Uncategorized

DILEMA INDAH BERNAMA : SAWIT

DILEMA INDAH BERNAMA : SAWIT

 

Tahun 1980an-1990an, kelompok studi mahasiswa bertengkar dalam diskusi-diskusi tajam mengenai dampak positif dan negatif Sawit di Kalimantan Barat. Idealismenya jelas menentang dan tentu saja ini berakhir buntu, namun berguna bagi pencerahan dan kesadaran-kesadaran individual walau tak menyentuh sama sekali pada kebijakan pemerintah. Eksponen itu kini banyak yang sudah menjadi aparatur bahkan pejabat pemerintah.

 

Salah satu warisan Orde Baru yang paling membekas di daerah kaya seperti Kalimantan adalah Perkebunan Sawit dalam skala raksasa. Lengkap dengan aneka profit, pun konflik dan problematika didalamnya. Sejak pertengahan 1970an, dan awal 1980an Kalimantan Barat sudah menjadi ladang prospektif baru bagi rencana modal Kapital dalam pembebasan tanah, hutan, area dan sosialisasi mengenai perkebunan Sawit. Motornya adalah Negara, alatnya adalah pengusaha, penjaganya adalah aparat pemegang senjata.  Lalu semua itu di Rasionalisasi dalam sebuah kata sakti yang tak boleh dibantah oleh siapapun : Pembangunan. Siapa berani membantah waktu itu?

 

Akhirnya harus diakui Ekspansi, deforestasi, dan konversi hutan itu kini memang berperan besar pada meningkatnya bebebrapa aspek di daerah. Paling mencolok adalah dibangunnya akses jalan dari perkebunan ke pusat kota yang juga bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pendapatan keluarga yang simetris dengan pendapatan per-kapita daerah mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya kebutuhan tenaga yang diperlukan oleh suatu perkebunan kelapa sawit. Untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan para pekerja, seringkali pihak perkebunan juga mendirikan pusat layanan kesehatan dan pendidikan terpadu. Setidaknya fasilitas tersebut cukup berguna bagi warga sekitar.

 

Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Indonesia sudah terlanjur dan masyarakatnya (khusususnya Kalbar) adalah bagian dari proses panjang itu. Keuntungan ekonomis yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat tentu harus disyukuri, apalagi dengan pola investasi yang semakin baik melalui Koperasi yang sehat. Masyarakat (khususnya) pedalaman banyak yang menjadi petani sukses, pemodal yang royal dan investor serta penyumbang pajak besar bagi Negara.

 

Namun belum pula terlambat untuk meminimalisir dampak ekologi, dampak perubahan besar terhadap budaya dan tradisi setempat. Perubahan pola hidup dan mata pencaharian itu menyebabkan perubahan pola pikir, sikap social dan budaya yang dalam prosesnya pasti akan berbenturan dengan tatanan lama.

 

Yang paling sering terjadi dan hingga kini masih terjadi adalah terjadinya konflik horizontal dan vertikal akibat masuknya perkebunan kelapa sawit. sebut saja konflik antar warga yang menolak dan menerima masuknya perkebunan sawit dan bentrokan yang terjadi antara masyarakat dengan aparat pemerintah (baca: perusahaan) akibat sistem perijinan perkebunan sawit. Saya sendiri tak mampu menghitung mana lebih dominan diantara kedua kutub dampak Sawit diKalimantan Barat. Memilih menghormati semua hasil gerak jaman ini.

 

Indonesia memang terlalu luas dan kompleks untuk hanya di pikirkan oleh Jakarta. Untuk itu (alm) Presiden Gus Dur membuka wawasan bangsa soal Desentralisasi dengan penerapan Otonomi Daerah. Ini adalah bagian penting pasca Reformasi, dimana terjadi proses perubahan pola hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Tentu ini bukan hal mudah akan tetapi sangat fundamental, dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tak hanya memerlukan pemain baru namun juga pandangan baru sebagai koreksi atas masa lalu.

 

Demokratisasi memang mensyaratkan liberalisasi dalam kadar tertentu, termasuk liberalisasi ekonomi. Namun sesunggunya negara ini tak kekurangan teknokrat, kaum intelektual, juga aparat serta politisi dan pengusaha yang juga intelektual. Intelektual memiliki dan mengenal etika intelektualnya masing-masing.

 

Seperti apa Indonesia menterjemahkan demokrasi berbentuk otonomi baru (juga mengenai Sawit) ini ? kemungkinan-kemungkinan itu jarang didiskusikan. Apakah Liberalisasi cocok dengan masyarakat (tradisional) Indonesia? Ataukah bangsa ini setengah hati dalam mempraktekan Liberalisasi? Ingin kebebasanya tapi tak mau bertanggung jawab atas penggunaan kebebasan itu. Ataukah Negara ini tak pernah serius dan konsisten dalam menterjemahkan kearah pelembagaan yang sehat dan lalu menyebabkan kita belum atau tak pernah menemukan formula sistem yang efektif untuk mengatur segala sesuatunya?

 

Mengapa ini patut kita pertanyakan? Rakyat merasakan peningkatan dalam banyak hal oleh Sawit, namun rakyat juga (sesungguhnya) paham akan kehilangan-kehilangannya, ancaman-ancamanya, lalu mau bagaimana? Sebab seberapa majupun bangsa ini oleh keseluruhan proses dan perubahan ini, satu yang tak akan pernah hilang : sinisme terhadap individu, lembaga, Negara, mengenai Sawit. Ini akan menjadi dilema terindah bangsa, setidaknya diawal milenimum ini. Saya tak mampu Menghujatnya hari ini, seperti akan menambah daftar musuh saja.

 

Iwan Djola,  21 Mei 2018

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *