Lokataru Menilai Indonesia Di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo Sempit Berekspresi

 

Majalahmataborneonews.com,Jakarta,- Lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum dan HAM Lokataru  lakukan penelitian menunjukkan ruang kebebasan sipil Indonesia semakin sempit di era pemerintahan Joko Widodo.

Deputi Direktur Bidang Riset Lokataru Foundation Mufti Makarim mengatakan berkah demokrasi seperti kebebasan berekspresi maupun kebebasan berserikat mulai menghilang. Padahal, kebebasan berekspresi dan berserikat merupakan salah satu esensi dasar dari demokrasi.
Penyempitan kebebasan sipil tersebut didasarkan pada empat isu, yaitu kekerasan di tanah Papua, demonstrasi mahasiswa bertajuk ‘reformasi dikorupsi’, kebebasan akademik dan aktivitas serikat buruh.

“Di empat itu, titik temunya sama. Ada upaya untuk membatasi ruang dari masyarakat sipil. Kalau kami lihat prosesnya dia bukan dari suatu yang tiba-tiba, tapi sesuatu yang berkaitan dengan isi kepala dari pemerintah dalam melihat sektor-sektor ini,” Ujar Mufti

 

Mufti menambahkan Dua hal dramatik ini (kebebasan berekspresi dan berserikat) menurut saya semakin hari justru semakin menurun kualitasnya. Gejala shrinking space itu benar terjadi di era Jokowi.

Mufti melanjutkan, apabila negara hari ini alergi dengan kebebasan berbicara atau berpendapat, maka pihaknya menduga bahwa negara ini memiliki cita-cita demokrasi yang ambigu. Dalam hal kebebasan akademik, Lokataru menemukan 57 kasus yang mencerminkan hal itu.

Sementara Jokowi memenuhi unsur karena dianggap bisa membawa perbaikan konstruktif tetapi justru membuat publik sulit menyampaikan ekspresi.

 

Mufti berharap Presiden Jokowi berhati-hati dengan ruang publik yang menyempit. Lokataru meminta pemerintah bisa memperbaiki empat isu dalam temuan Lokataru yang dianggap mempersempit publik untuk bebas berekspresi tersebut.

Pihaknya pun meminta Presiden Jokowi agar melakukan koreksi pada sejumlah sektor. (Ki)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *