Kabar Daerah

Ada 318 Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru. Midji : Lampu Hijau Dari Presiden Untuk Kapuas Raya

Majalahmataborneonews.com,-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerima usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dari 318 wilayah. Namun, sejauh ini, pemerintah belum bisa mengabulkannya

Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik mengatakan, Kemendagri masih menunggu evaluasi terkait kebijakan moratorium.

Akmal menyebut, evaluasi kebijakan moratorium akan menjadi acuan layak atau tidaknya wilayah provinsi, kota, atau kabupaten untuk dimekarkan. Dengan kata lain, tidak semua daerah yang mengusulkan otonomi baru akan disetujui.

“Ini parameternya jelas. Lebih kepada kapasitas sumber daya alam, sumber daya manusianya, kesiapan infrastruktur dan tingkat ekonomi masyarakatnya. Tidak ujug-ujug jadi daerah otonom, tapi harus ada persiapan,” ucap Akmal, di Bogor, Jumat (31/8). Lalu.

Akmal menambahkan, apabila moratorium itu dicabut, usulan daerah otonomi baru pun akan mengacu pada peraturan baru yang dalam waktu dekat ini bakal rampung.

“Evaluasinya menunggu PP (Peraturan Pemerintah) tentang desain besar penataan daerah. Sekarang sudah capai 85 persen,” kata dia.  (Kiki)

Lampu Hijau Dari Presiden Untuk Pemekaran Kapuas Raya

Gubernur Kalimantan Barat H.Sutarmidji melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Sintang pada hari selasa (22/1/209) kemarin.
Kedatangan disambut langsung bupati kabupaten Sintang, Dr. Jarot Winarno beserta seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di kantor bupati Sintang.

Dalam kunjungan ini, Gubernur Kalbar H.Sutarmidji membahas terkait pembentukan provinsi Kapuas Raya di hadapan bupati Sintang dan para jajaran OPD kabupaten Sintang.
“Terkait Kapuas Raya saya sudah sampaikan ke bapak presiden Jokowi, dan prinsipnya Presiden memberikan lampu hijau. Mudah-mudahan bisa terwujud,” ungkap Gubernur Kalbar H.Sutarmidji di sela-sela pertemuan.

Dipilihnya pemekaran provinai Kapuas Raya ini, sebab ada satu provinsi yang jumlah penduduknya tidak banyak dan bisa dimekarkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan luas wilayahnya pun provinsi Kapuas Raya lebih luas dari provinsi lainnya yang lebih kecil serta provinsi kalbar memiliki perbatasan sepanjang 960 Km lebih dengan negara Malaysia yang berbatasan langsung dan itu tidak bisa dikontrol dengan satu provinsi saja.
“Selain itu pelayanan publik akan repot jika mengandalkan satu provinsi saja. Nah itu yang saya sampaikan ke bapak Presiden selama 40 menit saat saya bertemu dengan Presiden beberapa waktu yang lalu,” tuturnya.

Tak hanya jumlah luas dan perbatasan yang dibahas oleh bapak presiden, Gubernur Kalbar H. Sutarmidji membahas infrastruktur yang ada juga memiliki keterbatasan bahkan rusak parah.
“Ketika saya mau pulang, bapak Presiden meminta menteri seketaris negara untuk menyiapkan seluruh data tentang pemekaran Kapuas Raya. Dan baru saya tiba di kabupaten Sintang, menteri seketaris kabinet telepon saya untuk pergi ke jakarta lalu saya bilang setelah kunjungan saya akan ke jakarta untuk pembahasan tersebut,” imbuhnya.

Lanjutnya, Gubernur Kalbar H.Sutarmidji bersama lima bupati yang masuk dalam pemekaran provinsi Kapuas Raya untuk menghadap presiden.
“Kemungkinan bulan Februari atau Maret saya akan mengajak lima bupati dan lima ketua DPRD yang dalam tim pemekaran provisi Kapuas Raya untuk menghadap beliau kembali untuk kepastian tentang itu,” pungkasnya.

Penulis  : Humas Pemprov Kalbar

Editor   : Susi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *