Bawaslu Sintang Bakal Gelar Patroli Money Politics Dimasa Tenang


Majalahmataborneonews.com Sintang,
Hingga saat ini, praktik money politics atau politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum masih menjadi musuh utama demokrasi.

Semangat gerakan tolak money politics yang kerap disuarakan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tahapan kampanye, masa tenang, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara seakan menjadi kian berarti tatkala dilemahkan oleh regulasi aturan perundang-undangan.

Bawaslu Sintang mengaku hingga saat ini belum mendapat laporan adanya money politik maupun temuan terkait money politics.

“Dikabupaten Sintang Bawaslu belum ada temuan maupun laporan masuk terkait money politics ,atau hal-hal lain”ucap Fransiskus Ancis Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang pada media ini Jumat,( 5/4) pagi.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak ingin masa tenang kampanye pemilu dikotori aksi kecurangan, salah satunya seperti politik uang. Masa tenang kampanye sendiri akan berlangsung 14-16 April 2019.

Pria yang akrab disapa Ancis ini mengatakan, jajarannya bakal melakukan patroli pengawasan pada hari-hari itu. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya ‘serangan fajar dan ini sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu.

“Kami jajaran 1800an orang akan melakukan patroli pengawasan pada masa tenang yang salah satu fokus mencegah terjadi politik uang,”ujarnya.

Ancis menyebutkan , patroli politik uang dilakukan pada masa kampanye atas dasar indeks kerawanan pemilu. Dari peta kerawanan itu, Bawaslu mendapat gambaran bahwa politik uang sering terjadi pada saat mendekati hari coblosan.

“Karena politik uang biasanya dipetakan mempunyai titik rawan tinggi pada saat masa tenang,” ungkapnya.

Dia menambahkan, selain menggelar patroli politik uang, Bawaslu juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bawaslu memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak menerima segala macam bentuk politik uang dari peserta pemilu 2019.

“‎Menjadi kewenangan kami agar masyarakat tidak mau menerima dan memberi atas dasar menyuruh orang memilih, karena dampaknya pidana dan kualitas proses pemilu kita,” katanya.

Lebih jauh dia beberkan ,selain tugas dan fungsi bawaslu sebagai pengawas dan melakukan pengawasan melekat secara khusus nantinya akan menggelar patroli dimasa tenang.

“Patroli pengawasan ini dilakukan serentak secara nasional ,dan diintruksikan di semua jajaran mulai dari kecamatan ,desa /kelurahan hingga ke TPS bahwa tidak kurang dari 1800an jajaran Bawaslu jajaran pengawas akan melakukan patroli dimasa tenang ,hal ini untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran money politics, Terkait larangan ini, ancaman sanksi maksimum pidana penjara dua tahun dan denda Rp 24 juta. Sanksi ini tercantum dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 521,” tuturnya.

Adapun bunyi pasal 521 itu adalah ‘Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)’.

Selain strategi pencegahan maksimal yang dilakukan oleh Bawaslu, juga melihat sisi aturan regulasi UU Pemilihan terhadap aktor money politics lebih kuat dan ketat.

Aturan pilkada 2019 menyebutkan bahwa pemberi dan penerima bila terbukti melakukan money politics dikenakan sanksi pidana. Hal itu berbeda dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam UU Pemilu tersebut, untuk kasus money politics, Pasal 284 menyebutkan.

“Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya.”ujarnya.

Ada banyak celah yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu untuk memengaruhi pemilih. Dengan dibolehkannya pemberian biaya transpor, makan minum kepada peserta kampanye pun tampaknya pengawas pemilu di lapangan akan sulit untuk membedakan mana cost politic dan money politics apalagi pemilih.

“Bagi mereka, ketika diberi sejumlah uang oleh peserta pemilu, pola pikirnya adalah untuk memilih calon yang bersangkutan.”pungkasnya.(susi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *