Nasdem Landak Tegaskan Dukung Raperda Kelembagaan Adat, Namun Dengan Catatan !!

Majalahmataborneonews.com, Landak – Ketua DPD Partai Nasdem kabupaten Landak, Oktapius, SH, MH  didampingi  ketua Fraksi partai Nasdem DPRD Landak Minadinata, SH , dihadapan para wartawan dari berbagai media yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Online (IWO) Landak, Senin (24/05/2021), mengklarifikasi pemberitaan  diberbagai media yang menyatakan bahwa Partai Nasdem menolak Raperda Kelembagaan Adat menjadi Perda.

“Kami tegaskan di sini, bahwa partai Nasdem sangat mendukung Raperda kelembagaan adat menjadi Perda, dari awal Rancangan Perda ini digulirkan, Saya  terlibat aktif dalam pembahasannya dengan harapan  adanya penguatan bagi Kelembagaan Adat. Jadi tidak mungkinkan kami menolak, tetapi menerima dengan berbagai catatan yang tujuannya agar Raperda Kelembagaan Adat itu  semakin diterima oleh semua kalangan” ujar Oktapius politisi senior Nasdem yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Landak.

Minadinata selaku ketua fraksi partai Nasdem di DPRD Landak, menjelaskan bahwa aksi walk out yang mereka lakukan pada saat rapat paripurna penetapan Raperda Kelembagaan Adat menjadi Perda, bukan karena menolak. Tetapi merupakan aksi protes keberatan karena beberapa catatan penting yang jadi masukan mereka dalam Raperda Kelembagaan Adat tersebut tidak terakomodir, ketika dibacakan pada saat Paripurna menjadi Perda, pada hari Kamis (20/5/2021).

“Kami walk out bukan tidak setuju, tetapi karena Pandangan Fraksi-fraksi yang dibacakan pada saat Paripurna penetapan Perda Kelembagaan Adat tersebut tidak memuat catatan-catatan koreksi yang juga telah disetujui  oleh beberapa fraksi pada saat Bapemperda melaporkan hasil pembahasa kepada fraksi-fraksi” ujar Minadinata.

Dijelaskan oleh Minadita, beberapa catatan yang menjadi koreksi dari Raperda menjadi Perda, diantaranya, diuraian menimbang yang tujuannya adalah untuk membentuk Kelembagaan Adat.

“Hal ini seolah-olah menyatakan bahwa kelembagaan adat belum ada, padahal kelembagaan adat itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Kita juga tidak sepakat diketentuan umum yang menyarakana bahwa definisi Kelembagaan Adat itu sebagai organisasi masyarakat, itu yang kita tidak sepakati” ujar Minadinata

Ditambahkan oleh Oktapius, hal lain yang menjadi keberatan mereka dan menjadi catatan koreksi, adalah soal pemilihan Pengurus di Lemabaga  Adat yang seolah-olah sama dengan pemilihan Kepala Desa dimana ada pembentukan panitianya.

“Kami maunya pemilihan Timanggong, Pasirah Pamaraga lembaga-lembaga  adat itu, ya diserahkan kepada adat istiadat setempat. Karena belum tentu adat kebiasaan daerah itu sama, belum tentu adat kebiasaan orang Kandayan dan Belangin itu sama” ujar Oktapius

Selanjutnya Nasdem juga mengkritisi adanya Lembaga structural dan Fungsional di lembaga adat dalam Raperda.

“Lembaga adat itu tidak mengenal yang nama lembaga structural dan lembaga fungsional, hal-hal itu yang Nasdem kritisi, dengan maksud agar Raperda Lembaga adat ini dapat menjadi Perda Lembaga Adat yang menguatkan dan dapat terima oleh semua kalangan” ujar OKtapius.

“Jadi sekali lagi kami tegaskan fraksi Nasdem mendukung sepenuhnya Raperda Kelembagaan. Adapun aksi Walk out sebagai bentuk protes dalam dinamika politik, untuk diketahui juga oleh masyarakat Landak khususnya kami telah bersuara untuk perbaikan Perda, meskipun usulan kami ternyata tidak diakomodir” ujar ketua Fraksi Nasdem. (Sht)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *