OpiniArtikel

INDONESIA KEHILANGAN DESA-DESANYA

INDONESIA KEHILANGAN DESA-DESANYA

Iwan Djola 

Pasti ada yang  ingat program tayang ‘Dari Desa ke Desa” di TVRI medio 1980 – 1990 an. Sebuah propaganda terselubung dimana pemerintah menggalakkan sektor pertanian di desa-desa Indonesia sebagai wujud dari revolusi hijau yang dikibarkan untuk memacu pertumbuhan ; Bibit padi baru, tanaman baru, pola pertanian modern yang dilengkapi dengan turunannya pupuk, obat anti hama dan segala kelengkapannya yang semua harus dimiliki (dibeli) petani sebagai sebuah syarat modernisasi pertanian dan budaya. Pola lama seketika dianggap tertinggal, udik dan boros, pola arif yang tercipta dari pusaran budaya bangsa-bangsa di Nusantara.  Pemdeknya, desa adalah obyek bukan subyek. Desa adalah komoditas lahan, komoditas SDM murah, komoditas aneka kredit berbagai gadai dan pinjaman. Desa adalah pasar yang ramai.

Bisa jadi sejak Orde Militer berkuasa 1967 di Indonesia, desa dilihat tak lebih sebagai sekelompok masyarakat tertinggal yang harus di suntik dan dipacu kesadaran dan pertumbuhannya. Modal asing dan kepentingan asing menuntut pemerintah melakukan manuver dan pembaharuan. Sementara Televisi dan media tidak kurang mempromosikan gaya hidup baru yang menjadi contoh Indonesia sebagai Negara yang progresif,maju, modern, industrial.

Desa atau sebutan lainnya seperti nagari, marga, binua, kampong, dusun, dukuh dan sebagainya sebenarnya adalah merupakan sebuah komunitas adat dan sebagai unit pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia. Lalu oleh Orde Baru kesatuan-kesatuan adat ini berusaha diseragamkan dan dimasukan dalam struktur hirarki pemerintahan untuk kemudian dapat dikendalikan dan dimobilisasi demi kepentingan pemerintah. Bentuk kebijakan politik dan pemerintahan yang sentralistis dari rezim Orde Baru yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 telah melakukan penyeragaman secara administratif terhadap struktur pemerintahan desa, baik nama, bentuk, susunan dan kedudukannya pada semua desa di Indonesia, sehingga telah merusak lembaga-lembaga tradisional/adat yang dimiliki dan dihormati oleh masyarakat desa.

Struktur kekuasaan yang monolitik telah menghilangkan tatanan pemerintahan Desa yang demokratis karena tidak akan pernah terdengar pandangan serta wawasan yang berbeda dengan Kepala Desa. Padahal logika dasar demokrasi  perbedaan dan keragaman pendapat akan selalu ada dalam suatu komunitas. Demokrasi Orde Baru ditawarkan adalah demokrasi palsu yang justru menyeragamkan keunikan kantong kehidupan adat dan kearifan lokal, dan itu masih berlangsung.

Itu kiranya realitas ketika kita mencoba melihat desa-desa di Kalimantan Barat saat ini, akan lebih banyak ironi yang bisa juga dinikmati sebagai komedi sebuah Negara agraris. Ia sudah banyak berubah, bahkan mungkin masyarakatnya nyaris tak lagi mengenal dirinya. Desa kita kini tak lebih sebagai lahan dimana modal kapital dijejalkan masyarakatnya dipaksa berubah untuk segera menjadi baru dan semakin jauh dari ketubuhan alamiahnya.

Namun tak boleh ada kata terlambat untuk menyelamatkan sisa-sisa. Desa desa di Kalimantan Barat sebaiknya diproyeksikan mampu menjadi modern dan maju dengan pencerahan mentalitas yang lahir lewat sistem yang alamiah, pencerahan kultural yang berubah, namun tidak mengabaikan begitu saja kearifan dan tatanan hidup sebelumnya, Tidak kehilangan identitasnya.

Lebih jauh modrenisasi desa dan masyarakatnya sebaiknya adalah pembebasan baru masyarakat tersebut dari berbagai belenggu. Sebaliknya modernisasi  pertanian, pendidikan, teknologi, pengetahuan, yang dilakukan di desa tak boleh menjadi borgol baru bagi elemen penting bangsa ini.

Ketika Indonesia memberangus Demokrasi ala desa yang sudah lebih dulu ada, lebih dulu hidup dan berjalan dengan arif di kehidupan komunitas adat, jauh sebelum Negara ini justru menyebut dirinya sebagai Negara demokrasi.  Sesungguhnya Negara ini  (mungkin) telah kehilangan roh pembentuknya.

 

Di muat di Mata Borneo edisi  Oktober 2017

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *