Uncategorized

Komisioner KPUD Landak Akan Diperiksa DKPP RI

Majalahmataborneonews.com,Landak,- Menurut rencana Kamis (25/7), pukul 09.00 Wib  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPU kabupaten Landak provinsi Kalimantan Barat  ,dengan nomor perkara 175-PKE-DKPP/VII/2019. Pemeriksaan akan digelar di  Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Jl. Putri Dara Nante, Gg. Wak Dalek, No. 48 A Kel. Sungai Bangkong, Kec Pontianak kota, Kota Pontianak Kalbar.

Bahwa perkara tersebut sebelumnya diadukan oleh Desi Nellyda dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Pengadu mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Landak yakni, Herculanus Yacobus SE, Reni Yuliati,S.Hut , Mikael, Lisanto, dan M. Tarmizi.

Dalam pokok pengaduan tersebut , para Teradu diduga tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu Kabupaten Landak 03/LP/PL/ADMBerkas/Kab/20.08/V/2019 tentang Pelanggaran Administratif Penyelengara Pemilu, di mana dalam surat keputusan tersebut memerintahkan KPU Kabupaten Landak untuk memperbaiki salinan formulir Model DA1 DPRD Kab/Kota.

Selain itu, para Teradu diduga mencoret/mengubah angka-angka hasil perolehan suara formulir Model C1-DPRD Kab/Kota secara masif di 22 TPS di Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan terhadap angka-angka perolehan suara partai dan/atau peserta pemilu dari partai Nasdem Dapil I di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang ini akan dipimpin oleh Angota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Kalimantan Barat.

“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni 5 (lima) hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” kata Kepala Biro Administrasi DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno.

“Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp,” pungkas Bernad. (Ki)

Sumber : Rilis Humas DKPP

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *