Sambas

FHTP Sampaikan Aspirasi ke DPRD Sambas

Majalahmataborneonews.com, Sambas-

Forum Honorer Tenaga Kependidikan (FHTP) Kabupaten Sambas, menyampaikan aspirasi ke DPRD Kabupaten Sambas, Jumat (8/9/2023).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut berjumlah puluhan orang, didominasi guru honorer dan perwakilan tenaga operator sekolah, termasuk para honorer yang pernah mencapai passing grade 1, mengadukan nasib mereka sebagai tenaga honorer tenaga kependidikan ke wakil rakyat kabupaten sambas.

Para anggota FHTP diterima langsung Ketua Komisi I Lerry Kurniawan Figo dan Ketua Komisi IV Anwari, bersama Hj Idaliati dan Muhammad Farli. Dari Organisasi Perangkat Daerah, hadir Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, Kepala Bagian Organisasi Setda Kab Sambas, dan Perwakilan Badan Kepegawaian Pengembangan SDM Aparatur Daerah Kabupaten Sambas.

Para pemohon hearing menyampaikan beberapa point aspirasi yang pada intinya meminta perhatian pemerintah dan pemerintah daerah terhadap status dan dukungan kesejahteraan bagi mereka. “Kami telah menerima kedatangan dari Forum Honorer Tenaga Kependidikan, yang terdiri para guru honorer maupun tenaga operator. Pada prinsipnya mereka meminta komitmen dan perhatian para pemangku kepentingan, baik daerah dan pusat tentang kepastian status serta hak-hak,” ujar Lerry Kurniawan Figo.

Ketua Komisi I yang membidangi Pemerintahan dan Hukum itu menyampaikan apresiasinya atas kedatangan rombongan FHTP Kabupaten Sambas itu. Kata dia, apa yang telah dilakukan kawan-kawan forum sebagai bentuk upaya memperjuangkan perhatian pemerintah kepada mereka.

“Kami selaku wakil rakyat, sangat berterima kasih kepada teman-teman forum ini, maupun semua pihak yang senasib dengan forum honorer tenaga kependidikan. Terutama karena telah memberikan sumbangsih yang besar terhadap dunia pendidikan kita, walau dengan keterbatasan dukungan dan perhatian dari pemerintah maupun pemerintah daerah, tetapi tetap berbuat yang terbaik dengan pengabdian yang cukup lama, ini yang harus menjadi perhatian bersama,” tutur Lerry Kurniawan figo.

Ketua Komisi IV, Anwari menyebutkan, sudah seharusnya, ada perhatian lebih pemerintah kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih nyata pada pembangunan negeri ini, termasuk para guru honorer yang sudah lama mengabdi dan mencukupi kebutuhan kegiatan belajar mengajar di pelosok terpencil yang terkadang sulit terjangkau.

“Dari pertemuan dengan forum honorer tenaga kependidikan, semakin jelas, bahwa fungsi data yang valid dan terverifikasi sangat penting. Agar pemetaan masalah, pemetaan keperluan sebenarnya tenaga guru kita dan lain sebagainya, benar-benar bisa memetakan jalan keluar atau solusi terbaik bagi masalah yang dihadapi teman-teman honorer dimaksud,” jelas Anwari.

Karenanya, Anwari mengajak semua pihak terutama unit kerja terkait, dapat menghadirkan atau menyajikan data dengan baik dan valid, bisa dengan pembaharuan data DAPODIK yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

“Teman-teman honorer tenaga kependidikan, telah memberikan sumbangsih yang terbaik. Insyaa Allah, rapat dengar pendapat ini, menjadi ikhtiar kita bersama, DPRD dengan tugas fungsinya, akan memberikan pengawalan yang terbaik dengan kondisi ini, bagaimana nantinya pihak pemda juga mengambil langkah strategis guna menyikapi jalan keluar atas permasalahan yang diadukan forum honorer ke DPRD ini,” tutur Anwari.

Muhammad Farli, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas, juga mengungkapkan hal senada dengan para ketua Komisi DPRD Kabupaten Sambas. Sebut dia, bagaimana pemerintah dan pemerintah daerah lebih peka lagi atas sumbangsih yang telah diberikan tenaga honorer melalui lamanya pengabdian mereka.

“Sektor pendidikan ini adalah pelayanan dasar, kedepannya, pemerintah dan pemerintah daerah kita harapkan membuka peluang penerimaan bagi para honorer ini agar mendapat prioritas menjadi ASN, mereka juga sudah lama mengabdi, bahkan didaerah terpencil pun ada. Ini sebenarnya, bagaimana komitmen para pemangku kepentingan yang ada,” sebut Muhammad Farli.

Hj Idaliati, Anggota Komisi IV yang juga Ketua BK DPRD Kabupaten Sambas, mengatakan permasalahan kondisi honorer daerah ini secara umum, ada baiknya terus digaungkan sampai ke kementerian terkait maupun kementerian keuangan RI.

“Kami pernah mendapatkan masukan dari kementerian teknis, dalam hal ini kementerian PAN RB, mereka menyarankan, selain permasalahan yang ada disampaikan ke mereka, kondisi yang ada sebaiknya juga dikemukakan ke Kementerian Keuangan, karena mereka yang nantinya eksekutor anggaran. Sehingga ini penting menjadi perhatian kita bersama,” ujar Hj Idaliati menyikapi terbatasnya anggaran daerah guna mengakomodir penerimaan ASN Baru maupun pembiayaan lain terkait dukungan kesejahteraan bagi para tenaga honorer.

Hj Idaliati senada dengan Dewan yang lain, untuk pentingnya tambahan perhatian pemerintah maupun pemerintah daerah terhadap tenaga honorer yang sudah lama mengabdi dengan pemberian insentif dan atau tambahan insentif dari insentif yang ada. Termasuk memberikan jaminan kesehatan, tentunya tetap dengan memperhatikan kemampuan keuangan yang ada dan aturan yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *