Uncategorized

Jalan Panjang Menuju Kedaulatan & Kemandirian Pangan

Kedaulatan pangan adalah salah satu program proiritas yang diusung oleh pemerintahan Jokowi-JK,  yang tertuang dalam Nawacita.  Kedaulatan pangan berarti bangsa ini mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dengan memproduksinya sendiri, otomatis tak akan ada lagi impor beras, jagung, kedelai, gula, ubi, serta daging  yang memang bisa diusahakan oleh petani, terkecuali gandum tentunya.

Kedaulatan pangan berarti meniadakan ketergantungan akan bahan pangan dari luar negeri, tak terpengaruh oleh gonjang-ganjing  pasar  dunia, tak terpengaruh oleh mekanisme pasar. Persoalan pangan adalah persoalan perut, menyangkut hajat hidup yang paling mendasar. Terpenuhi kebutuhan pangan secara cukup dan teratur di masyarakat, tentunya menciptakan kestabilan nasional. Ditataran mayoritas masyarakat aktivitas keseharian adalah hanya untuk memenuhi kebutuhan perut, barulah yang lainnya. Untuk masyrakat Indonesia urusan perut berarti tersedianya nasi yang cukup, selanjutnya barulah panganan yang lainnya. Kedaulatan pangan berarti juga menyangkut kesejahteraan petani, tanpa adanya komoditas pangan impor, berarti hanya komoditas dari petani  lokallah  yang beredar di pasaran nusantara. Pastinya petani berjaya, karena dipastikan produk hasil pertaniannya terserap oleh pasar dengan harga yang baik, karena tak ada produk impor.

Namun realita dan fakta berbicara lain, jauh panggang dari api kata pepatah untuk mengambarkan situasi dan kondisi persoalan pangan itu. Produk pangan impor itu terus ada mengalir tak bergeming, baik yang legal maupun illegal. Nasib petani tak kunjung membaik, kesejahterahan jalan ditempat, bahkan ada kecendrungan jumlah angkatan muda yang menjadi petani makin berkurang. Lahan-lahan pertanian sedikit demi sedikit berkurang berubah fungsi peruntukkannya, baik untuk pemukiman, perkebunan serta lainnya. Tentunya menjadi tanda tanya besar, apa mungkin mencapai kedaulatan dan kemandirian pangan, jika penyokong untuk itu tak cukup kuat dan cendrung berkurang.  Lahan pertanian yang berkurang, jumlah petani yang ada ikut berkurang alih profesi, keengganan generasi muda untuk menjadi petani, tak ada jaminan bagi kesejahteraan menjadi petani, pasokan produk pangan impor yang murah masih tersedia dipasaran.  Rasanya masih butuh waktu dan jalan yang panjang untuk menuju Kedaulatan pangan yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar retorika janji politik semata.

Memang dalam kurun waktu berjalan di pemerintahan Jokowi-Jk , telah ada beberapa kemajuan  seperti menekan impor jagung dari 3,6 juta ton pada tahun 2015 menjadi hanya 900 ribu ton pada tahun 2016.  Serta meningkatnya produksi jagung menjadi  23,16 juta pada tahun 2016, naik 18,11% dari tahun 2015 berdasarkan data Kementerian Pertanian.  Serta telah berhasil menghentikan impor beras medium, cabai, dan bawang merah.  Anggaran untuk program kedaulatan pangan pada tahun 2014 mencapai Rp 67,3  Triliun  diprioritaskan untuk meningkatkan produktivitas pangan, dialokasi melalui empat komponen, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Subsidi pupuk, serta subsidi benih. Di tahun 2017 lalu, anggaran kedaulatan pangan melonjak hingga 53,2 persen  menjadi  103,1 Triliun (tirto.id), namun belum mampu mewujudkan kemandirian pangan, seperti pada komoditas Kedelai & Kacang tanah. Kedelai sebagai bahan dasar tempe masih diimpor sebesar 2,3 juta ton,  sementara produksi menurut data BPS kurang dari satu juta ton, yaitu 890.000 Ton  di tahun 2016, padahal kebutuhan untuk membuat tempe adalah 2 juta ton kedelai setiap tahunnya. Ironi lain dari Negara pembuat tempe. Demikian pula dengan kacang tanah produksi tak pernah mencukupi kebutuhan dalam negeri, selalu ditutupi dengan impor, tercatat sepanjang 2015  sebanyak 194.430 ton.

Pada Semester I/2018  Januari-Juni, BPS mencatat terjadi kenaikan impor yang cukup besar  8,18 Milyar Dolar US yaitu impor Beras, Gula, Kedelai, Biji Gandum serta meslin penyumbang impor terbesarnya,  rinciannya seperti pada tabel berikut:

Impor Pangan Indonesia Semester I/2018*

————————————————————————————————–

Komoditas                              Volume (ribu ton)      Nilai (juta US$)         

————————————————————————————————–

Beras                                       1.119,79                      524,29

Telur Unggas                           0,01                             0,85

Daging Jenis Lembu               77,07                           268,85                        

Cabai                                       19,05                           27,10

Susu                                        102,07                         231,63            

Gula                                        2.261,95                      850,23

Bawang Putih                         117,62                         153,29

Kedelai                                    1.167,94                      507,66

Jagung                                     280,93                         58,93

Biji Gandum dan Meslin         4.529,21                      1.132,39

Tepung Terigu                         31,90                           9,95

Garam                                     1.558,28                      52,08              

Minyak Goreng                       27,50                           31,20

Lada                                        0,64                             2,49

Mentega                                  11,46                           75,15  

Kentang                                  20,62                           10,67

————————————————————————————————–

*) Keterangan: angka sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2018

Selain persoalan masih mengandalkan impor bahan pangan, maka kedaulatan pangan juga dihadapi pada kepemilikan lahan petani yang minim, berdasarkan sensus pertanian 2013, sekitar 56,03 persen petani Indonesia adalah petani gurem yang penguasaan lahannya kurang dari 0,5 hektar.  Selain itu, Indonesia juga dihadapkan pada krisis regenerasi petani. Banyak petani yang beralih profesi ke pekerjaan lainnya, serta kurangnya minat generasi muda untuk terjun ke dunia tani. Memang untuk mencapai kedaulatan dan kemandirian pangan masih butuh jalan yang panjang, namun dengan kebijakan dan sasaran yang tepat pencapaian itu sangatlah mungkin, bahkan untuk menkjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan untuk  komoditas tertentu bagi dunia masih sangatlah mungkin (Sahat: dari berbagai sumber)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *