OpiniCatatan Redaksi

Jokowi, DPR & KPK, Ada Apa?! ( 1970, Presiden Soeharto Berkomitmen Memberantas Korupsi: “Seharusnya tidak ada keraguan, saya sendiri yang akan memimpin”) nah lho?!.

KPK  gaduh lagi, puncaknya, Jum’at (13/09/2019) gedung KPK di demo oleh sejumlah  massa yang pro dan kontra dan berakhir rusuh. Persoalan yang sama dan sepertinya selalu berulang “ada upaya melemahkan KPK”  melalui revisi UU KPK tentunya. Itu menurut pendapat para aktivis penggiat anti korupsi yang didukung oleh sejumlah masyarakat pro KPK serta para akademisi dari berbagai Perguruan Tinggi. Sebaliknya DPR selaku penggagas  revisi UU KPK  berdalih justru bertujuan untuk semakin memperkuat lembaga  Anti Korupsi , tentunya dengan berbagai narasi untuk memperkuat argumen agar UU KPK  N0 30 Tahun 2002 segera direvisi dan dibahas.

Meskipun yang penulis pahami sebagai masyarakat awam; bahwa selama ini KPK dengan UU yang telah ada sukses besar menangkapi para Koruptor-koruptor di negeri ini. Para koruptor yang tertangkap itu kebanyakan memang para pejabat Negara mulai dari Menteri, sederetan kepala daerah seperti Gubernur dan Bupati, serta sejumlah anggota DPR juga teringkus, dus para penegak hukum juga seperti oknum Hakim dan Jaksa.

Dari narasi di atas, tentunya sidang pembaca yang budiman paham betulkan?! Jika niat bagi anggota DPR periode 2014-2019  yang jabatannya tinggal menghitung hari tersebut   ngotot  agar revisi UU KPK dibahas di parlemen, dipertanyakan dan ditentang oleh koalisi masyarakat anti korupsi pro KPK.   Diketahui bersama rancangan revisi UU tersebut sukses digolkan dengan persetujuan Tuan Presiden, Jokowi, dengan beberapa koreksi dan  poin seperti; 1). Tidak menyetujui jika KPK harus mendapat izin penyadapan dari pihak eksternal, tetapi cukup dari pihak internal yaitu dewan pengawas. 2).Tidak setuju penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisan dan kejaksaan saja, tetapi bisa juga berasal dari unsur ASN.  (Bayangkan;  mau nyadap lapor dulu dan minta ijin tertulis ke dewan pengawas. Dewan pengawas yang terdiri dari berbagai individu dengan berbagai latar belakang sebelum menyetujui dan mengeluarkan surat ijin resmi penyadapan harus berdiskusi dan berdebat terlebih dahulu dengan perbagai argument dan aspek pertimbangannya. Kapan nyadapnya? Jadi ribet ya?… poin-poin lainnya silakan sidang pembaca bayangkan sendiri….).

Sekedar mengingatkan, sebelum rancangan revisi UU KPK digulirkan dan membuat gaduh, proses seleksi dan perekrutan komisioner juga telah menuai kritik  dan protes terhadap beberapa calon yang ditenggarai dan dinilai tidak layak oleh para aktivis dan penggiat anti korupsi serta sejumlah masyarakat anti KPK.  Namun Panitia seleksi (Pansel) tak bergeming, nama-nama yang diprotes tetap lolos tahap demi tahap seleksi, bahkan masuk 10 besar dan diserahkan ke Presiden. Kalangan aktivis dan masyarakat penggiat anti korupsi  beserta para pegawai  KPK masih berupaya mengkritisi dan memprotes, seraya berharap agar Presiden mau mendengar dan menganulir nama yang dimaksud dan menggantinya dengan calon yang lebih layak. Namun, sang Presiden Jokowi juga tak bergeming, dan serta meneruskan ke-10 nama tersebut ke DPR dalam hal ini komisi 3 untuk diuji kelayakan dan kepatutannya. Hasilnya nama yang diprotes justru terpilih menjadi Ketua Komisioner KPK yang baru. Irjen Pol Firli Bahuri,  Nah lho?! Mulai pahamkan duduk persoalannya, ada apa dengan Jokowi dengan agenda pemberantasan Korupsi dengan Komisioner yang baru.

Pemberantasan korupsi di negeri ini memiliki catatan dan sejarah yang panjang, setiap kepemimpinan presiden selalu mengagendakan untuk memberantas Korupsi. Bahkan Soeharto, presiden yang dicap sangat korup, berkuasa dan membangun rezim ORBA, dengan lantang mengatakan bahwa Ia akan memberantas korupsi, bahkan Soeharto sendiri yang akan memimpin pemberantasan  korupsi. “ Seharusnya tidak ada keraguan, saya sendiri yang akan memimpin” kata Soeharto, kala itu tahun 1970 bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan (https://acch.kpk.go.id). Meskipun realita berkata lain, tak semudah mengucapkan kata-kata, rezim Orba justru biangnya korup yang melahirkan lembaga KPK sekarang ini.

Nah, Jokowi pun dipilih oleh masyarakat Indonesia ke dua kalinya karena salah satu janjinya untuk tetap konsisten memberantas korupsi. Bahkan di tengah perseteruan dan kegaduhan atas kontroversi pemilihan komisioner KPK yang baru dan rancangan revisi UU KPK saat ini. Presiden Jokowi justru mengungkapkan jikalau revisi UU KPK bertujuan untuk semakin memperkuat KPK.  Sebagai Presiden, Sebagai pengambil kebijakan khususnya dalam hal pemberantasan korupsi, sejarah akan mencatat janji dan kata-kata beliau. Meskipun dalam hati yang terdalam walau tak selantang para aktivis dan akademisi yang dengan kegigihan moril terus menantang dan mengkritisi  revisi UU KPK, penulis juga penuh keraguan jika UU ini menguatkan yang terjadi justru mungkin malah melemahkan, Entahlah….(Maaf pak presiden, dilingkar kekuasaan Presiden Jokowi saat ini terlalu banyak orang yang dulunya hidup  di rezim ORBA), semoga penulis salah menilai…(L. Sahat Tinambunan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *