DPRD Melawi Bahas KUA PPAS

Majalahmataborneonews.com,Melawi,- Pembahasan anggaran Pilkada Melawi sudah mulai dilakukan oleh DPRD Melawi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Anggaran Pilkada ini memang baru sebatas proyeksi karena pembahasan APBD 2020 baru sekedar membahas KUA PPAS.

“Dana Pilkada ini wajib harus ada. Kalau tak ada bisa batal Pilkada di Melawi. Dana Pilkada ini diambil dari dana hibah APBD Melawi,” ujar Wakil Ketua DPRD Melawi, Iif Usfayadi.

Iif memaparkan, dari total dana hibah sebesar Rp 36 miliar yang diproyeksikan dalam APBD 2020 mendatang, Rp 20 miliar lebih dialokasikan ke KPU, Rp 3 miliar ke Bawaslu serta pengamanan TNI dan Polri sebesar Rp 2 miliar. Sedangkan Rincian resminya baru akan disampaikan dalam penyampaian Nota Keuangan RAPBD Melawi 2020.

“Banggar nanti mungkin akan meminta dihadirkan komisioner KPU, Bawaslu serta dari TNI Polri, apakah dana yang sudah disepakati dalam KUA PPAS bersama DPRD ini cukup. Kalau tidak cukup darimana nanti akan mencari untuk merubah atau menambah dana tersebut,” ujarnya.

Legislator Gerindra mengatakan DPRD tak mengetahui persis soal usulan dari masing-masing penyelenggara ke Pemda. Rincian yang ia dapatkan merupakan pembahasan antara tim anggaran Pemkab melawi dengan Banggar DPRD.

“Tentu nanti perlu klarifikasi ke KPU dan Bawaslu soal kebutuhan dana Pilkada ini setelah penetapan KUA PPAS. Setelah itukan baru dilakukan pembahasan RKA APBD 2020,” katanya.

KUA PPAS, lanjut Iif adalah plafon sementara sebagai dasar OPD, termasuk KPU dan Bawaslu menyusun anggaran. Bila nantinya dianggap memang kurang, bisa disampaikan saat pembahasan RKA. Bila tak mencukupi, dana ini fleksibel saja sehingga bisa dilakukan adendum saat pembahasan APBD 2020. (Melawinews) (Ki)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *