Politik Buruh

Buruh atau pekerja atau karyawan atau apapun sebutan lainnya,  pada prinsipnya adalah sama saja, yaitu orang yang dibayar atau mendapat balas jasa berupa upah karena telah bekerja baik fisik maupun pikiran atas perintah pemberi kerja (Pengusaha atau majikan). Pembedanya ada buruh yang dipekerjaankan karena ototnya dan ada buruh yang dipekerjaan karena otaknya, istilahnya buruh kasar dan buruh berdasi. Di Indonesia buruh lebih dikonotasikan dengan pekerja  kasar, sedangkan yang bekerja menggunakan pikiran umumya dikatakan sebagai karyawan. Dus, ada buruh lain di Indonesia yang angkanya cukup pantastis dan tak kalah viralnya dari waktu ke waktu, dan sama peliknya persoalannya, yaitu Buruh Migran atau TKI/TKW.  Persoalan buruh adalah persoalan klasik, sama tuanya semenjak dikenalnya ada hubungan relasi  Majikan – Pekerja, atau Pengusaha – Karyawan. Yaitu ketidakadilan, atau relasi yang pincang.  Buruh atau pekerja selalu diperlakukan dengan semena-mena oleh majikan atau pemberi kerja; mulai dengan upah yang tak layak, beban kerja yang berlebihan, keselamatan kerja , serta tidak adanya jaminan kesejahteraan. Jangankan untuk hari tua, kesejahteraan pada masa bekerjapun masih tak terjamin,  umumnya cenderung menimpa buruh-buruh yang bekerja dengan tenaga. Pada umumnya buruh dilevel ini pendidikannya pun sangatlah minim, sehingga pengetahuannya tentang Perundangan-undangan, dan Peraturan lainnya menyangkut Buruh tidak dimiliki dan tidak dimengerti. Celakanya, buruh ditingkat terendah yang rawan  jadi korban ini terkadang tidak ikut tergabung dalam serikat buruh atau organisasi buruh diluar perusahaannya. Padahal satu-satunya yang menjadi kekuataan nilai tawar buruh untuk melawan ketidakadilan majikan/pengusaha, serta memaksa Pemerintah untuk peduli hanyalah melalui organisas buruh atau serikat pekerja itu.   Hanya melalui Organisasi Buruh atau Serikat Pekerja inilah buruh memiliki power untuk bargaining. Melalui aksi-aksi buruh, baik berupa loby dan koordinasi, maupun demontrasi dan ekstremnya adalah “Pemogokan”.

              Proletarier aller Länder vereinigt EuchKaum proletar dari semua negeri, bersatulah!, adalah manifesto buah pemikiran Karl Mark, konon juga tertulis di  makamnya tokoh intelektual pemikir sosialis-komunis ini. Slogan ini  secara bebas bisa diartikan bahwa buruh hanya memiliki kekuatan jika bersatu dan terorganisir dengan baik dan benar. Tentunya perjuangan buruh adalah untuk kepentingan kesejahteraan buruh.  Di Indonesia pergerakan serikat buruh lebih dominan digerakkan oleh kaum intelektual menengah; baik sebagai inisiator, mediator, sekaligus actor sentral dari gerakkan buruh itu sendiri. Sehingga tak mengherankan jika aksi dan gerakkan buruh riak gelombang berkolerasi  pada isu-isu politik yang sedang actual. Memang patut juga dicatat dan dikenang, dimasa Orba, aktivis buruh yang memang berasal dari kalangan buruh, yaitu Marsinah,   pada masanya bersuara untuk kepentingan kaumnya kala itu.

            Dibandingkan Negara Negara maju, dimana kesejahteraan karyawan/buruh  telah cukup baik, karena  Majikan atau Perusahaan memang memberlakukan pekerjanya sebagai asset jangka panjang dan mentaati peraturan/UU yang ada, serta Pemerintahnya aktif mengawasi, dan kuatnya nilai tawar Serikat Buruhnya karena memang gerakkannya domotori oleh buruh itu sendiri berazaskan kepentingan mereka sendiri. Maka, menjadi agenda penting bagi gerakkan buruh di Indonesia untuk mengisi personil-personilnya khususnya pengambil kebijakan serikat/organisasi mayoritasnya memang para buruh itu sendiri, sehingga gerakkan, aksi dan bargaining memang ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan buruh itu sendiri. Karena bagaimanapun buruh adalah asset, buruh adalah mitra kerja. Tanpa buruh, majikan ataupun perusahaan bisa apa?! Tinggal memolesnya dalam sebuah Serikat/Organisasi untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu untuk kesejahteraan para buruh Indonesia.  Serikat Buruh adalah Politik buruh; alat  untuk memperjuangkan kepentingan buruh itu sendiri. Menjadi Agenda penting bagi para buruh-buruh di tingkat daerah-daerah untuk mengorganisir  diri sesolid mungkin sebagai kekuatan politik buruh, karena selama ini organisasi buruh di daerah Kal-bar khususnya sepi dari aksi (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *