Sambas

Inspektorat Sambas Sosialisasi Anti Korupsi

Majalahmataborneonews.com, Sambas-
Inspektorat Kabupaten Sambas menggelar kegiatan sosialisasi yang bertajuk “sosialisasi anti korupsi dan penanganan pengaduan masyarakat kepada masyarakat di Kabupaten Sambas”. dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Sambas, Kamis (20/7/2023).

Turut hadir Kepala Inspektorat, Pemateri, Ormas dan LSM Kabupaten Sambas, Jurnalis Kabupaten Sambas serta para undangan yang lainnya.

Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten Sambas Budiman mengatakan, sosialisasi yang digelar itu merupakan amanah di dalam peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait masalah anti korupsi.

Dia menyampaikan, terkait penanganan korupsi di Indonesia masih jauh yang diharapkan yaitu dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada posisi urutan ke 34 dari 110 di dunia.

“Jadi, masyarakat perlu kesadaran tentang anti korupsi, inilah gunanya KPK memberikan pendidikan. Mereka akan fokus pada pendidikan anti korupsi untuk mencegah jangan sampai korupsi di negara kita ini merajalela,” ujarnya.

Budiman juga menyampaikan, sudah berbagai macam upaya yang dilakukan KPK, antara lain Monitoring Center for Prevention (MCP), Survei Pengendalian Integritas (SPI) dan itu mempunyai nilai tersendiri.

“Alhamdulillah, Kabupaten Sambas ini MCPnya cukup tinggi dengan ranking 3 ya, 93 persen hampir penuh, hampir memuaskan. Dan di SPI kita juga cukup tinggi ranking 6, itu menandakan korupsi kita sudah terkendali. Jadi, kalau dibandingkan ke daerah lain mungkin jauh ada yang 500 lebih rankingnya,” jelasnya.

Budiman merasa bersyukur, di Kabupaten Sambas upaya-upaya yang telah dilakukan sangat antusias terhadap MCP dan SPI, sehingga nilainya begitu tinggi dan naik secara drastis.

Dia mengajak, kepada semua element dan masyarakat untuk bersama-sama memberantas korupsi di Kabupaten Sambas.

“Perlu disosialisasikan, proses pengaduannya pun ada. Selama ini masyarakat kan mengadu hanya sepercik kertas. Padahal dalam aturan ini ada aturannya dalam pengaduan harus lengkap, identitas sipelapor juga harus jelas dan yang dilaporkan kasusnya juga harus jelas data dokumen yang kita perlukan pelanggaran apa saja yang dilanggarnya juga harus jelas sehingga mempermudah auditor saya dalam melakukan audit investigasi,” katanya.

Budiman mengaku, Inspektorat Kabupaten Sambas sudah banyak menerima pelimpahan dari Aparat Penegak Hukum (APH) terkait kasus korupsi.

“Kami memohon maaf kepada masyarakat kami perlu antri karena banyaknya kasus yang kami tangani berarti antri sedangkan auditor saya yang menangani hanya 3 orang, untuk menangani kasus yang banyaknya di Kabupaten Sambas ini,” ungkapnya.

Inspektur Pembantu Wilayah 1 Inspektorat Kabupaten Sambas Mashuri menyampaikan kegiatan sosialisasi yang digelar itu semoga masyarakat lebih memahami tentang anti korupsi.

“Sebanyak 5 macam materi yang disampaikan yakni tentang pengenalan tindak pidana korupsi, pengelolaan benturan kepentingan, mengenai MCP, inovasi dan pencegahan korupsi, penanganan pengaduan masyarakat,” jelasnya.

Sebelumnya, kata dia, kegiatan sosialisasi anti korupsi itu sasarannya adalah OPD. Mulai tahun 2023 sesuai amanah KPK dilakukan juga kepada masyarakat.

“Ada 3 sasaran yang sosialisasi anti korupsi oleh Inspektorat Kabupaten Sambas yaitu pertama untuk masyarakat. Kedua untuk Dinas dan Kepala Desa. Ketiga nanti untuk sasaran selanjutnya adalah Pimpinan dan Anggota Dewan,” pungkas Mashuri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *