Pj. Gubernur Harisson Paparkan Manfaat Pajak Kepada Generasi Muda

Majalahmataborneonews.com, Pontianak- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia menggelar kegiatan Pajak Bertutur secara serentak se- Indonesia. Pajak Bertutur merupakan upaya mengkampanyekan program Inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan terkhusus untuk generasi muda Indonesia.

Pajak Bertutur 2024 secara resmi dibuka oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., yang ditandai dengan pemukulan Gong bersama Sahli, Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak RI Yon Arsal, dan juga Rektor Universitas Tanjungpura, Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., dengan disaksikan jajaran perwakilan Forkopimda Kalbar serta para tamu undangan lainnya bertempat di Gedung Pontianak Convention Center (PCC), Rabu (7/8/2024).

Kegiatan pajak bertutur kali ini melibatkan lebih dari 23 ribu siswa dengan tema ‘Lampaui Batas, Bangkit untuk Indonesia Emas’. Program ini melibatkan pegawai DJP yang memberikan edukasi kepada siswa dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Kalbar Harisson menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, yang telah memilih Kota Pontianak Provinsi Kalbar sebagai penyelenggara puncak acara Pajak Bertutur Tahun 2024.

Dirinya menerangkan bahwa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada Tahun 2045. Pada periode Tahun 2020 sampai dengan 2045 nanti, diperkirakan Indonesia akan memiliki jumlah penduduk usia produktif sebesar 70%. Usia produktif itu adalah mereka yang berusia rentang dari 15 sampai dengan 64 tahun. Sisanya sebesar 30%, merupakan kelompok penduduk tidak produktif, baik yang berusia kurang dari 14 tahun maupun yang di atas 65 tahun.

“Nah, adik – adik mahasiswa dan juga anak-anakku yang saat ini duduk di bangku SMP dan SMA, adalah generasi muda yang lahir di rentang Tahun 1997 sampai dengan 2012. Kalian lebih dikenal dengan Generasi Z atau Gen Z. Adik-adik mahasiswa yang lahir di Tahun 2005, pada Tahun 2045 nanti akan berusia 40 tahun dan yang lahir di Tahun 2009, pada Tahun 2045 akan berusia 36 tahun. Artinya, kalian semua adalah Generasi Emas Indonesia yang akan menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia pada 2025 – 2045, yaitu 21 atau 20 tahun lagi dari hari ini. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia mencanangkan Visi besar untuk menjadi negara maju dengan ekonomi kuat dan masyarakat sejahtera di Tahun 2045. Pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia itulah kita ingin mencapai Indonesia Emas, di mana kita tidak hanya membangun kekuatan ekonomi dan infrastruktur, akan tetapi juga kualitas Sumber Daya Manusianya”, ungkap Pj. Gubernur Harisson.

Lanjutnya, dirinya menilai bahwa salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia adalah peningkatan kualitas pendidikan antara lain dengan pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Pemerintah telah mengalokasikan 20% APBN guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Siswa Sekolah Negeri tidak perlu membayar SPP dan juga ada dana BOS yang dialokasikan ke sekolah – sekolah untuk dirasakan manfaatnya tidak hanya bagi siswa akan tetapi juga bagi guru – guru.

“Selanjutnya, bagaimana membangun infrastruktur pendidikan yang baik agar tercapai tujuan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Iya, dengan membayar pajak. Pajak pusat yang dikumpulkan merupakan pendapatan negara yang terdapat dalam APBN, yang nantinya akan dialokasikan ke daerah, termasuk Provinsi Kalimantan Barat, melalui Transfer ke Daerah”, terang Harisson.

Ia juga mengajak kepada Gen Z atau i-Generation, generasi melek internet dinilai kurang memiliki kesadaran dan bahkan dianggap kurang peduli terhadap kewajiban sosial, termasuk kewajiban pajak.

“Padahal, kalian adalah generasi yang sebenarnya memiliki peran penting dalam memastikan sistem perpajakan yang berkelanjutan Sebagai generasi melek internet, pasti pernah membaca atau melihat postingan tentang mitos pajak yang berkembang di tengah masyarakat. Apa saja?”, tanya nya kepada peserta.

Harisson pun berusaha meluruskan beberapa stigma negatif yang saat ini beredar di masyarakat terkait pemanfaatan pajak dari masyarakat.

“Katanya Pajak hanya untuk orang kaya. Faktanya, tukang pentol kuah yang keliling dengan kendaraan roda duanya juga harus membayar pajak kendaraan bermotor. Kalian belanja di marketplace hijau, biru atau orange, itu juga bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 11%. Semua warga punya kewajiban membayar pajak. Kemudian, Pajak memberatkan masyarakat. Pertanyaan saya, sekolah gratis, duplikasi Jembatan Kapuas 1 dan Kapuas Landak, itu dibangun dengan uang siapa? Uang negara. Darimana sumber pendapatan terbesar negara? Dari pajak. Apakah kemudian memberatkan masyarakat? Justru saat belum ada duplikasi jembatan, masyarakat Pontianak Timur dan Utara terbebani dengan kemacetan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang”, timpal Harisson.

Ia juga menyampaikan kutipan dari sebuah film asing (Cold Case Season) yang mana pada salah satu adegan, ada kalimat dari seorang warga yang berkata kepada polisi yang sedang bertugas, “My tax pays your sallary.” Artinya, “pajak yang saya bayar adalah untuk menggaji para pelayan publik”.

“Itulah sebabnya, pajak yang dibayar oleh kalian saat berbelanja di toko online, yang dibayar juga oleh orang tua kalian dan juga seluruh masyarakat, termasuk saya, itu semua yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia”, jelasnya.

Harisson juga menurunkan kepada para generasi mudanyang hadir agar tidak gagal paham. Yang mana pajak terbagi menjadi 2, yaitu Pajak Nasional dan Pajak Daerah.

“Apa saja yang dimaksud dengan Pajak Nasional? Contohnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan bea materai. Pajak Nasional ini dikelola langsung oleh pemerintah pusat (negara). Semua aspek terkait pajak ini, mulai dari pengumpulan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu yang bekerja di Dirjen Pajak ini, dan kemudian penggunaannya berada di bawah wewenang pemerintah pusat. Tujuannya jelas, digunakan untuk kepentingan nasional secara luas yang mencakup pembangunan infrastruktur, pelayanan dan fasilitas publik yang bahkan sudah memperhatikan kebutuhan teman-teman disabilitas. Semua itu bisa kalian lihat di trotoar sepanjang Jalan Ahmad Yani yang sudah terpasang guiding block yang berwarna kuning”, tuturnya.

Kemudian terkait Pajak Daerah ia menyebutkan bahwa Pajak daerah ini dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Yang mana Pendapatan Pajak Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan lokal daerah. Adapun tujuan pemungutan Pajak Daerah ini untuk mendukung kebutuhan daerah, seperti peningkatan layanan publik, infrastruktur lokal seperti perbaikan jalan-jalan gang, ataupun program – program khusus daerah.

“Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat di daerah contohnya, pajak kendaraan bermotor dan Pajak Air Permukaan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi. Lalu ada Pajak Restoran atau Kafe, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan juga Pajak Kost – Kostan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Jadi jelas ya, bila kalian membayar pajak kendaraan bermotor itu artinya kalian telah berpartisipasi mendukung pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat,” imbuhnya.

Kemudian dirinya mengungkapkan, pada akhir Juli lalu, Pemerintah Provinsi beserta DPRD telah menetapkan Perda tentang RPJPD 2025 -2045. Kami berharap Visi untuk menjadikan Kalimantan Barat maju adalah guna mencapai peningkatan pendapatan per kapita yang setara dengan negara maju pada 2045 mendatang.

Ia juga berharap Kalimantan Barat dapat menjadi bagian yang akan membawa Bangsa Indonesia menuju puncak kejayaan yang memiliki standar hidup tinggi dan ekonomi yang inklusif secara berkelanjutan.

“Dengan begitu, kita dapat bersama – sama membangun Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan, sehingga dapat membangun ekonomi berkelanjutan yang menciptakan pembangunan secara merata di berbagai daerah. Terima kasih atas penyelenggaraan Pajak Bertutur Nasional Tahun 2024 di Kalimantan Barat. “Mari Kita Lampau Batas, Bangkit Bersama untuk Indonesia Emas,” timpalnya.(Rifa/Sri)