Hanya Ada Alokasi Formasi Guru Agama Islam Penerimaan CPNS 2021, Pemuda Katolik Kalbar Sebut Kebijakan Gubernur Terkesan Diskriminatif

Majalahmataborneonews.com, Pontianak – Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Kalimantan barat layangkan surat terbuka memprotes kebijakan Pemda Provinsi Kalbar yang hanya mengalokasikan formasi Guru agama Islam, sementara formasi guru agama lain diserahkan ke Kemenag.

Berikut  siaran pers yang ditandatangani oleh ketua Maskendar, serta sekretaris Glorio Sanen, pada Senin (24/5/2021) :

Memperhatikan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan Gubernur Kalbar Sutarmidji melalui media massa dan media sosial, dimana Alokasi Formasi Guru Agama Islam 31, Katolik 0, Kristen 0, Hindu 0, Budha 0 dan Khonghucu 0, maka Pengurus Pemuda Katolik Komda Kalbar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Negara (Pemprov Kalbar) TIDAK HADIR dan ABAI terhadap pendidikan agama di SMA dan SMK di Kalbar, hal ini ditunjukkan dengan kebijakan tidak ada alokasi formasi untuk Guru Agama Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Khonghucu. Padahal pendidikan agama dibutuhkan untuk memperkuat karakter dan moral peserta didik.
  2. Ketiadaan alokasi formasi untuk Guru Agama Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Khonghucu mengabaikan hak siswa yang tercantum dalam UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas Pasal 12 ayat 1 huruf a yang secara tegas menyebutkan anak didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
  3. Formasi Calon ASN Tahun Anggaran 2021 Pemprov Kalbar terkait Guru Agama telah mengingkari realitas keberagaman umat beragama di Kalbar.
  4. Kalaupun Gubernur Kalbar menyebut bahwa formasi Guru Agama ada di Kementerian Agama, semakin menunjukkan watak asli kebijakan ini yang tidak berpihak kepada kebhinekaan dan tidak konsisten karena masih ada formasi Guru Agama tertentu di formasi di lingkungan Pemprov Kalbar.

Sementara itu di Kemenag ada untuk semua agama, tidak diskriminatif seperti formasi di lingkungan Pemprov Kalbar. Berkenaan dengan hal tersebut, Pengurus Pemuda Katolik Komda Kalbar:

  1. Menuntut Gubernur Kalbar untuk mengajukan kembali pengadaan Formasi Guru Agama Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Khonghucu untuk SMA dan SMK Tahun Anggaran 2021 dan tahun-tahun selanjutnya.
  2. Meminta Gubernur Kalbar untuk meminta maaf kepada umat beragama di Kalbar karena kebijakan yang diambil terkesan mengganggu kerukunan umat beragama di Kalbar

Sumber : Siaran Pers Pemuda Katolik Kalimantan Barat

Editor : Sahat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *