penutup, Wakil Menteri mengajak seluruh negara anggota PBB untuk bersama-sama memperkuat komitmennya dalam mencapai cakupan kesehatan semesta, guna mewujudkan keadilan kesehatan bagi semua orang, di semua usia, sepanjang siklus kehidupan.
Pada kesempatan yang sama, Wamen Isyana bersama delegasi juga melakukan pertemuan bilateral di hari yang sama dengan Negara Fiji dan Filipina. Ini sebagai penguatan kerjasama internasional khususnya Kerjasama Selatan-selatan, ia juga melakukan pertemuan bilateral lanjutan dengan Lenora Salusalu Qereqeretabua – Assistant Minister for Foreign Affairs and Deputy Parliamantary Speaker negara Fiji. Dalam pertemuan yang dilakukan di sela sidang CPD-58 tersebut,
Wamen Isyana menyampaikan praktik baik program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana di Indonesia, termasuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto Makan Gizi Gratis (MBG), Sekolah Gratis dan Sekolah Garuda, termasuk Center of Excellence Pelatihan Internasional di Kemendukbangga/BKKBN yang telah berkontribusi pada peningkatan kesehatan reproduksi dan pembangunan kependudukan di lebih dari 45 negara. Dari pertemuan ini kedua pihak mempunyai kesamaan keinginan untuk peningkatan kerjasama yang saling menguntungkan.
Selain itu, pertemuan ini juga membahas terkait perawatan lansia. Jumlah penduduk lansia Indonesia sudah diatas 10 persen dan diproyeksikan menjadi 19.6 persen di tahun 2045. Dengan pertemuan ini kedua pihak berharap dapat meningkatkan kerjasama yang lebih kuat di masa datang.
Sedangkan Komisi Pembangunan Kependudukan — Commission on Population Development (CPD) Filipina sudah memiliki kerjasama yang telah lama terjalin dengan Pemerintah Indonesia. Dalam rangka melanjutkan kerjasama yang akan berakhir di Juni 2025 ini, Wamen Isyana melakukan pertemuan bilateral dengan Dr. Lisa Grace S. Bersales, Wakil Sekretaris Bidang Kependudukan dan Pembangunan (POPDEV) Filipina, sekaligus Direktur Eksekutif CPD Filipina.
Kerjasama yang telah terjalin sejak tahun 2019 dalam lingkup pertukaran pengetahuan dan praktik baik, lokakarya, pengembangan kapasitas dan bantuan teknis telah memberikan manfaat yang positif bagi kedua negara. Keduanya sepakat untuk melanjutkan MoU yang sebentar lagi habis masa berlakunya. (MB)
Penulis: Tim Delegasi Indonesia
Editor :
Rilis : Kamis, 10 April 2025
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI PUBLIK
Media Center Kemendukbangga/BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Instagram: kemendukbangga_bkkbn
Facebook: BKKBN
Twitter/X: @kemendukbangga
TikTok: kemendukbangga_bkkbn
Snack Video: kemendukbangga_bkkbn
YouTube: kemendukbangga_bkkbn
www.kemendukbangga.go.id
Tentang Kemendukbangga/BKKBN
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Kemendukbangga/BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
