Menakar Kebijakan PSBB Pemerintah Hadapi Covid- 19

Disaat berbagai negara melakukan tindakan isolasi atau lock down, Jokowi  tidak mengambil tindakan itu. Tetapi lebih memilih tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2020, dengan Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret,  tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat  Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Adapun dasarnya hukumnya adalah UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pilihan PSBB, menurut Presiden dalam keterangan yang dibacakannya dan disiarkan media, didasarkan atas berbagai pertimbangan karena tak semua negara sama situasi dan kondisinya, baik dari segi luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskal dan lainnya.  Ditegaskan oleh Presiden, bahwa kesehatan masyarakat adalah yang utama, karena itu penyebaran Covid-19 harus dikendalikan serta mengobati pasien yang terpapar.

PSBB pun hanya diterapkan pada wilayah dengan kriteria tertentu saja seperti jumlah kasus atau kematian serta penyebarannya  cepat, dan harus diusulkan oleh pemerintah daerah ke kementerian kesehatan dan disetujui oleh Kemenkes agar PSBB dapat diterapkan diwilayah itu sehingga pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu daerah provinsi maupun kabupaten dan kota dapat diberlakukan.

Lockdown atau di Indonesia disebut sebagai Karantina Wilayah sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2018  mewajibkan negara untuk memenuhi semua kebutuhan sehari-hari  warga negara tanpa terkecuali selama masa karantina (Pasal 7-8). Dan warga tanpa terkecuali ikut serta dalam kekarantinaan kesehatan (Pasal 9). Dari sisi perekonomian pastinya memberatkan keuangan negara. India dan Italia adalah contoh buruk dari penerapan lockdown tersebut, kekacauan terjadi di tengah masyarakat, upaya penerapan physical distancing gagal.

Kegagalan India dan Italy menerapkan strategi lockdown, menjadi pelajaran berharga dari Pemerintahan Jokowi, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Strategi PSBB jelas meminimilasir berbagai potensi terburuk dari akibat karantina wilayah atau lockdown yang diterapkan serta merta dan serentak. Khususnya dari sisi ekonomi dan sosial, bayangkan Pemerintah  tiap hari harus memberi makan warga se-Indonesia, dan bayangkan seberapa lama warga mampu mematuhi terkarantina dirumah tanpa aktivitas produktif.  Sementara virus Covid-19 belum tahu entah kapan berakhirnya.

Strategi PSBB jelas tidak serta merta mengisolasi wilayah, tetapi berdasarkan permintaan kepala daerah dan persetujuan  Kemenkes serta pertimbangan Kepala pusat  Gugus tugus penanganan Covid-19. Dari sisi perekonomian dan aspek sosial  budaya dengan ragam kararestik geografis,  strategi ini,  bagi Penulis cukup baik untuk situasi terkini, tentunya dengan catatan bahwa kesadaran warga dalam hal Phisycal Distancing tinggi, serta pengawasan aparat yang ketat membubarkan kerumunan dan mengawasi  pergerakan ODP. Sehingga proses suatu daerah  menuju menjadi wilayah PSBB cukup rentang waktunya, bahkan dimungkinkan tidak  sama sekali. Sementara aktivitas warga tetap berjalan  meski dengan pembatasan dan perekonomian daerah tetap berjalan, tentunya dengan persentasenya juga agak menurun.

Pemerintahan Jokowi dengan strategi PSBB jelas terlihat mengutamakan masyarakat miskin dan yang rentan terhadap dampak virus Covid-19, melalui berbagai kebijakan yang telah disiapkan, berupa jaring pengaman sosial agar masyarakat lapisan bawah tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli. Serta kebijakan menjaga dunia usaha, khususnya usaha mikro, UMKM, agar tetap beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerjanya.

Program jaring pengaman sosial, berupa penambahan jumlah keluarga penerima PKH dari 9,2 juta menjadi 10 juta dan menaikkan besarannya hingga 25%, mulai efektif April ini. Demikian pula dengan Kartu Sembako jumlah penerima ditambah menjadi 20 juta penerima sebelumnya 15,2 juta penerima. Selanjutnya ada kartu Prakerja sebesar Rp.20 Triliun. Penggratisan tarif listrik 450VA dan potongan 50% tarif untuk 900VA berlaku 3 bulan (April-Juni). Untuk mengantisipasi kebutuhan pokok, Pemerintah juga mencadangkan Rp.25 Triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik.

Selanjutnya mengenai keringanan pembayaran kredit, bagi pekerja informal, seperti Ojek, sopir taksi, serta pelaku usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM), Nelayan penghasilan harian, dengan kredit di bawah Rp 10 Milyar. Aturan telah dibuat oleh OJK berlaku mulai April, dengan pengajuan cukup melalui email atau media komunilasi digital seperti Whatsapp.  Setidaknya ada Rp. 563, Triliun telah dianggarkan Pemerintah Pusat untuk hadapi serangan virus Corona, 158,2 T anggaran stimulus pada awalnya, selanjutnya ada penambahan dana Rp. 405, 1 Triliun untuk paket stimulus berikutnya, sebagaimana yang dilansir liputan6.com (31/03/2020).

Bagi penulis, strategi dan upaya yang dilakukan oleh Sang presiden yang tak keburu latah mengikuti jejak negara lain yang menglockdown dengan seketika, tetapi melalui tahapan yang terukur dan terencana, ada baiknya untuk saat ini,  guna menghindari kemungkinan dampak ekonomi dan sosial. Melalui PSBB dengan stimulus ekonomi mengutamakan  warga miskin, setidaknya memberi  ruang dan waktu bagi Pemerintah pusat maupun daerah untuk mempersiapkan strategi  lebih baik lagi dalam hal sumber daya  sebagai  upaya penanganan virus ini yang belum terprediksi kapan berakhirnya. Tentunya upaya physical distancing harus semakin ditingkatkan melalui pengawasan intens dari pemerintah dan aparat. (By : L. Sahat Tinambunan).

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *