BI dan Pemprov Kalbar Lakukan Langkah Preventif Kendalikan Inflasi Jelang Natal & Tahun Baru
Majalahmataborneonews.com, Pontianak – Guna mengendalikan inflasi daerah di wilayah Kalimantan Barat, Pemprov Kalbar bersama Bank Indonesia menyelenggarakan, High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalbar Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Jelang Akhir Tahun 2024. Kegiatan berlangsung di Aula Kriangbandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalbar, Selasa (17/12/2024) yang dipimpin langsung Pj. Gubernur Kalbar, dr. H. Harisson, M.Kes., dan sejumlah Bupati dan Walikota serta Kepala OPD di lingkup kabupaten dan kota serta stakeholder terkait.
Pertemuan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi High Level Meeting penghujung Tahun 2024 jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 1 Januari 2025 pada hari ini sebagai media koordinasi dan sinergi langkah-langkah TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota mewujudkan Strategi 4 K (Kestabilan Harga, Kelancaran Distribusi, Ketersediaan Pasokan dan Komunikasi Efektif) menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) dan Hari Besar lainnya yang bergerak dinamis mengikuti pola pergerakan/aktivitas masyarakat Kalimantan Barat.
“Jadi, hari ini kita menggelar HLM terhadap pengendalian inflasi di akhir tahun 2024, dimana menjelang akhir tahun kita harus lebih waspada dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru kemudian Januari sudah Imlek dan pertengah Februari sudah Cap Go Meh. Inilah yang harus kita antisipasi dengan baik harga-harga kebutuhan bahan pokok tidak melonjak,” kata Pj Gubernur Harisson usai memimpin HLM.
Pj Gubernur kembali mengingatkan berdasarkan dari hasil rapat inflasi nasional bahwa ada beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan harga seperti daging ayam ras, cabai merah, dan bawang merah.
“Untuk mengantisipasi beberapa hal tersebut kita akan melaksanakan langkah-langkah preventif agar harga-harga bahan pokok tersebut tidak terus merangkak naik dan ini menjadi perhatian kita bersama menyangkut Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kalbar yang menempati posisi kedua tertinggi nasional,” ujar Harisson.
Harisson juga menekankan beberapa langkah yang akan dilakukan dalam menekan harga bahan pokok, salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan beberapa daerah yang menjadi rantai pasokan bahan pangan.
“Kita pastikan nanti akan melakukan kerjasama dengan daerah yang menjadi penyuplai bahan pokok seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk memenuhi pasokan kebutuhan masyarakat sehingga harga bisa turun,” timpalnya.
Selain itu, menurut orang nomor satu di Kalbar tersebut, beberapa persoalan yang harus juga diantisipasi terhadap beredarnya daging beku secara ilegal. Ia menilai, jika hal ini tidak diatur secara baik maka akan merugikan peternak.
“Jadi tadi kita sudah bahas juga bersama dari pihak Polda dan Kodam XII Tanjungpura, bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap beredarnya daging beku ilegal agar tidak mudah begitu saja bisa masuk ke Kalbar dimana ini akan merugikan peternak kita,” pungkasnya.(rfa/nzr)
