Sambas

DPRD Sambas Kunker ke Komisi Informasi Provinsi Kalbar

Majalahmataborneonews.com, Sambas-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas melakukan kunjungan kerja ke Komisi Informasi
Provinsi Kalimantan Barat. Selasa (22/8/2023).

Kunjungan itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Abu Bakar dan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinan serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas.

Rombongan Wakil Rakyat dan PPID Pembantu Setwan Kabupaten Sambas disambut langsung oleh Ketua Komisi Informasi Kalbar, Lufti Faurusal Hasan, Wakil Ketua Marhasak Reinardo Sinaga, Koordinator Bidang ASE, Padmi Januarni Chendramidi dan Koordinator Bidang KHAL Sabinus Matius Melano.

Ketua DPRD Sambas Abu Bakar mengatakan, kedatangan Tim PPID dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sambas itu ke KI Kalbar dalam rangka memperkuat dan memantapkan kelembagaan PPID Pembantu di DPRD Kabupaten Sambas.

Hal itu juga bertujuan untuk menegaskan komitmen dan dukungan DPRD terhadap iklim keterbukaan informasi publik.

“Alhamdulillah, dengan SDM dan struktur baru di sekretariat DPRD Sambas, mendorong Kinerja PPID yang merupakan corong keterbukaan informasi dalam melaksanakan good governance, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel. Ini kita harapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sambas Ferdinan Syolihin menambahkan, dalam mewujudkan pemerintah yang terbuka, bukan hanya membutuhkan perubahan karakter, mentalitas dan pola pikir dikalangan birokrasi pemerintah dan badan publik.

Menurut dia, hal itu juga diperlukan adanya kemauan untuk mereformasi sistem dan pola kerja.

“Kita bersyukur, pengelolaan informasi dan dokumentasi di jajaran kita, sudah menunjukkan kearah yang lebih baik, dan memang masih banyak lagi yang bisa untuk semakin ditingkatkan,” tuturnya.

Ferdinan Syolihin menjelaskan, pemda juga sangat berkeinginan dan mendorong terus bagaimana implementasi dan kesadaran akan pentingnya sistem one data policy atau kebijakan satu data.

Dia meyakini, dengan komitmen yang tinggi, kebaikan dari program keterbukaan informasi membawa percepatan pada pencapaian tujuan pembangunan secara menyeluruh dan lebih bertanggung jawab.

“Dalam mewujudkan good governance, perlu adanya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Semoga penerapan dan semangat keterbukaan informasi, negeri kita semakin baik dalam segala hal kebaikan,” harap Ferdinan Syolihin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *