Kabar Daerah

Penemuan SKHP Palsu Di Sanggau Terancam Akan Di Pidana

Majalahmataborneonews.com, Sanggau,– Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disperindagkop dan UM) Kabupaten Sanggau menemukan sedikitnya lima Surat Ketetapan Hasil Pengujian (SKHP) Tera abal – abal alias palsu di Kabupaten Sanggau.

“Tapi itu sebelum kami bergerak melakukan monitoring ya. Karena 2018 kita sudah mulai melakukan uji Tera. Jadi, kami temukan SKHP palsu dimana orang luar yang masuk ke Sanggau untuk melakukan Tera di luar sepengetahuan kami,” kata Kadis Perindagkop dan UM, Syarif Ibnu Marwan didampingi Kasi Metrologi dan Perlindungan Konsumen sekaligus Penera Dinas Perindagkop dan UM, Gema Liliantya saat ditemui wartawan, Selasa (26/03/19).

Dijelaskan Marwan, saat ini berdasarkan Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kabupaten Sanggau telah memiliki Unit Metrologi Legal (UML). Tugas dan fungsinya adalah melakukan Uji Tera yakni Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan lainnya (UTTP) terhadap sejumlah perusahaan diantaranya SPBU, perusahaan yang memiliki timbangan dan tangki CPO.

“Tupoksi UML ini memyangkut perlindungan konsumen dengan mengukur alat timbang, seperti timbangan pasar, timbangan jembatan, timbangan emas, tangki CPO, tangki pendam dan tangki timbun, itu semua kewenangan UML. UML ini berada dibawah pengawasan Seksi Perlindungan Konsumen Dinas Perindagkop,” timpal Kasi Metrologi dan Perlindungan Konsumen sekigus Penera Dinas Perindagkop dan UM, Gema Liliantya.

Bagi perusahaan ataupun perorangan yang akan melakukan uji Tera di Kabupaten Sanggau wajib melakukan kerjasama atau memberitahukan kepada Dinas Perindagkop dan UM Kabupaten Sanggau.

“Itu peraturannya. Mereka wajib melaporkan kepada kita dengan mengajukan permohonan. Tapi yang kami temukan di lapangan selama ini adalah SKHP abal – abal dan kami sudah konfirmasi ke Balai Standarisasi Metrologi Legal Regional III Kalimantan bahwa mereka tidak mengenal SKHP yang kami temukan ini,” ujar dia.

Terkait ditemukannya SKHP abal – abal tersebut, Dinas Perindagkop telah menyurati Perusahaan yang diuji oleh Tera abal – abal tersebut, termasuk dengan mengirimkan surat edaran Bupati.

“Kami tidak bisa juga menyalahkan perusahaan bersangkutan karena mungkin mereka tidak tahu, karena baru 2018 kita baru mulai fungsikan UML untuk melakukan uji Tera ini,” terang dia.

Bagi perusahaan yang melanggar uji Tera, lanjut Marwan terancam dengan pidana pasal perlindungan konsumen hingga pencabutan izin perusahaan bersangkutan.

“Kalau ada laporan dari konsumen yang merasa dirugikan karena timbanganya tidak benar, bisa pidana. Dan jika terbukti maka izin perusahaan bersangkutan bisa dicabut,” tegasnya.

Sampai hari ini, Dinas Perindagkop Sanggau belum memberikan sangsi tegas kepada perusahaan yang kedapatan melakukan kecurangan.

“Belum, kita monitoring dululah. Meskipun SDM kita terbatas yakni hanya satu orang saja ahli bersertifikat yang kita miliki, juga lokasi Uji Tera yang berjauhan tidak menyurutkan petugas kami melakukan Uji Tera secara kontinyu,” pungkas dia.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *