Kabar Daerah

HGU Jadi Persoalan , 4 Warga Desa Tuntut PT. SDK, Panji : beluma ada perpanjangan HGU

 

 

 

Majalahmataborneonews.com, Melawi – Masyarakat Desa Batu Ampar, Desa Menunuk, Desa Tekaban, Desa Batu Buil di Kecamatan Belimbing mendatangi gedung DPRD Melawi guna menuntut PT. SDK terkait HGU Kamis (14/2) .

 

 

 

” Kita belum tau selama 25 tahun sudah diperpanjang atau tidak, maka kita mendatangi kantor DPRD Melawi Komisi C untuk mempertanyakan apakah sudah diperpanjangkan atau belum. Jika sudah diperpanjangkan aturan kepada masyarakat selama 25 Tahun bagaimana, itu tujuan paparan kami,  ” ujar Koordinator Perwakilan Masyarakat Sahyanto usai menyampaikan tuntutan di Aula DPRD Melawi .

 

 

 

Pihaknya menuntut jika selama lebih dari 25 tahun tidak diperpanjang harus ada hasil untuk masyarakat selama melebihi 25 Tahun. ”  jadi kami menuntut lebih dari 25 tahun kepada PT. SDK untuk yang lahan inti, kami masyarakat tidak mendapatkan apa – apa, karna lebih dari 25 harus itu harus ada hasil untuk masyarakat dari pihak perusahaan,  ” tuntutnya.

 

 

 

Dia meminta kepada pihak PT. SDK  kelanjutan lebih dari 25 tahun harus ada kejelasan yang di intikan untuk warga masyarakat dengan harapan apa yang menjadi tuntutan segerah direalisasikan sesuai dengan keinginan agar  mendapatkan hasil dari lahan inti tersebut.

 

 

Sementara Wakil Ketua I DPRD Melawi Drs. Kluisen menuturkan,  Persoalan HGU melebihi 25 Tahun namun sampai hari ini bakarnya pihak PT. SDK telah Take Over keperusahan lain sementara selaku warga masyarakat tidak diberi tahukan bahwa Take Over keperusahaan lain.

 

 

 

” Hari ini mereka minta ke DPRD terkait kenapa harus diperpanjang lagi tanpa melibatkan masyarakat. Nantinya kami akan bertemu dengan bupati untuk menanyakan apakah benar bahwa sudah di Take Over ke perusahaan lain , ” tutur Kluisen.

 

 

 

Dijelaskan Kluisen dari hitungan masyarakat tersebut sudah melebihi empat tahun dari batas izin HGU yang di sepakati bersama dari 25 HGU yang lama. ” Yang anehnya lagi mereka memiliki sertifikat tetapi tanahnya tidak ada, ini aneh bin ajaib. Nah, ini juga kita akan menyampaikan ke Bupati, ” tutup kluisen.

 

 

Sedangkan bupati Melawi Panji menjelaskan,  setahu pihaknya sampai saat ini belum perna adanya perpanjangan HGU PT. SDK kalau take over mestinya ada laporan keperintah hanya saja mungkin ada pihak – pihak yang berminat untuk membeli.

 

 

 

” Kalau biasanya juga jika ada yang berminat ada semacam surat yang diberikan kepada pemerintah paling tidak diberikan tembusan. Sampai saat ini resminya belum ada, kalau mungkin ada niat – niat tersebut dari dalam PT. SDK tersebut bisa jadi,  ” jelas Panji usai melantik Pejabat stuktural pendopo Bupati Melawi. (dik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *