Kabar Daerah

Kepala Inspektorat Kab. Landak Minta Desa Tertib Administrasi Dari Awal Permudah LPJ

Majalahmataborneonews.com, Ngabang –  Asep Yusup, SE Kepala kantor inspektorat kabupaten Landak kepada mataborneonews.com, Kamis (14/2) lalu, ketika ditemui diruang kerjanya mengungkapkan bahwa desa-desa yang ada dikabupaten Landak belum semuanya baik secara administrasi khususnya dalam hal kelengkapan penggunaan pelaporan penggunaan anggaran desa.  Padahal menurut Asep, jika kelengkapan administrasi dilengkapi dan dipersiapkan sejak awal tentunya akan mempermudah dalam hal pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa yang selanjutnya akan berdampak pada kelancaran proses anggaran keuangan siklus berikutnya. “Harapan kita di tahun 2019 ini kepala desa dan aparaturnya mulai ketat dan tertib dalam hal pengadministrasian baik dalam hal pencatatan, kelengkapan bukti transaksi, sehingga akan mempermudah desa yang bersangkutan dalam mempersiapkan laporan pertanggungjawaban diakhir tahun karena bahan dan datanya telah siap dan telah lengkap sedari awal. Pencatatan baik, bukti transaksi lengkap, pelaporan untuk SPJ pun jadi gampang. Selanjutnya untuk tahap siklusnya berikutnya bisa berjalan lancar” ujarnya.

Asep juga menerangkan dan telah juga menyampaikan kepada para Kades perihal pekerjaan fisik yang belum selesai hingga tenggat waktu berakhir untuk membuat berita acara sesuai dengan progress yang telah selesai beserta dana yang telah terserap. Sehingga sisa dana yang belum terserap bisa dianggarkan kembali ke tahun berikutnya untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda tersebut. “Untuk pekerjaan yang belum terealisasi 100% atau tertunda pelaksanaannya dikarenakan sesuatu hal yang memang diluar kendali kita karena alam atau force mayor, tinggal dibuat Berita Acaranya, di anggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan menggunakan dana yang belum terserap tersebut” ujarnya.

Dikutip dari situs Kemendesa, Mendes mengatakan untuk meminimalisasi terjadinya permasalahan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) telah bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepolisian, dan Kejaksaan untuk membantu dan mengawasi pelaksanaan Dana Desa.

Namun, ia menegaskan bahwa kerjasama antara Kementerian dan Kepolisian bukan untuk menakut-nakuti Kepala Desa. Justru, keterlibatan Kepolisian adalah untuk membantu kelancaran pengerjaan Dana Desa.

“Kepala Desa yang tidak korupsi, yang kesalahannya hanya persoalan administrasi itu tidak boleh dikriminalisasi. Kalau terjadi, laporkan ke Satgas Dana Desa. Dalam waktu 3×24 jam kita akan kirimkan tim untuk pendampingan dan pelatihan,” ujarnya.

Dana Desa selain untuk pembangunan juga bertujuan agar perputaran uang di desa berkembang dengan baik. Dengan begitu, kemiskinan di desa akan berkurang dan desa tertinggal akan terangkat menjadi desa berkembang.

“Tahun lalu pembangunan dari dana desa masih ada yang pakai kontraktor, tidak swakelola. Sekarang, wajib swakelola dan 30 persen Dana Desa wajib untuk membayar upah pekerja. Dibayar harian, kalau tidak bisa harian (dibayar) mingguan,” terangnya.  (Sahat)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *