Jarot Pesimis Bakal Dilantik Rabu Mendatang

Majalahmataborneonews.com Sintang,
Pelantikan bupati dan wakil bupati Sintang terpilih Pilkada serentak 2020 masih menunggu surat keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Padahal, masa jabatan bupati dan wakil bupati Sintang periode 2015-2020 akan berakhir pada Rabu (17/2/2021) lusa.

Bupati Sintang, Jarot Winarno mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu SK pelantikan dirinya dari Kemendagri.

Dan ini terjadi bukan hanya dirinya saja tetapi seluruh Indonesia sedang menunggu jadi apa tidaknya pelantikan digelar hari Rabu lusa.

“Kami masih menunggu surat keputusan (SK) Kemendagri terkait pelantikan bupati dan wakil bupati Sintang terpilih. Mendagri akan bikin edaran, seijin presiden. Infonya sore atau malam ini kepastiannya semoga saja keluar sk-nya ya sehingga lusa sudah bisa pelantikan,” ujar pria berlatar belakang seorang dokter ini, pada Senin,(15/2/2021).

Hanya saja pria jangkung ini mengaku pesimis pelantikan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih pada pilkada 9 Desember 2020 lalu, bakal digelar secara serentak pada Rabu 17 Februari mendatang.

“Saya agak pesimis bisa serentak seluruh Indonesia hari rabu,” katanya singkat.

Catatan redaksi

Pelaksanan pilkada Sintang merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Penetapan pasangan calon terpilih tidak ada gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Rencana pelantikan Kepala Daerah Pemenang Pilkada Serentak tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2021. Semua kepala daerah terpilih akan dilantik, kecuali yang masih bersengketa. Mengingat tanggal tersebut adalah akhir masa jabatan kepala daerah yang dilantik pada 2016 lalu.

Namun tidak semua daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020 berjalan tanpa PHPU. Di beberapa daerah masih ada gugatan sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Adanya gugatan sengketa hasil pilkada ini menimbulkan kabar bahwa rencana pelantikan Kepala Daerah terpilih ditunda. Karena pelaksanaan pelantikan kepala daerah terpilih akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

Kabar penundaan pelantikan tersebut diperkuat dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), Nomor Nomor 121/540/OTDA tanggal 26 Januari 2021 perihal Persiapan Penugasan Penjabat Kepala Daerah. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa terdapat 132 Pasangan Calon Kepala Daerah yang telah mengajukan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi

Selanjutnya keluar lagi Surat Edaran Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 120/738/0TDA tanggal 3 Februari 2021 perihal Penugasan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Daerah. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah.

Apakah benar rencana pelantikan Kepala Daerah Pemenang Pilkada Serentak tahun 2020 akan ditunda, menunggu pengucapan putusan/ketetapan Mahkamah Konstitusi yang daerahnya mengajukan perkara? Atau pelantikan Kepala Daerah Pemenang Pilkada Serentak tahun 2020 tetap akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2021 bagi Kepala Daerah yang tidak ada gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ?. Semoga saja ada keputusan yang terbaik demi menjamin kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. (Sus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *